RASIONALITAS politik adalah konsep yang merujuk pada pengambilan keputusan berdasarkan evaluasi logis dan kritis terhadap pilihan politik.
Pemilih yang rasional menggunakan penilaian berdasarkan fakta, analisis, dan kepentingan jangka panjang, bukan emosi atau sentimen.
Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) sering kali dianggap sebagai contoh pemilih rasional, terutama dalam dua pemilihan presiden terakhir pada 2014 dan 2019.
Mereka memilih Prabowo Subianto dan menolak Joko Widodo (Jokowi), meskipun Jokowi menang di tingkat nasional.Apakah keputusan ini mencerminkan rasionalitas politik sejati?
Lebih jauh lagi, apakah sikap politik yang dianggap rasional ini efektif dalam membawa manfaat bagi pembangunan Sumbar?
Pemilih rasional seharusnya membuat keputusan berdasarkan perhitungan matang tentang dampak kebijakan dan pemimpin yang mereka pilih.
Di Sumbar, Jokowi selalu kalah dalam pemilu meskipun di tingkat nasional, ia diakui membawa kebijakan pembangunan yang signifikan, terutama di bidang infrastruktur.
Pertanyaannya, apakah penolakan Sumbar terhadap Jokowi merupakan hasil dari rasionalitas politik atau lebih didorong oleh faktor emosional dan sentimen lokal?
Pilihan Politik: Rasional atau Emosional?
Pemilih rasional seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kandidat dari sisi personal, tetapi juga memikirkan dampak kebijakan yang ditawarkan.
Program-program Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol, bandara, dan proyek strategis lainnya, dirancang untuk memperkuat konektivitas dan daya saing daerah, termasuk Sumbar.
Namun, meskipun kebijakan tersebut memberikan manfaat besar bagi pembangunan ekonomi nasional, masyarakat Sumbar tetap memilih Prabowo dalam dua pemilihan presiden berturut-turut.
Apakah ini pilihan yang benar-benar rasional? Jika masyarakat Sumbar memilih berdasarkan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, seharusnya mereka mempertimbangkan keberhasilan kebijakan Jokowi dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan investasi.
Namun, tampaknya sentimen politik lokal, faktor historis, dan kepercayaan terhadap figur tertentu memainkan peran lebih dominan dalam menentukan pilihan politik di Sumbar. Hal ini mengaburkan makna rasionalitas politik yang sebenarnya.
Komunikasi Politik Pasca Pemilu: Faktor Kunci Pembangunan
Selain keputusan pemilih, penting untuk menyoroti bahwa rasionalitas politik juga melibatkan tindakan pasca pemilu, khususnya bagaimana pemimpin daerah berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah seperti Indonesia, meskipun daerah memiliki kewenangan sendiri, dukungan dari pusat tetap sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan dengan lancar.
Pemerintah pusat memegang kendali atas kebijakan besar dan alokasi sumber daya yang penting bagi kemajuan daerah.
Pemimpin daerah di Sumbar, meskipun mereka mewakili daerah yang tidak memilih Jokowi, seharusnya tetap aktif dalam menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah pusat.
Sayangnya, komunikasi politik di Sumbar dengan pusat tampaknya tidak seefektif yang diharapkan.
Beberapa proyek infrastruktur penting, seperti pembangunan jalan tol yang masih tertunda, menunjukkan adanya kesenjangan dalam komunikasi politik ini.
Provinsi lain di mana Jokowi kalah dalam pemilu tetap berhasil mendapatkan proyek pembangunan dan investasi melalui komunikasi politik yang kuat dengan pusat.
Sebagai contoh, provinsi-provinsi di luar Jawa yang juga tidak memilih Jokowi berhasil mendapatkan dukungan untuk berbagai proyek pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumbar harus belajar dari provinsi-provinsi ini bahwa hubungan dengan pemerintah pusat tidak boleh diabaikan hanya karena perbedaan pilihan politik.
Rasionalitas politik harus diterjemahkan menjadi langkah-langkah nyata pasca pemilu untuk mendapatkan dukungan pembangunan.
Rasionalitas yang Kehilangan Makna
Jika kita menilai rasionalitas politik dari dampak nyata bagi pembangunan, maka keputusan pemilih di Sumbar tampaknya kehilangan makna.
Pilihan politik yang dianggap rasional pada hari pemilihan tidak akan membawa manfaat jangka panjang jika tidak diikuti dengan komunikasi politik yang efektif pasca pemilu.
Pemimpin daerah yang gagal menjalin hubungan dengan pemerintah pusat akan kesulitan memperjuangkan hak-hak daerahnya, dan ini dapat berdampak buruk pada pembangunan.
Sumbar memiliki hak yang sama dengan provinsi lain dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
Namun, jika komunikasi politik dengan pusat tidak berjalan baik, provinsi ini akan tertinggal dalam persaingan mendapatkan alokasi anggaran dan proyek-proyek strategis.
Dalam hal ini, pemilih rasional harus mendorong pemimpin daerah mereka untuk lebih proaktif dan tidak terjebak dalam perbedaan politik saat menjalin hubungan dengan pusat.
Pelajaran bagi Sumbar
Sumbar perlu mengevaluasi kembali pendekatan politiknya, baik dari sisi pemilih maupun pemimpin daerah.
Pemilih rasional bukan hanya mereka yang membuat keputusan bijak di bilik suara, tetapi juga mereka yang mendorong pemimpin daerah untuk memastikan bahwa kepentingan daerahnya terwakili dengan baik di tingkat nasional.
Pemimpin daerah harus lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan pusat, tidak hanya untuk kepentingan politik, tetapi juga demi kemajuan pembangunan daerah.
Jika Sumbar terus terjebak dalam sikap politik yang menolak pusat tanpa upaya memperjuangkan pembangunan, rasionalitas politik yang mereka banggakan akan kehilangan relevansinya.
Provinsi ini akan tertinggal dari daerah lain yang mampu menjalin komunikasi politik yang lebih baik, terlepas dari hasil pemilu.
Rasionalitas politik pemilih rasional tidak hanya diukur dari siapa yang mereka pilih pada hari pemilu, tetapi juga bagaimana mereka mendorong pemimpin daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis setelah pemilu.
Sumbar harus mulai melihat bahwa rasionalitas politik bukan hanya soal prinsip, tetapi juga soal bagaimana pilihan politik tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan yang nyata.
Pemimpin daerah perlu memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat agar Sumbar tidak tertinggal dalam pembangunan nasional. Jika Sumbar ingin maju, rasionalitas politik mereka harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dan berkelanjutan.(*)
Editor : Heri Sugiarto