Ini melawan arus. Banyak yang tak setuju dengan ide ini. Bisa jadi hanya secuil yang sependapat. Tak apa apalah. Namanya juga pemikiran. Sekecil apapun haruslah sampaikan demi sebuah perubahan di masa mendatang.
Penulis melihat Pilkada langsung ini sudah jauh "tersesat" dari koridol demokrasi. Bak berjalan di rimba raya, tersesatnya sudah terlalu jauh. Entah bisa kembali ke jalan yang semula atau akan terus melangkah lebih jauh dalam ketersesatan "di belantara" demokrasi
Maaf, kalau kita lihat dalam beberapa momentum belakangan pesta demokrasi sudah beralih orientasi. Kalaulah kita telisik lebih dalam jelaslah negatifnya lebih menonjol. Baik bagi kontestan maupun bagi pemilih. Banyak sekali fakta-fakta sahih yang membuktikan itu.
Dalam beberapa momentum kita hanya menonton dan menyaksikan "pembodohan". Bagaimana permainan dan aura pragmatis disuguhkan dengan bertelanjang hati. Kompetisi pun dipenuhi serangan bertubi-tubi ke ranah personal. Di lapangan perbedaan antara kampanye negatif dengan kampanye hitam hanya setipis kulit ari. Ide-ide dan program untuk memajukan daerah terdengar sayup-sayup sampai di tengah riuhnya pesta demokrasi tanpa arah.
Betul, di balik setumpuk dampak negatif masih terselip sedikit harapan. Kedaulatan dalam memilih menjadi prerogatifnya masyarakat. Ada juga turn over ekonomi berkali-kali lipat. Namun, kalau diperbandingkan apa yang dikorbankan dengan apa yang didapatkan dalam pesta demokrasi rasanya tidaklah sepadan.
Mungkin apa yang penulis sampaikan ini hanya mewakili sebagian kecil pikiran publik di negeri ini. Meskipun begitu, lihatlah pemikiran ini dengan kaca mata yang jernih. Evaluasi dan evaluasi ulanglah pilkada langsung ini. Bukan bermaksud mundur ke belakang, cobalah buka celah untuk melahirkan Kepala Daerah dengan cara yang lebih baik. Aturlah mekanismenya dengan sebaik-baiknya.
"Angin Limbubu" bagi Birokrat
Jamak terjadi dari masa ke masa. "Dendam politik" kontestasi merambah begitu jauh ke dalam kehidupan. Mulai dari jalannya pemerintahan daerah hingga ke realita kehidupan masyarakat. Setiap lima tahun selalu terjadi "angin limbubu" terhadap para birokrat. Gelombang mutasi dan degradasi menjadi tak terhindari. Bongkar pasang pejabat seolah-olah menjadi kewajiban konstitusi pascaberkontestasi.
Lihatlah realita politik ini. Setiap lima tahun sekali terjadi eksodus para birokrat. Ada yang terpaksa harus "melarikan diri" dan tak jarang juga tersungkur oleh sebuah opini atas desakan tim sorak-sorainya.
Secara teori birokrat tidaklah berkaitan dan terseret dalam kotak-kotak kontestasi. Regulasi mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berada dalam posisi netral. Dia tidak ke kanan dan tidak pula ke kiri. Seorang ASN mestilah tegak lurus dengan regulasi alias berdiri kokoh di kotak netralitas.
Itu secara teori. Di lapangannya para birokrat wajib dan harus "menyeretkan" diri. Terbatas posisi midle dan head manager di jajaran birokrasi pemerintah daerah menuntun seorang birokrat harus menceburkan kaki. Ada istilah, "hanya yang berwuduk yang bisa ikut Sembahyang". Hanya yang ikut bekerja dan berkontribusilah mampu mengamankan diri. Bagi yang jaim dan sok-sok profesional tinggal menunggu waktu. Kalau nasib lagi munjur bisa bertahan atau promosi. Kalau nasib lagi sial tidak tertutup kemungkinan terpental dari line up "kabinet daerah".
Itu di ranah birokrasi. Di publik pembelahan juga terwarisi cukup lama. Kubu - kubuan politik dan Pilkada berlanjut sepanjang waktu. Kampung A pendukung si anu, Kampung B pendukung saya. Program dan pembangunan akan lebih banyak dan diprioritaskan ke daerah basis suara. Langkah ini dipandang normal oleh seorang politisi sebagai balas jasa dan merawat elektoral untuk lima tahun ke depan.
Terkesan cara berpikir dan analisis ini sangat dangkal. Tapi, dalam sebuah pikiran besar coba tilik lebih dalam dengan hati nurani. Apa yang penulis sampaikan ini jamak ditemukan di lapangan.
Di mana salahnya? Atmosfirnya berdemokrasi sudah terlalu jauh "terkontaminasi". Pola pragmatis dalam menjatuhkan pilihan sama-sama menjangkiti. Baik oleh kontestan ataupun publik sendiri. Cawe-cawe kepentingan personal dan elektoral terlalu jauh melampaui batas-batas kepatutan dan kewajaran. Mereka lupa, begitu ditetapkan sebagai pemenang maka dia adalah pemimpin wilayah. Lepas dan harus melepaskan baju partainya. Wajib menanggalkan dan meninggalkan kepentingan kelompok dan tim soraknya.
"Gizi" dan Elektoral
Ternyata tak tubuh manusia saja yang butuh gizi. Elektoral juga mewajibkan "gizi". Ada uang kita jalan dan tak ada uang silakan pulang.
Benarkah? Maaf, rasanya ini sangat benar. Pilkada langsung ini membutuhkan "gizi" yang kuat dan besar. Mulai dari menyiapkan diri, menyiapkan partai dan dukungan, sosialisasi hingga membiayai saksi.
Semuanya itu membutuhkan gizi. Pameo "Tak ada makan siang gratis" seolah-olah menjadi benar adanya. Negara hanya menyiapkan dan menyediakan Sarana dan Prasarana pemilihan. Sementara untuk operasional sang kontestan haruslah dipikul kontestan sendiri.
Nantilah untuk membeli elektoral (membeli suara-pen) untuk biaya operasional, sosialisasi dan saksi jelaslah membutuhkan biaya hingga miliaran. Apakah itu bisa dipenuhi oleh Paslon "marasmus"?
Logika kehidupan adalah ke seimbangan. Besarnya "Gizi" keluar mestilah diimbangi dengan besarnya "gizi" yang masuk di kemudian hari. Maaf, sangat sulit dan mustahil rasanya di saat ini kita bicara pengabdian. Sepanjang paslon itu masih insan (manusia) maka kesimbangan kehidupan sangat sulit dilupakan.
Kini, sudahilah ketersesatan itu. Lebih baik terlambat menyadari daripada tidak pernah sadar sama sekali. Janganlah ketersesatan dalam berdemokrasi ini merambah terlalu jauh lagi. Evaluasilah cara kita berdemokrasi dalam memilih Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ini. (***)
Editor : Hendra Efison