PADEK.JAWAPOS.COM-Akhirnya pecah telur juga. Dua sekaligus. Yes, dua kepala daerah di Sumbar menolak dibelikan mobil dinas baru (Padang Ekspres Online, 10/3/2025). Yang pertama, Wali Kota Payakumbuh dan yang kedua Bupati Limapuluh Kota.
Wali Kota Payakumbuh bernama Zulmaeta. Nama Bupati Limapuluh Kota adalah Safni. Keduanya orang baru. Baru di pemerintahan yang dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari yang lalu.
Mereka berdua sudah menempuh langkah konkret, sederhana dan mudah dilaksanakan. Tidak perlu teori rumit-rumit menjelaskan langkah mereka.
Pokoknya mereka tidak mengambil hak mereka bermobil dinas baru, meskipun anggaran untuk itu sudah dituliskan di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah dibuat pemerintahan sebelumnya.
Alasan mereka berdua hampir sama: di tengah kebijakan efisiensi oemerintah, uang untuk membeli mobil dinas baru mereka alihkan untuk kebutuhan masyarakat.
Meski kelihatan kecil, keputusan Zulmaeta dan Safni bisa berdampak besar. Ini bukan soal uang Rp700.000.000 (tujuh ratus juta) sampai Rp1.000.000.000 (satu miliar) saja. Lebih dari itu.
Keputusan itu bisa jadi langkah awal meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin formal serupa kepala daerah.
Harus diakui, akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat sudah semakin luntur. Secara umum begitu. Itu terbukti dari semakin menurunnya partisipasi publik yang menggunakan hak mereka dari pemilihan ke pemilihan.
Ini datanya. Pada Pilkada Gubernur Sumbar tahun 2020, partisipasi pemilih ada di angka 61,68% (Antara, 21/12/2020). Tahun 2024, angka itu turun menjadi 57,15% (Info Publik, 9/12/2024).
Pilkada Wali Kota Padang juga begitu. Tahun 2019, partisipasi pemilih ada di angka 63% (Antara Sumbar, 9/8/2019). Tahun 2024 terjun bebas sampai ke angka 49,1% (Padang Ekspres Online, 6/12/2024). Ini dua contoh saja. Di daerah lain cenderung sama. Bahkan, rata-rata nasional juga begitu.
Fakta menurunnya tingkat partisipasi pemilih ini, simetris dengan persepsi masyarakat terhadap sebagian besar kepala daerah.
Kira-kira simpulan masyarakat begini: "Siapa pun yang terpilih jadi kepala daerah, nasib kita tetap begini-begini saja, dan untuk apa susah-susah datang ke bilik suara".
Persepsi itu tidak bisa disalahkan. Dalam praktik, memang banyak kepala daerah tidak berkinerja baik setelah diberi jabatan, dan tidak mampu memposisikan diri mereka sebagai teladan bagi masyarakatnya.
Yang terjadi malah sebaliknya. Sering benar yang dilakukan berbeda dengan yang diucapkan. Masyarakat disuruhnya efisien dan hidup sederhana karena ekonomi sedang sulit, sementara dia hilir-mudik di jalanan dengan mobil dinas baru dan mewah, bersirene pula. Itu satu contoh saja. Banyak lagi yang lainnya.
Langkah Zulmaeta dan Safni bisa berdampak kepada bawahannya. Kalau sudah Wali Kota dan Bupati tidak bermobil baru, besar kemungkinan wakil mereka, sekda, para asisten dan kepala dinas tidak akan merengek-rengek minta mobil dinas baru.
Dengan begitu, miliaran uang rakyat bisa dikembalikan kepada rakyat.
Kepala daerah dan wakilnya di Sumbar yang sudah dilantik Presiden Prabowo tidak hanya Zulmaeta dan Safni.
Masih ada 15 kepala daerah lainnya beserta wakilnya yang sama-sama dilantik, ditambah dengan gubernur dan wakil gubernur.
Bersabarlah kita menunggu, setelah Zulmaeta dan Safni siapa lagi kepala daerah di Sumbar yang akan jadi pemecah telur berikutny?
Untuk sekarang, kita berikan dulu apresiasi kepada Zulmaeta dan Safni.(*)
Editor : Heri Sugiarto