PADEK.JAWAPOS.COM—Indonesia adalah panggung raksasa bagi pertunjukan bencana alam. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan longsor adalah bagian dari siklus kehidupan yang nyaris rutin. Kita hidup di atas ”cincin api” sekaligus di persimpangan cuaca ekstrem. Namun, bencana bukanlah sekadar urusan tim SAR, BNPB, atau pakar geologi. Bencana, pada intinya, adalah peristiwa yang melumpuhkan ekonomi.
Ia menghancurleburkan aset, memutus rantai pasok, memiskinkan rumah tangga, dan menguras anggaran negara (APBN) untuk rekonstruksi. Tragedi ekonomi ini adalah realitas permanen. Lantas, di mana posisi intelektual Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)? Saat ini, kurikulum FEBI di berbagai kampus tampak gagah berfokus pada perbankan syariah, keuangan mikro, manajemen halal, dan filantropi Islam. Semua itu penting. Namun, ada kebutaan kolektif yang fatal: kurikulum kita gagal mengantisipasi guncangan (shock) terbesar dan paling rutin dalam perekonomian Indonesia, yaitu bencana. Kita sibuk mencetak bankir syariah, tapi lalai melahirkan ekonom yang tangguh dalam mitigasi krisis.
Menggugat Kurikulum yang ”Aman” di Negeri Rawan Kurikulum FEBI saat ini hidup dalam gelembung asumsi stabilitas. Kita mengajarkan mahasiswa cara memaksimalkan profit, mengelola portofolio, dan mematuhi compliance syariah dalam kondisi pasar yang normal dan dapat diprediksi. Ini adalah sebuah kemewahan intelektual yang tidak kita miliki. Realitas di lapangan, sebuah UMKM binaan perbankan syariah bisa lenyap dalam semalam diterjang banjir rob.
Aset wakaf produktif yang dibiayai sukuk bisa rata dengan tanah akibat gempa. Di sinilah letak gugatan kritisnya. Pendidikan ekonomi Islam tidak boleh hanya berorientasi pada kemakmuran (growth), tapi harus kokoh pada ketahanan (resilience).
Prinsip Maqasid al-Shariah—khususnya perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz almal)—terdengar hampa jika kurikulum kita tidak mengajarkan cara melindungi kedua elemen itu dari ancaman paling nyata. Kita gagal menerjemahkan maqasid dari tataran filosofis ke dalam kerangka kerja analitis yang praktis di lapangan. FEBI saat ini mungkin menghasilkan lulusan yang pandai menghitung bagi hasil, tetapi gagap ketika ditanya: Bagaimana model pembiayaan qardh al-hasan untuk pedagang pasar yang kiosnya terbakar? Bagaimana skema takaful (asuransi syariah) untuk petani di lereng gunung berapi? Bagaimana dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dapat dialokasikan secara produktif untuk mitigasi sebelum bencana terjadi, bukan sekadar respons konsumtif setelah kejadian? Ketiadaan fokus ini adalah kelalaian akademis yang harus segera dikoreksi.
“Ekonomi Bencana”: Mata Kuliah Wajib, Bukan Pilihan Solusinya adalah dekonstruksi kurikulum. Kita harus berhenti memperlakukan bencana sebagai “faktor eksternal” atau “urusan sosial”. Ia adalah variabel inti dalam model ekonomi kita. Untuk itu, mata kuliah “Ekonomi Bencana” (Disaster Economics) harus menjadi komponen wajib, atau setidaknya mata kuliah inti dalam rumpun keilmuan FEBI. Apa isi mata kuliah ini? Ia bukan sekadar pelajaran tentang cara menyalurkan donasi.
Ekonomi Bencana adalah studi yang keras dan analitis. Mahasiswa harus dilatih untuk melakukan Economic Damage and Loss Assessment—menghitung kerugian ekonomi riil akibat bencana. Mereka harus mampu melakukan Cost-Benefit Analysis terhadap berbagai opsi mitigasi: lebih murah mana, membangun tembok laut sekarang atau membiayai pengungsi dan membangun ulang kota setiap lima tahun? Mereka harus memahami dampak bencana pada variabel makro (PDB, inflasi, utang publik) dan mikro (kemiskinan rumah tangga, kelangsungan UMKM).
Mata kuliah ini akan memaksa mahasiswa berpikir bahwa setiap rupiah pembiayaan yang mereka kucurkan, setiap proyek yang mereka danai, harus memiliki “lensa risiko bencana”. Mereka harus paham bahwa membangun rumah sakit di zona merah rawan likuefaksi, meskipun niatnya baik, adalah sebuah kecerobohan ekonomi yang fatal. Ekonomi Islam sebagai Instrumen Mitigasi Aktif Inilah keunggulan FEBI yang tidak dimiliki fakultas ekonomi konvensional.
Jika fakultas lain berhenti pada analisis biaya-manfaat, FEBI memiliki instrumen unik yang tertanam dalam teologinya. Mata kuliah Ekonomi Bencana di FEBI harus mempertegas bagaimana instrumen keuangan sosial Islam (ZISWAF) dan keuangan komersial Islam bekerja dalam siklus bencana.
Pertama, ZISWAF harus didorong dari perannya sebagai “ambulans” (responsif pasca-bencana) menjadi “vaksin” (preventif dan mitigasi). Dana zakat dan infak bisa digunakan untuk program cash-forwork dalam pembangunan infrastruktur tangguh bencana di kantong-kantong kemiskinan. Dana wakaf produktif dapat dialokasikan untuk membangun shelter komunal, lumbung pangan, atau sumber energi terbarukan yang tidak padam saat krisis. Kedua, instrumen Takaful (asuransi syariah) harus menjadi garda depan. Kita butuh ahli ekonomi Islam yang mampu merancang produk micro-takaful yang terjangkau bagi nelayan, petani, dan pelaku UMKM—mereka yang paling rentan namun paling tidak terjangkau oleh asuransi konvensional.
Ini adalah perwujudan nyata dari prinsip saling menanggung risiko (ta’awun). Ketiga, instrumen seperti Sukuk Hijau (Green Sukuk) dapat diarahkan menjadi Sukuk Tangguh Bencana (Resilience Sukuk) untuk membiayai proyek infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana. Pada akhirnya, FEBI memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk tidak sekadar “menjual” produk syariah di tengah pasar yang stabil.
Tugas utamanya adalah mempersiapkan ekonom-ekonom tangguh yang mampu menjaga denyut nadi perekonomian umat, bahkan ketika bencana baru saja meluluhlantakkannya. Memasukkan pendidikan bencana ke dalam inti kurikulum adalah langkah pertama untuk beralih dari ekonomi yang rapuh menuju ekonomi yang tangguh dan berkeadilan. (*)
Editor : Eri Mardinal