Oleh : Two Efly, Wartawan Ekonomi
Ada pemandangan aneh yang belakangan ini justru dianggap biasa di Sumatera Barat. Dalam dua minggu terakhir, nyaris seluruh SPBU terpantau dipenuhi antrean panjang yang mengular. Tidak hanya di daerah, di kota pun kondisinya sama. Bahkan, di sebagian wilayah antrean sampai memakan dua jalur badan jalan (baliak ba timba–red).
Mengganggu? Tentu saja. Banyak pihak yang terdampak. Mulai dari pengguna jalan akibat penyempitan jalur lalu lintas hingga tertutupnya akses warga di sekitar SPBU. Bahkan tak jarang kendaraan sudah mulai mengantre sejak sebelum SPBU buka. Ada yang rela mengantre selama 8–10 jam demi mendapatkan satu tangki BBM.
Selain memicu kemacetan, antrean di SPBU juga menimbulkan biaya tinggi. Satu unit armada harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Akibatnya, mobilisasi barang dari satu tempat ke tempat lain menjadi tertunda.
Secara ekonomi, kondisi ini dapat mendorong kelangkaan barang dan berpotensi memicu kenaikan harga. Satunya lagi, realita lapangan ini dapat saja memicu panik buying dan mendorong pemilik kendaraan belanja bergelombang bak air bah.
Kecurangan Selalu Menang
Ada adagium bahwa kebenaran akan selalu menang melawan kebatilan. Itu cerita lama. Fakta di lapangan hari ini justru berbeda. Kecurangan selalu mampu mengkadali kebenaran.
Pola distribusi BBM menggunakan barcode pada awalnya memang cukup efektif. Namun seiring waktu, kecurangan menemukan celah dan momentumnya sendiri. Barcode dapat dibuat atau dipindah tangankan; kelihaian pelaku sering kali melampaui kemampuan dan proteksi sebuah sistem.
Hanya bermodal membagikan foto dari aplikasi MyPertamina atau WhatsApp, barcode dapat berpindah dari tangan si A ke tangan si B. Artinya, satu kendaraan bisa saja memiliki lebih dari satu barcode.
Lalu bagaimana dengan pelat nomornya? Itu sangat gampang. Apa sih di negeri ini yang tak bisa dipalsukan. Di SPBU A menggunakan pelat nomor untuk barcode pertama, kemudian di SPBU berikutnya menggunakan pelat nomor barcode kedua. Hanya bermodal mencetak pelat nomor, semuanya bisa dilakukan.
Selain perpindahan barcode, proses pemindaian saat pengisian juga dapat menjadi celah. Operator SPBU yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah menyalin barcode seseorang. Modusnya cukup dengan memotret barcode sehingga otomatis tersimpan di perangkat mereka. Indikatornya sederhana: mengapa petugas pompa bisa memiliki banyak barcode cadangan? Jadi jangan heran kalau kita mengisi BBM ternyata Barcode kita sudah digunakan oleh orang lain. Ada istilah di lingkungan spekulan "barcode tabang". Hehe he he he.
Kenapa Antre?
Antrean di SPBU tidak semata-mata disebabkan berkurangnya atau langkanya stok biosolar. Saat ini, mengantre di SPBU bahkan telah menjadi profesi yang menggiurkan.
Benarkah? Mari kita uraikan satu per satu. Maaf, pembahasannya agak teknis dan membutuhkan penelusuran yang lebih mendalam.
Satu liter biosolar subsidi dijual Rp6.800 per liter, sedangkan biosolar untuk industri dijual sekitar Rp32.000 per liter. Antara Rp32.000 dan Rp6.800 terdapat disparitas harga yang sangat lebar. Di celah disparitas itulah pasar gelap yang bersumber dari produk resmi tumbuh dan bergerak.
Dari pengamatan kami, tidak semua kendaraan yang mengantre benar-benar menggunakan biosolar untuk operasionalnya. Sebagian dari mereka yang mengantri itu bisa jadi adalah spekulan. Ada istilah mobil lansiran. Mereka inilah jembatan hubung dan pemasok salah sasarannya BBM bersubsidi.
Rata-rata produk hasil "langsiran" dijual sekitar Rp 350.000 sampai dengan Rp450.000 per galon berkapasitas 30 liter. Artinya, harga jual per liter mencapai sekitar Rp12.000 sampai dengan Rp 15.000, ada margin sekitar Rp5.200 sampai Rp 8.200 per liter.
Jika kapasitas tangki kendaraan mencapai 80 liter dan yang dipindahkan ke galon hanya 60 liter, maka margin yang diperoleh mencapai Rp 320.000 sampai Rp492.000 per satu lansiran.
Bukankah ini sangat menggiurkan? Bayangkan jika dalam sehari bisa memperoleh dua atau tiga kali pengisian. Mungkin lebih menguntungkan dibandingkan menambang.
Halal atau tidak? Itu soal itu belakangan. Dalam situasi sulit, jangankan untuk mendapatkan yang halal, mendapatkankan yang haram saja kadang terasa susah.
Jomplang Harga
Deviasi harga yang terlalu tinggi antara BBM subsidi dan industri telah membuka ruang bagi spekulan untuk bermain. Disparitas antara Dexlite dan biosolar juga semakin menyempurnakan peluang tersebut.
Siapa bilang kendaraan diesel pribadi tidak berpindah ke bawah? Harga Dexlite yang mencapai sekitar Rp27.000 per liter tentu membuat kantong menipis. Di sisi lain, mereka tidak memiliki barcode. Produk hasil langsiran inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber BBM mereka.
Belum lagi pasar besar lainnya seperti tambang dan alat berat. Dua pasar inilah yang menjadi lahan subur bagi produk hasil langsiran.
Di negeri ini masyarakatnya kreatif. Namun sangat disayangkan jika kreativitas itu justru tidak disalurkan ke sektor yang produktif.
Pada titik ini saya semakin yakin, sehebat apa pun sistem dan proteksi yang dibangun, kecurangan akan selalu berusaha menemukan jalan keluar dan kecurangan berhasil menjadi pemenang.
Naik Harga atau Turunkan Harga?
Menaikkan harga biosolar subsidi di SPBU jelas bukan pilihan yang mudah. Kebijakan tersebut berpotensi memicu kemarahan publik. Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, masyarakat membutuhkan proteksi dan kehadiran negara. Subsidi BBM merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam melindungi kebutuhan masyarakat.
Lalu apa yang bisa dilakukan? Menurut saya, harga BBM industri perlu dievaluasi dan ditekan agar tidak terlalu jauh dari harga subsidi. Selama disparitas harga masih terlalu lebar, spekulan akan tetap bermain.
Maaf, menambah kuota menurut saya bukan solusi. Penambahan kuota justru berpotensi memperdalam persoalan. Semakin banyak kuota ditambah, semakin besar pula peluang biosolar menjadi salah sasaran.
Ada dua langkah yang dapat dilakukan untuk mengurai antrean biosolar saat ini: pertama, Evaluasi ulang harga BBM industri agar selisih harga tidak terlalu jauh dengan BBM subsidi.
Kedua, setiap penggunaan barcode harus didampingi dengan surat jalan atau dokumen pendukung. Jika syarat tersebut tidak ada, BBM tidak dapat diperoleh.
Memang langkah ini akan terasa menyulitkan. Namun perlu diingat, menyulitkan sedikit mungkin jauh lebih baik daripada membiarkan BBM terus salah sasaran.
Ketiga, perkuat pengawasan. Siapa yang melakukan? Pertaminakah? Tidak. Negara sudah mempunyai organ untuk itu. Jalankanlah organ itu.
Kenapa hanya Biosolar
Ini tak terlepas dari kebijakan. Dikelompok Bensin lansiran ini juga masih ada. Buktinya kenapa Pertalite ketengan masih mudah ditemukan? Emang ada home industry yang memproduksi BBM?
Dikelompok bensin ini memang tidak separah kelompok diesel. Kelompok bensin masih tertolong oleh kehadiran Pertamax Bult yang tak terpaut jomplang harga yang dalam dengan Pertalite. Andailah Pertamax Bult dinaikan mengikuti Pertamax Turbo maka antrian di kelompok Bensin di pastikan terjadi.***
Editor : Hendra Efison