Folklore Modern: Elan Vital Pancasila yang Diuji

Oleh: Shofwan Karim (Pengamat, Penulis Esai, dan Dosen Pascasarjana UM Sumbar)

PADEK.JAWAPOS.COM-Ketika Francis Fukuyama menorehkan tesis radikalnya dalam The End of History and the Last Man pada awal dekade 1990-an—menyusul ambruknya Tembok Berlin—dunia seakan dipaksa mengamini bahwa sejarah telah mencapai titik pemberhentian terakhirnya.

Fukuyama meramalkan berakhirnya pertarungan ideologi besar dunia dengan kemenangan mutlak kapitalisme liberal. Namun, tiga dekade setelah nubuat kembar transisi global itu berlalu, kita justru menyaksikan sebuah anomali historis yang menuntut pembacaan ulang.

Di tengah ketidakpastian geopolitik kontemporer, ingatan saya mendadak tersentak pada sebuah fragmen literatur lisan yang hidup dalam memori kolektif bangsa kita: sebuah folklore modern, kisah apokrifa yang mempertemukan dua raksasa arsitek Gerakan Non-Blok, Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia (1945–1966), dan Marsekal Josip Broz Tito, Presiden pertama Yugoslavia (1953–1980).

Folklor Modern

Folklor modern, yang juga disebut folklor kontemporer atau legenda urban, adalah cerita, mitos, atau kepercayaan yang berkembang dan diwariskan dalam masyarakat kontemporer.

Kisah ini mencerminkan kecemasan, nilai, atau budaya masyarakat saat ini dan menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut, melalui media massa, maupun internet.

Alkisah, dalam sebuah ruang dialog kebangsaan yang karismatik, Bung Karno melempar tanya yang bernada profetik: “Tuan Tito, jika Anda meninggal nanti, bagaimana nasib bangsa Anda?”

Dengan busung dada seorang panglima, Tito menjawab penuh kebanggaan, “Aku memiliki tentara-tentara yang berani dan tangguh untuk melindungi bangsa kami.”

Ketika pertanyaan yang sama dibalikkan kepada sang Proklamator Indonesia, Bung Karno menjawab dengan ketenangan seorang sufi peradaban: “Aku tidak khawatir, karena aku telah meninggalkan bangsaku dengan sebuah way of life, yaitu Pancasila.”

Secara metodologi sejarah yang ketat, dokumen administratif maupun transkrip resmi kenegaraan tidak pernah mencatat diksi verbal ini secara tekstual. Para sejarawan kontemporer mengategorikan fragmen ini sebagai teks apokrifa atau anekdot sejarah.

Namun, secara sosiologis, narasi ini bukanlah kebohongan, melainkan sebuah mitos pemersatu (unifying myth) yang mengandung kebenaran substantif.

Fakta historis mencatat bahwa Soekarno dan Tito adalah sahabat karib yang bersama Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser, dan Kwame Nkrumah mendirikan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961 di Beograd. Substansi dialog tersebut adalah refleksi eksistensial mengenai bagaimana sebuah bangsa mempertahankan integrasi dirinya.

Yugoslavia dan Indonesia

Yugoslavia, dalam kacamata sejarawan Balkan dan para pakar geopolitik di Serbia, secara teoretis jauh lebih beruntung daripada Indonesia. Wilayahnya merupakan satu daratan kontinental yang padat (contiguous landmass), tidak terfragmentasi oleh ribuan selat dan samudra. Keragaman etnis dan agamanya pun tidak sekompleks matriks antropologis Nusantara.

Namun, sejarah adalah hakim yang ironis. Ketika Tito wafat pada tahun 1980, tiang utama penyangga integrasi nasionalnya runtuh. Komunisme yang dipaksakan dari struktur atas (top-down integration) gagal meresap menjadi kesadaran organik.

Tanpa way of life yang mengakar di palung hati rakyatnya, balkanisasi tak terhindarkan. Negara federal itu meledak dalam perang saudara yang bersimbah darah etnis, lalu pecah berkeping-keping menjadi tujuh negara kecil: Serbia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Montenegro, Kosovo, dan Makedonia Utara.

Sementara itu, Indonesia, yang diprediksi oleh banyak sosiolog Barat akan mengalami nasib disintegrasi yang jauh lebih tragis karena bentangan geografisnya yang arkipelagik dan pluralitasnya yang ekstrem, nyatanya tetap berdiri kokoh. Rahasianya terletak pada apa yang disebut oleh Bung Karno sendiri bukan sebagai ciptaannya, melainkan hasil galiannya.

Dalam pidatonya yang monumental, Soekarno menegaskan, “Aku tidak mengatakan aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah.”

Pancasila adalah sebuah élan vital, sintesis filosofis dari kristalisasi peradaban Nusantara yang telah teruji melintasi ruang dan waktu.

Namun, hari ini, tepat saat kita memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 1945–1 Juni 2026, refleksi romantis atas jalinan folklore modern tersebut mendadak berbenturan dengan realitas empiris yang getir. Kita tidak boleh terjebak dalam narsisme historis yang menidurkan.

Di ranah domestik, kegelisahan sosial merayap laksana kabut pagi yang pekat. Ketika harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik menembus batas daya beli dan struktur kemiskinan meluas secara struktural di lapisan akar rumput, kita dipaksa bertanya: Apakah folklore modern tentang kehebatan Pancasila ini masih ampuh menjadi obat penawar luka batin masyarakat? Ataukah ia telah menyusut sekadar menjadi jargon politik kering tanpa daya transformatif?

Urgensi Filosofis

Luka kebangsaan kita kian menganga apabila kita menengok batas-batas periferi negeri. Di Bumi Cenderawasih, pemekaran wilayah menjadi lima provinsi baru ternyata belum sepenuhnya mampu meredam bara konflik struktural dan aspirasi disintegrasi yang terus meletup.

Di sisi lain, proyek megah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang hingga kini masih diliputi ketidakpastian peresmian yang definitif, menyisakan residu psikologis dan kultural yang dalam.

Kebijakan-kebijakan top-down ini, jika tidak dimitigasi dengan pendekatan keadilan spasial, berisiko meninggalkan luka sejarah baru yang meretakkan kohesi sosial kita.

Di sinilah letak urgensi filosofis untuk membaca ulang komitmen kebangsaan kita. Kehilangan uang dan materi adalah perkara remeh; ia bisa dicari esok hari melalui mekanisme pasar yang sirkular. Namun, kehilangan sebuah negeri adalah kepunahan eksistensial yang absolut.

Ketika sebuah bangsa kehilangan tanah airnya, ia tidak sekadar kehilangan batas kedaulatan teritorial di atas peta politik, melainkan kehilangan kediriannya sendiri (loss of self).

Sebab, di dalam rahim tanah air itulah napas kita berembus, darah kita dialirkan melalui warisan genetika kebudayaan, keringat para leluhur ditumpahkan, dan lembar-lembar sejarah ditulis dengan air mata serta pengorbanan.

Pancasila tidak boleh mandek sebagai dogma negara yang dihafal dalam upacara-upacara seremonial, sementara ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan hukum dibiarkan merajalela.

Pancasila harus dikembalikan kepada khitah sejatinya sebagai kontrak sosial yang memanusiakan (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan memakmurkan (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

Tanpa keadilan ekonomi dan pengakuan terhadap harkat kemanusiaan di Papua, Kalimantan, hingga Sumatra, persatuan Indonesia hanya akan menjadi konsep teoretis yang rapuh.

Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 1945–1 Juni 2026. Tugas kita hari ini bukan lagi sekadar mengagumi lima butir mutiara yang digali oleh Bung Karno dari bumi Nusantara, melainkan memastikan bahwa kilau mutiara itu benar-benar menerangi lorong-lorong gelap kemiskinan, meredam api konflik di perbatasan, dan membalut luka-luka kebijakan yang belum usai.

Jagalah negerimu, Indonesia. Lestari alamku, lestari desaku, lestari negeriku—bukan sebagai mantra magis yang pasif, melainkan sebagai manifesto perjuangan yang hidup. (*)

Editor : Novitri Selvia

Berita Terkait