Kegiatan pelatihan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Mei 2026, dan merupakan hasil kerja sama antara PIER Universitas Paramadina, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) — lembaga asal Jerman yang mendukung demokratisasi global, serta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
“Kami berharap para guru dapat menjadi agen perubahan di sekolah, yang menanamkan nilai demokrasi tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai budaya yang hidup di lingkungan pendidikan,” ujar Barlius.
Direktur Eksekutif PIER Universitas Paramadina, Djayadi Hanan, Ph.D, menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak hanya membekali guru dengan pemahaman nilai demokrasi, tetapi juga metode pembelajaran yang partisipatif dan inklusif.
“Salah satu tujuan penting dari pelatihan ini adalah bagaimana mengajarkan nilai demokrasi secara demokratis. Sebab, metode mengajar juga menentukan seberapa kuat nilai tersebut tertanam di siswa,” jelas Djayadi.
Para instruktur dalam pelatihan ini berasal dari kalangan akademisi dan praktisi pendidikan demokrasi, di antaranya:
- Danang Binuko, MAP (Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI)
- Mohammad Abduhzen (pengamat pendidikan, advisor PIER)
- Djayadi Hanan, Ph.D (Direktur PIER Universitas Paramadina)
- Tatok Djoko Sudiarto (Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina)
- Umar Abdullah, Ph.D (Dosen UIN Raden Fatah, Palembang)
- Hilal Tri Anwari (Sekretaris PIER Universitas Paramadina)
Selain Kepala Dinas Pendidikan, hadir pula Cynthia Tri Putri dari Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Kantor Perwakilan Indonesia dan Timor Leste. Pelatihan ini juga diawasi oleh perwakilan dari BPSDM Regional Bukittinggi Kemendagri, yaitu Mulya Nanda Hariandja, M.Pd.
Universitas Paramadina berharap kegiatan ini dapat menjadi awal dari transformasi pendidikan demokrasi yang lebih berkelanjutan dan substansial di lingkungan sekolah, khususnya di Sumatera Barat.(*)
Editor : Hendra Efison