FGD ini bagian dari proses evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir.
Kegiatan ini dihadiri langsung Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir beserta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, dan Tim Percepatan Pembangunan.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa kegiatan ini penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa evaluasi dilakukan sebagai refleksi internal untuk mengetahui capaian dan kekurangan selama 100 hari awal kepemimpinan.
“Evaluasi ini bukan audit, riset, atau inspeksi. Tetapi refleksi jujur terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Masukan dari semua pihak akan menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan ke depan,” ujar Fadly Amran dalam sambutannya.
Fadly juga mengingatkan pentingnya penggunaan data dan aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan. Menurutnya, pemerintahan yang efektif harus dibangun di atas dasar kebutuhan nyata masyarakat.
“Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang responsif dan tanggap, memprioritaskan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, dan inovasi menuju Padang sebagai kota pintar dan sehat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fadly mengingatkan pentingnya komunikasi publik sejak awal terhadap setiap program unggulan.
Ia meminta agar setiap rencana program disosialisasikan jauh hari agar masyarakat memahami dan merasakan manfaatnya secara maksimal.
“Program unggulan yang masih tahap perencanaan, agar dari jauh-jauh hari kita sosialisasikan, sehingga pada saat pelaksanaan masyarakat bisa mendapatkan manfaat secara maksimal,” tegasnya.
Ketua Tim Peneliti Kajian dan Evaluasi 100 Hari Kinerja Pemerintah Kota Padang, Prof. Asrinaldi, menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program unggulan (Progul) dan kinerja awal Pemko Padang berdasarkan data serta persepsi masyarakat.
“Kita mengambil data dari apa yang dilihat, dirasakan, dan dialami masyarakat Kota Padang terhadap kinerja pemerintah daerah. Harapannya, evaluasi ini menjadi rujukan untuk peningkatan pelayanan publik ke depan,” jelas Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas tersebut.
Hasil FGD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan ke depan, sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemajuan daerah.(*)
Editor : Heri Sugiarto