Momentum ini menjadi penanda penting bagi ribuan tenaga honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi di berbagai instansi pemerintahan.
Bagi Mawardi (50), tenaga honorer di Dinas Perdagangan yang telah bekerja sejak 2009, SK tersebut bukan hanya dokumen formal, tetapi penegasan atas dedikasi panjangnya selama 15 tahun.
“Alhamdulillah, akhirnya bisa sampai ke titik ini. Ini bukan akhir, tapi awal untuk lebih sungguh-sungguh melayani,” ungkapnya usai menerima SK.
Senada, Ady Syaflian (41), staf honorer di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang telah 20 tahun mengabdi, menyebut pengangkatan ini sebagai penghargaan atas loyalitasnya.
“Saya sudah melewati banyak dinamika, mulai dari tugas teknis sampai lapangan. Dengan status baru ini, tentu semangat saya juga makin kuat untuk memberikan pelayanan terbaik,” katanya.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam arahannya menegaskan bahwa pengangkatan PPPK bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Saya tidak ingin saudara-saudara hanya duduk, menerima gaji, dan jadi pelengkap struktur. Kita butuh penggerak. Butuh pelayan masyarakat yang hadir sebelum diminta, bekerja sebelum disuruh," tegasnya di hadapan ribuan PPPK yang hadir.
Kepala BKPSDM Kota Padang, Mairizon, yang juga menjabat Plt Asisten I Setdako, menjelaskan bahwa seluruh formasi PPPK telah disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan ril di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Semua formasi ini disusun berdasarkan kekosongan ril yang selama ini mengganggu kelancaran pelayanan. Begitu menerima SK, mereka langsung mengisi titik-titik yang sudah disiapkan,” jelasnya.
Ia juga memastikan tidak ada PPPK yang belum memiliki tempat tugas. "Semua sudah dirancang agar langsung berkontribusi sejak hari pertama," tegasnya.
Dari total penerima SK, sebanyak 2.685 merupakan tenaga teknis, 155 guru, dan 8 tenaga kesehatan. Mereka akan langsung bertugas di unit kerja masing-masing sesuai dengan formasi kebutuhan yang telah dipetakan. (*)
Editor : Hendra Efison