Para pedagang mengeluhkan penurunan drastis omzet dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya ramai menjelang masuk sekolah.
Salah satu pedagang, Yusni Neli, yang telah berjualan seragam selama lebih dari 10 tahun di lokasi tersebut, kepada Padang Ekspres, Kamis (3/7) mengatakan, awal Juni hingga awal Juli biasanya menjadi masa panen bagi pedagang seperti dirinya. Namun tahun ini, situasinya sangat berbeda.
“Sekarang sepi sekali. Hampir tidak ada yang beli. Anak-anak sudah dapat seragam dari sekolah, jadi orangtua tidak datang lagi ke pasar,” ujar Yusni.
Menurutnya, lesunya penjualan ini salah satunya disebabkan oleh program bantuan seragam gratis dari Pemerintah Kota Padang, yang diberikan kepada siswa yang lulus melalui jalur afirmasi dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu, yang datanya diperoleh melalui survei dari Dinas Sosial.
“Kalau bantuannya berupa uang tunai, mungkin masih banyak orangtua yang belanja ke pasar. Tapi sekarang seragam langsung dibagikan, kami pedagang kecil jadi tidak kebagian rezeki,” jelasnya.
Yusni menyebutkan, ia menjual satu stel seragam merah putih untuk siswa SD dengan harga Rp 100 ribu, untuk SMP Rp 150 ribu, dan SMA Rp 175 ribu. Harga tersebut masih bisa dinegosiasikan apabila pembeli membeli dalam jumlah banyak.
“Biasanya tiga stel kami kasih diskon. Tapi sekarang satu stel pun jarang yang laku. Padahal ini waktu kami mencari untung,” ungkapnya.
Keluhan serupa disampaikan Riko, pedagang seragam lainnya yang juga berjualan di lokasi yang sama. Ia mengatakan bahwa stok seragam yang telah dipersiapkan sejak awal Juni hingga kini masih menumpuk di lapaknya.
“Biasanya kami stok besar-besaran karena ramai pembeli di musim libur sekolah. Tapi sekarang, sudah masuk Juli, belum balik modal. Program bantuan seragam memang membantu siswa, tapi berdampak ke pedagang di pasar,” ujarnya.
Riko menambahkan, skema distribusi seragam gratis dari pemerintah membuat pasar tradisional kehilangan pelanggan. “Sekarang banyak pengadaan seragam melalui grosiran besar. Kami hanya mengandalkan pembeli umum, terutama dari keluarga yang tidak dapat bantuan. Itu pun jumlahnya makin sedikit,” jelasnya.
Namun di sisi lain, tidak semua siswa mendapatkan bantuan seragam gratis dari pemerintah. Fitri Ayuni, 46, warga Purus, Padang Barat, adalah salah satu orangtua siswa yang anaknya tidak termasuk penerima bantuan karena tidak masuk melalui jalur afirmasi.
“Anak lulus lewat jalur zonasi. Jadi tidak termasuk penerima bantuan seragam secara gratis. Sehingga beli sendiri ke pasar,” ungkapnya saat ditemui sedang memilih seragam sekolah di Losmen Pasar Raya Fase VII.
Fitri membeli tiga pasang seragam untuk putrinya yang akan masuk ke jenjang SMP. Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam membantu siswa kurang mampu, namun menurutnya masih ada penyempurnaan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Bagi orangtua yang ekonomi atas, mungkin tidak masalah. Tapi tidak semua siswa yang lulus lewat jalur zonasi berasal dari keluarga mampu. Banyak juga yang kondisi ekonominya pas-pasan, tapi tetap tidak mendapat bantuan seragam,” ujarnya.
Ia berharap pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun depan, skema distribusi bantuan bisa mempertimbangkan faktor ekonomi lebih menyeluruh.
“Sebaiknya bantuan diberikan berdasarkan kondisi ekonomi, bukan jalur masuk. Jadi semua siswa dari keluarga tidak mampu, apa pun jalurnya, bisa merasakan bantuan yang sama,” tutupnya. (cr1)
Editor : Adetio Purtama