PADEK.JAWAPOS.COM—Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengimbau seluruh pelaksana dan penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi potensi kasus keracunan makanan seperti yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Agam.
Menurut Muharlion, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG agar lebih memperhatikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan untuk peserta didik.
“Berkaca dari kasus di Agam, kami mengimbau pelaksana dan penyedia MBG di Padang agar lebih waspada. Jangan sampai kasus serupa terjadi di sini. Setiap tahap penyajian makanan harus diperhatikan, mulai dari bahan baku, proses masak, hingga distribusi,” ujar Muharlion, Minggu (5/10).
Muharlion menyoroti salah satu hal penting dalam pelaksanaan MBG di Padang, yaitu jumlah porsi makanan yang dimasak oleh setiap Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).
Ia menilai porsi yang terlalu besar berpotensi menimbulkan risiko makanan cepat basi karena proses memasak dilakukan dalam waktu singkat dan dalam jumlah banyak.
“Sebenarnya kita mengusulkan agar jumlah porsi yang disiapkan masing-masing SPPG dikaji ulang. Dengan jumlah yang besar, mereka memasak lebih cepat dan risikonya makanan cepat basi. Kalau bisa, kita usulkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) agar tiap SPPG tidak menyiapkan porsi terlalu besar. Saat ini ada yang mencapai 3.000 porsi, kalau bisa cukup 2.000 saja,” jelasnya.
Ia berharap langkah tersebut dapat mengurangi potensi penurunan kualitas makanan dan menjaga kesegaran hidangan yang disajikan kepada siswa.
Kepada seluruh pengelola SPPG di Kota Padang, Muharlion berpesan agar lebih berhati-hati dalam proses pengolahan makanan. Ia menekankan pentingnya menjaga makanan tetap segar (fresh) hingga saat disajikan, serta memperketat pengawasan oleh tenaga ahli gizi di lapangan.
“Makanan yang disajikan harus betul-betul masih segar untuk siswa. Kepada para ahli gizi juga kami harapkan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Rentang waktu antara makanan disiapkan dan disajikan cukup lama, jadi perlu perhatian lebih tinggi terhadap kualitasnya agar kita bisa menghindari kasus keracunan di Kota Padang,” tegasnya.
Lebih lanjut Muharlion juga mendorong Pemerintah Kota Padang untuk melakukan pengawasan rutin ke seluruh SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Ia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama puskesmas terdekat dan ahli gizi untuk terlibat langsung dalam pemantauan kegiatan MBG.
“Baik itu Dinkes, puskesmas, maupun tenaga gizi harus ikut turun langsung ke lapangan untuk memastikan standar kebersihan dan kelayakan makanan terpenuhi. Kita tidak ingin peristiwa di daerah lain, termasuk Agam, terjadi di Padang,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Kota Padang juga akan turut serta dalam pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program MBG. “Rencananya melalui Komisi IV dan beberapa komisi lainnya, kami akan meninjau sejumlah SPPG di Kota Padang. Ini penting agar kita tahu kondisi lapangan dan dapat memberikan rekomendasi yang tepat,” tutur Muharlion.
Muharlion menegaskan bahwa DPRD tetap mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai turunan langsung dari program pemerintah pusat. Namun, ia berharap semua pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya secara amanah dan bertanggung jawab.
“Program ini tentu kita dukung bersama karena tujuannya baik, untuk meningkatkan gizi anak-anak kita. Harapannya, penyedia yang sudah ditunjuk bisa amanah, menyediakan makanan bergizi yang tidak hanya memenuhi syarat, tapi juga layak dan aman dikonsumsi. Kita ingin anak-anak menikmati makanannya dengan senang dan tidak ada yang terbuang percuma,” pungkasnya. (yud)
Editor : Adetio Purtama