Rapat tersebut menghadirkan perwakilan Pemerintah Kota Padang, dinas teknis, serta instansi terkait untuk mencari solusi atas persoalan kekeringan pascabencana yang masih berlangsung.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, mengatakan Pemko Padang menyampaikan rencana pembangunan 200 titik sumur bor untuk menanggulangi krisis air di berbagai kawasan.
Namun, DPRD menyoroti realisasi di lapangan yang dinilai masih jauh dari target yang disampaikan pemerintah. “Pemko mengatakan akan ada 200 titik sumur bor, sedangkan saat ini belum sampai lima titik,” kata Rachmad Wijaya, Kamis (22/1).
Ia menjelaskan, dari balai teknis sebenarnya tersedia peluang membangun hingga ratusan titik sumur bor, asalkan seluruh persyaratan administrasi dan penetapan lokasi segera dilengkapi.
“Dari balai, jangankan 200, 500 titik pun mereka mau bangun sumur bor asalkan administrasinya lengkap dan deadlinenya sampai bulan Maret. Mau dikerjakannya kapan yang penting masuk semua dulu, terkhusus lokasi yang terdampak bencana,” ujarnya.
Rachmad meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang agar tidak hanya fokus pada wilayah terdampak bencana, tetapi juga mengantisipasi potensi kekeringan di daerah lain.
Menurutnya, banyak kawasan di Kota Padang rawan kekeringan karena debit air saat ini berada di bawah batas ideal. Ia mendorong Perkim untuk aktif menjemput bola dengan berkoordinasi langsung bersama camat dan lurah di wilayah masing-masing.
“Tolong jemput bola, informasikan kepada camat dan lurahnya. Mana tempat-tempatnya yang bebas untuk dipasang sumur bor oleh balai. Segerakan administrasinya sesegera mungkin lalu serahkan ke balai,” ujarnya.
Rachmad juga mengingatkan keterbatasan layanan PDAM yang saat ini baru menjangkau sekitar 50 persen pelanggan di Kota Padang.
“Kalau kita hanya berharap ke PDAM, saat ini PDAM baru melayani 50 persen pelanggan dan debit air juga masih rendah karena kondisi cuaca,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menekankan pentingnya optimalisasi layanan PDAM bagi pelanggan yang hingga kini masih belum teraliri air pascabencana.
Ia meminta PDAM memaksimalkan penggunaan empat unit mobil tangki air yang dimiliki untuk melayani masyarakat terdampak.
“Terkait yang non-PDAM, masyarakat masih membutuhkan air karena daerah terdampak cukup besar seperti Kuranji dan Pauh serta beberapa daerah lainnya,” ujar Muharlion.
Ia mengingatkan agar pendistribusian air dilakukan melalui satu pintu agar tidak terjadi tumpang tindih dan seluruh warga dapat terlayani secara merata.
“Jangan ada yang dobel sehingga semua terlayani. Kita sarankan mengambil air di PDAM, untuk kawasan Kuranji bisa di intake Palukahan, nanti diatur komunikasinya melalui Kepala BPBD,” katanya.
Muharlion juga meminta Pemko Padang segera menindaklanjuti lampu hijau dari balai teknis terkait pembangunan sumur bor di berbagai titik.
Ia mengingatkan bahwa proses pengeboran membutuhkan waktu sehingga persiapan administrasi harus segera dirampungkan.
“Pembuatan sumur bor butuh waktu satu sampai dua minggu, sehingga kita dorong Perkim dan leading sektor segera berkomunikasi dengan balai,” ujarnya.
Kondisi tersebut dinilai semakin mendesak mengingat musim kemarau yang masih berlangsung dan waktu yang semakin dekat menuju bulan suci Ramadhan.
“Kalau bisa sebelum Ramadan yang tertangani mencapai 60 persen, sisanya mungkin disuplai air bersih,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, memastikan Pemko Padang serius menangani krisis air yang terjadi pascabencana besar November 2025 lalu.
Ia mengatakan hasil rapat akan segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi lintas OPD dalam pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak.
“Kita akan berkolaborasi dengan berbagai OPD melaksanakan penyaluran air ke daerah terdampak agar masyarakat bisa maksimal kita layani,” ujarnya.
Terkait pembangunan sumur bor, Hendri menegaskan langkah tersebut harus segera dilakukan mengingat semakin banyak titik kekeringan, terutama di wilayah nonlayanan PDAM.
“Kondisi titik-titik kekeringan cukup banyak, terutama di daerah bukan layanan PDAM seperti Kuranji dan Pauh,” katanya.
Pemerintah kota berharap percepatan pembangunan sumur bor dan distribusi air bersih dapat mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi krisis air menjelang Ramadhan. (yud)
Editor : Adetio Purtama