Pertemuan tersebut dilakukan wali kota untuk mempercepat kepastian hukum pengadaan tanah pembangunan rumah Hunian Tetap (Huntap) dan Sekolah Rakyat di Kota Padang.
Dalam paparan yang disampaikan, Fadly Amran menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan Huntap bagi korban bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025.
Lahan tersebut berada di tiga lokasi, yakni di Kelurahan Balai Gadang dengan luas 2,9 hektare dan rencana tambahan 2,2 hektare, di Kelurahan Simpang Haru seluas 5.000 meter persegi, serta di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh dengan luas 4,6 hektare.
"Sebagian lahan masih memerlukan kepastian hukum karena terdapat bidang yang belum bersertifikat dan berstatus turun waris," ungkap Fadly.
Lebih lanjut, Fadly juga meminta dukungan Kementerian ATR/BPN untuk percepatan pengadaan tanah pembangunan Sekolah Rakyat dengan total luas 8,1 hektare.
Dari total tersebut, empat hektare merupakan tanah milik Pemerintah Kota Padang, sedangkan 4,1 hektare sisanya memerlukan proses pengadaan tambahan.
Ia menegaskan bahwa percepatan ini penting agar pembangunan dapat segera dilaksanakan.
Menanggapi hal tersebut, Nusron Wahid menyatakan bahwa kementeriannya mendukung penuh percepatan administrasi pertanahan untuk pembangunan Huntap dan Sekolah Rakyat sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami akan memastikan semua proses administrasi pertanahan berjalan cepat dan transparan,” kata Nusron Wahid.
Dalam kesempatan yang sama, Fadly Amran turut menyampaikan permohonan percepatan sertifikasi tanah Pusat Pemerintahan Kota Padang seluas sekitar 40 hektare, serta dukungan pengelolaan Lahan Sawah Dilindungi dan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pascabencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir November 2025.(*)
Editor : Heri Sugiarto