PADEK.JAWAPOS.COM – Pemerintah Kota Padang mulai tender berbagai proyek penanganan dan mitigasi bencana setelah menerima tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371,85 miliar dari pemerintah pusat. Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana hidrometeorologi November 2025.
Hal itu terungkap saat Pemerintah Kota Padang menerima kunjungan Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Pertemuan dipimpin Wali Kota Padang Fadly Amran didampingi Wakil Wali Kota Maigus Nasir bersama jajaran Pemerintah Kota Padang.
Dalam kesempatan ini hadir Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri.
Fadly Amran menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menerima tambahan dana TKD sebesar Rp371,85 miliar yang dialokasikan khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana.
Menurutnya, proses tender berbagai proyek yang dibiayai melalui dana tersebut telah resmi dimulai.
"Lebih dari Rp300 miliar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Dan kami sudah mempersiapkan, hari ini dimulai juga tender-tendernya," ujar Fadly Amran.
Ia menyampaikan, kehadiran tim monitoring dari Kemendagri menjadi bagian dari upaya bersama dalam memberikan masukan sekaligus mengawal setiap tahapan pelaksanaan program.
Fadly mengatakan salah satu perhatian utama yang dibahas ialah pembangunan Hunian Tetap (Huntap), baik bagi masyarakat terdampak langsung bencana maupun warga yang berpotensi direlokasi akibat proyek yang akan dilaksanakan oleh balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum.
"Khususnya kami perhatikan tadi tentang pembangunan Huntap. Bukan saja Huntap bagi masyarakat yang terdampak, tapi juga Huntap untuk masyarakat yang kemungkinan direlokasi karena pembangunan yang akan dilakukan oleh balai-balai Kementerian PU," katanya.
Sebelumnya, tim monitoring Kemendagri juga telah meninjau pembangunan Huntap di Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
Dalam kunjungan tersebut, tim memberikan apresiasi terhadap langkah strategis dan percepatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang setelah bencana hidrometeorologi.
Selain pembangunan Huntap, Pemerintah Kota Padang juga berharap pemanfaatan dana TKD dapat mendukung kawasan relokasi masyarakat beserta infrastruktur pendukungnya.
Fadly menambahkan, pemerintah kota telah menyiapkan konsep penanganan banjir berbasis green infrastructure serta pembangunan infrastruktur berskala besar.
Berdasarkan master plan yang telah disusun, Pemko Padang merencanakan pembangunan dua embung besar sebagai solusi jangka panjang penanganan banjir.
Namun, menurutnya, keterbatasan kemampuan APBD daerah membuat proyek tersebut sulit direalisasikan secara mandiri dalam kurun lima tahun.
"Tidak akan memungkinkan bagi Kota Padang saja merealisasikan dalam 5 tahun ini. Namun, kalau ini bisa menjadi special attention dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan infrastruktur ini pun juga bisa paripurna, sehingga masyarakat Kota Padang lebih nyaman lagi, untuk mengantisipasi banjir-banjir besar lagi ke depannya," ujar Fadly.
Ia juga mengapresiasi dukungan dan apresiasi yang diberikan Tim Kemendagri terhadap percepatan penanganan pascabencana di Kota Padang.
Meski demikian, Fadly berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan, khususnya melalui dana TKD, agar kebutuhan relokasi masyarakat serta pembangunan infrastruktur penanganan banjir dapat direalisasikan secara menyeluruh.(*)
Editor : Heri Sugiarto