Pemulihan Sungai Batang Guo, Pemerintah Siapkan Infrastuktur Permanen

Tandri Eka Putra • Dipublikasikan Kamis, 22 Oktober 2026 | 15:27 WIB
Alat berat menormalisasi aliran Sungai Batang Guo di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Penanganan sungai menjadi bagian dari pemulihan infrastruktur pascabencana dan upaya mengurangi risiko banjir berulang. (DOK. TIM MEDIA SATGAS PRR)
Alat berat menormalisasi aliran Sungai Batang Guo di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Penanganan sungai menjadi bagian dari pemulihan infrastruktur pascabencana dan upaya mengurangi risiko banjir berulang. (DOK. TIM MEDIA SATGAS PRR)

PADEK.JAWAPOS.COM — Pemulihan Sungai Batang Guo di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, memasuki tahap penanganan infrastruktur yang lebih permanen. Pemerintah menyiapkan normalisasi alur sungai, pembangunan check dam, serta perbaikan tanggul untuk mengurangi risiko banjir dan sedimentasi yang mengancam kawasan terdampak.

Pekerjaan tersebut sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP Sumatera) 2026–2028. Dokumen yang disusun Kementerian PPN/Bappenas itu menjadi pedoman pemulihan wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam Renduk, khususnya bagian 6.3.3 tentang infrastruktur sumber daya air dan drainase, pemulihan sungai diarahkan secara terpadu dalam satu kesatuan daerah aliran sungai. Strateginya mencakup penguatan tanggul dan tebing sungai, penyesuaian alur terhadap kondisi pascabencana, pengendalian sedimentasi, serta penanganan kawasan hulu dan hilir secara terintegrasi.

Penanganan Batang Guo dan Dua Sungai Lainnya

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak banjir bandang di Kota Padang, Senin (19/10/2026). Peninjauan itu mencakup penanganan Batang Guo serta pembangunan pengendali banjir dan sedimen di Sungai Batang Kuranji dan Batang Air Dingin.

Dalam pemberitaan Spektroom pada 20 Oktober 2026, Dody menegaskan pentingnya menyelesaikan normalisasi sungai sebelum pembangunan pengendali sedimen dilanjutkan.

“Kementerian PU lebih fokus menyelesaikan normalisasi sungai dulu, agar kemudian check dam bisa terbangun dengan cepat,” kata Dody, sebagaimana diberitakan Spektroom.

Penanganan tiga sungai tersebut memiliki lingkup pekerjaan dan alokasi anggaran berbeda. Berdasarkan rincian yang dipublikasikan, penanganan Batang Kuranji beserta anak sungainya mendapat alokasi Rp249,56 miliar. Pekerjaan direncanakan berlangsung pada periode 2026–2028, meliputi pembangunan check dam, pelindung tebing sungai atau revetment, serta parapet.

Sementara itu, penanganan Batang Air Dingin beserta anak sungainya mendapat alokasi Rp162,81 miliar. Lingkup pekerjaannya mencakup pembangunan check dam, kantong penampung sedimen atau sand pocket, tanggul, pelindung tebing, serta pekerjaan pendukung konstruksi.

Adapun penanganan Batang Guo mencakup segmen sepanjang 450 meter dengan kapasitas tampungan 6.400 meter kubik. Pekerjaannya meliputi pembangunan check dam, tanggul siklops, perbaikan alur sungai, serta pekerjaan pendukung konstruksi. Alokasi untuk pekerjaan tersebut mencapai Rp75 miliar.

Dengan demikian, total alokasi untuk ketiga paket penanganan sungai itu mencapai Rp487,37 miliar. Nilai tersebut merupakan gabungan alokasi untuk tiga paket pekerjaan, bukan keseluruhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang.

Satgas PRR Mengawal Arah Pemulihan

Keterkaitan penanganan sungai dengan Satgas PRR dapat dilihat melalui kerangka koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Renduk PRRP Sumatera menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebutuhan pemulihan, program, serta tahapan pelaksanaan selama 2026–2028.

Dalam kerangka tersebut, pemulihan infrastruktur sumber daya air tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki kerusakan yang terlihat. Penanganan juga perlu mempertimbangkan kondisi daerah aliran sungai, perubahan morfologi sungai, sedimentasi, serta risiko bencana yang dapat kembali mengancam wilayah hilir.

Pelaksanaan pekerjaan tetap melibatkan instansi sesuai kewenangannya. Kementerian PU menangani pekerjaan infrastruktur melalui unit pelaksana terkait, sedangkan koordinasi pemulihan pascabencana perlu terhubung dengan arah dan prioritas dalam Renduk serta kebutuhan daerah terdampak.

Skala kebutuhan pemulihan Kota Padang juga tergambar dalam Renduk. Dokumen tersebut mencatat perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang sekitar Rp3,589 triliun untuk berbagai sektor. Angka itu merupakan perkiraan kebutuhan pemulihan kota secara keseluruhan, bukan alokasi khusus untuk proyek sungai.

Karena itu, perkembangan pekerjaan Batang Guo perlu dibaca sebagai bagian dari agenda pemulihan yang lebih luas. Capaian fisik, penggunaan anggaran, penyelesaian pekerjaan, dan manfaatnya bagi warga menjadi aspek penting yang perlu dipantau secara berkala.

Pemulihan Permanen dan Pengurangan Risiko

Banjir pada 3 Agustus 2026 sebelumnya menyebabkan tanggul di kawasan Batang Guo jebol dan mengubah jalur aliran sungai. Penanganan awal dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Padang melalui pengerahan alat berat untuk membersihkan material dan mengembalikan aliran sungai.

Pelaksana Tugas Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, sebelumnya menyampaikan bahwa penanganan Sungai Guo diarahkan melalui normalisasi dan pembangunan check dam. Penanganan awal dilakukan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, sedangkan pekerjaan lanjutan disiapkan BWS Sumatera V Padang.

Renduk PRRP Sumatera menekankan pemulihan yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Prinsip tersebut menuntut agar pembangunan kembali tidak sekadar mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga memperhitungkan risiko dan ketahanan infrastruktur terhadap kejadian berikutnya.

Bagi masyarakat di sekitar Batang Guo, keberhasilan pemulihan pada akhirnya tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan konstruksi. Penanganan perlu membantu mengurangi risiko kerusakan berulang, melindungi kawasan permukiman, serta mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Perkembangan proyek, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, serta capaian fisik dan keuangannya perlu terus dipantau untuk memastikan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terarah. Upaya tersebut menjadi bagian dari kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun kembali wilayah terdampak secara lebih aman dan berkelanjutan. (Tim Media Satgas PRR)

Editor : Tandri Eka Putra
Satgas PRR Batang Guo Sumatera Pulih SumateraPulihbersamaSatgasPRR