PADEK.JAWAPOS.COM — Hujan lebat tak lagi disambut dengan kecemasan yang sama oleh Desmaniar (54), penghuni Hunian Tetap (Huntap) Mandiri Kampung Talang, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Setelah saluran drainase dibangun di kawasan tempat tinggalnya, air yang sebelumnya menggenangi lingkungan kini mulai teralirkan.
“Alhamdulillah setelah adanya irigasi ini, air tidak tergenang lagi, dan kita tak waswas kalau seandainya ada hujan lebat. Mudah-mudahan area huntap kita tidak banjir,” kata Desmaniar saat ditemui di teras rumahnya, Selasa (3/11/2026).
Bagi Desmaniar, perubahan itu terasa dalam aktivitas sehari-hari. Sebelum drainase dibangun, jalan di lingkungan huntap kerap becek dan berantakan. Kondisi tersebut membuat penghuni tidak nyaman, terlebih kawasan perumahan berada di kaki lereng bukit.
Ancaman lain datang dari tebing di sisi jalan masuk kompleks. Sebelum dibangun dinding penahan, bagian tebing tersebut pernah mengalami longsor. Warga khawatir kondisi itu kembali terjadi, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
“Sebelum ada drainase ini, becek jalan, berantakan, bikin tak nyaman. Tebing di sebelah huntap, di jalan masuk ini, kemarin juga longsor. Kalau tak dikasih tebing penahan ini bakal sering longsor, apalagi pas musim hujan,” ujar Desmaniar.
Kampung Talang menjadi tempat tinggal bagi 10 keluarga penyintas galodo Batu Busuak. Banjir bandang yang menerjang kawasan Kecamatan Pauh pada akhir November 2025 merusak dan menghanyutkan rumah warga. Huntap mandiri kemudian dibangun di atas tanah ulayat Kaum Suku Tanjung seluas 1.800 meter persegi.
Keberadaan rumah tetap menjadi langkah penting bagi warga untuk kembali menata kehidupan setelah kehilangan tempat tinggal. Namun, bagi penghuni, lingkungan yang aman dan memiliki prasarana memadai juga menjadi kebutuhan agar mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang.
Drainase dan Penahan Tebing Kurangi Risiko
Karena itu, pembangunan rumah dilanjutkan dengan penataan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan drainase lingkungan sekitar 300 meter, dinding penahan tebing sepanjang kurang lebih 27 meter dengan tinggi mencapai 3 meter, serta penataan jalan lingkungan.
Pelaksana proyek dari CV Gapurus Jaya Bersama, Randa, mengatakan pembangunan PSU bersumber dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang. Nilai kontraknya sebesar Rp1.108.113.098.
TKD Tambahan ialah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di luar TKD regular. Tujuan utamanya ialah untuk membantu kapasitas keuangan daerah dalam rangka pemulihan bencana, pelayanan publik dan kebutuhan mendesak lainnya.
Menurut Randa, progres fisik pekerjaan telah mencapai 65 persen saat pemantauan pada awal November 2026. Pekerjaan ditargetkan selesai pada pertengahan November, termasuk pengecoran jalan di seluruh area huntap.
“Untuk penahanan tebing, itu 27 meter lebih kurang panjangnya, tingginya 3 meter. Agar tanahnya tak ambles lagi, sebab kalau hujan deras sering longsor tebing dekat huntap ini, agar aman pemukiman huntap ini. Drainase panjangnya 300 meteran, untuk menghindari banjir dan becek, dan untuk penyaluran air di permukiman, baik yang di huntap maupun yang dari tebing,” jelas Randa.
Prasarana Lingkungan untuk Hunian Lebih Aman
Pembangunan drainase diarahkan untuk mengalirkan air hujan dari kawasan lereng sekaligus air buangan domestik dari rumah-rumah penghuni. Sementara dinding penahan tebing dibangun untuk membantu menjaga kestabilan lereng di sisi kompleks. Kedua prasarana tersebut penting bagi kawasan permukiman yang berada di area berkontur dan memiliki risiko genangan maupun longsor.
Bagi warga, manfaat pembangunan itu tidak hanya diukur dari panjang saluran atau tinggi dinding penahan. Perubahan paling dekat dirasakan ketika jalan tidak lagi mudah tergenang dan kekhawatiran terhadap kondisi tebing dapat dikurangi. Meski pekerjaan masih berlangsung, Desmaniar berharap lingkungan tempat tinggal mereka semakin aman saat musim hujan.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan salah satu kesulitan yang dialami dalam pemulihan bencana Sumatera adalah peristiwa berulang. Selain luasnya wilayah yang terdampak.
“Di samping keluasan dampak, ada lagi bencana yang berulang. Kota Padang sekali lagi banjir. Kabupaten Solok banjir lagi,” jelas Tito. Sembari menyebut beberapa daerah lain baik di Aceh hingga Sumatera Utara yang juga mengalami peristiwa berulang.
Tito menjelaskan, percepatan pemulihan melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Satgas PRR menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, serta evaluasi agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan selaras. Pelaksanaan teknis penanganan sungai tetap menjadi tanggung jawab instansi yang berwenang.
Upaya tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terutama pemulihan infrastruktur dasar dan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Tito juga meminta percepatan pemulihan sungai, tanggul, dan irigasi karena berkaitan langsung dengan sawah, permukiman, serta risiko banjir susulan menjelang musim hujan.
Melalui Renduk PRRP Sumatera, pembangunan kembali infrastruktur permanen menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Pemulihan kawasan Huntap Kampung Talang memperlihatkan bahwa pembangunan kembali pascabencana tidak berhenti pada penyediaan rumah. Prasarana lingkungan juga perlu dibangun agar hunian dapat berfungsi dengan baik dan memberi rasa aman bagi keluarga yang menempatinya. (Tim Media Satgas PRR)
Editor : Sofi Asri