PADEK.JAWAPOS.COM-Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Padangpariaman yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, menggelar protes di halaman Kantor Bupati Padangpariaman, Parikmalintang, Kamis (31/7).
Aksi ini merupakan bentuk perjuangan mereka untuk memperoleh kejelasan nasib sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Massa yang tergabung dalam aliansi R4—yang terdiri dari honorer non-terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan peserta seleksi CPNS yang tidak lulus—terlihat mengenakan seragam putih dan celana hitam, sambil membawa karton bertuliskan berbagai tuntutan.
“Kami sudah lima kali menggelar aksi dalam sebulan terakhir. Tujuannya hanya satu: menuntut kejelasan status kami sebagai tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun,” ujar Sari Wahyuni, salah seorang perwakilan honorer yang juga operator di SMPN 1 Sungai Limau.
Mereka yang tergabung dalam aksi ini berasal dari berbagai sektor, seperti guru, tenaga administrasi sekolah, penjaga sekolah, tenaga kesehatan, sopir ambulans, hingga staf dari sejumlah OPD.
Mereka merasa diabaikan oleh pemerintah daerah karena belum juga masuk dalam data ASN, meski telah bekerja belasan hingga lebih dari 20 tahun.
“Kami ini bukan honorer baru. Sudah belasan tahun mengabdi. Tapi hingga kini tidak ada kepastian. Daerah lain sudah memperjuangkan honorer mereka, kenapa tidak di Padangpariaman?” tegas Sari.
Untuk itu, sambung dia, pihaknya mendesak Pemkab Padangpariaman untuk mengakomodir honorer R4 sebagai PPPK paruh waktu.
“Kami ingin NIP (Nomor Induk Pegawai) kami diterbitkan. Kami ini bukan honorer baru seperti kebanyakan honorer yang diluluskan di PPPK Padangpariaman,” tegasnya.
Salah satu cerita mengharukan datang dari Muhamad Syafei, penjaga sekolah SD di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang (Sintoga) yang telah mengabdi sejak 2004.
Ayah empat anak itu menerima gaji pertamanya hanya Rp 100 ribu per bulan. Kini, setelah lebih dari dua dekade bekerja, gajinya baru mencapai Rp600 ribu, itu pun setelah dipotong 20 persen dalam tiga bulan terakhir karena alasan efisiensi anggaran.
“Saya tidak pernah berhenti bekerja sejak 2004. Gaji naik sedikit demi sedikit. Tapi sejak bulan lalu malah dipotong. Saya sudah 57 tahun, pensiun sebentar lagi. Mau kerja apa lagi?” ungkap Syafei.
Tak Buahkan Hasil
Sebelum aksi damai tersebut dilakukan, ternyata para perwakilan honorer itu telah mencoba menemui Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis.
Baik melalui kantor bupati maupun rumah dinas. Pertemuan yang akhirnya terjadi di rumah dinas hanya berlangsung 15 menit dan dinilai tidak membuahkan hasil konkret.
“Dalam pertemuan itu, bupati malah menerima telepon di tengah pembicaraan. Kami tidak mendapatkan penjelasan yang kami harapkan,” kata Sari yang diamini peserta aksi lainnya.
Jika tidak juga ada kepastian, para honorer mengancam akan melakukan aksi mogok kerja secara massal mulai Senin pekan depan (4/8).
“Kami sudah sabar terlalu lama. Kalau tidak ada kejelasan juga, kami sepakat akan mogok kerja. Ini bukan sekadar aksi, ini perjuangan hidup,” ujar Sari.
Selain menuntut status sebagai PPPK paruh waktu, para peserta aksi juga menyoroti dugaan praktik tidak adil dalam proses seleksi ASN. Mereka menyebut adanya “honorer siluman” yang diduga tidak pernah mengabdi namun diloloskan dalam pendataan dan seleksi PPPK.
“Yang berhak tidak diluluskan, justru yang tidak jelas malah lolos. Ada permainan. Kami ingin ini dibuka dan ditindak,” tambah Sari dengan nada tegas.
Informasi yang diterima Padang Ekspres, menyebutkan bahwa pada saat aksi berlangsung, Bupati Padangpariaman sedang mengikuti rapat paripurna bersama DPRD.
Hingga berita ini ditulis, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Padangpariaman Rudy Repenaldi Rilis masih melakukan audiensi dengan perwakilan honorer di ruang rapatnya. (apg)
Editor : Novitri Selvia