PADEK.JAWAPOS.COM-PEMKAB Padangpariaman mengungkap besarnya kerugian akibat rangkaian bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejak akhir November lalu.
Berdasarkan data resmi BPBD, total kerugian ditaksir mencapai Rp 967,8 miliar. Ini menjadikannya salah satu bencana hidrometeorologi dengan dampak material terbesar di daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Kalaksa BPBD Padangpariaman Emri Nurman, menyampaikan bahwa angka kerugian tersebut mencakup kerusakan di sektor permukiman, fasilitas umum, infrastruktur, hingga pertanian.
“Kerugian yang kami hitung mencapai Rp 967,8 miliar. Di sektor permukiman saja ada lebih dari 4.800 rumah rusak. Fasilitas pendidikan, rumah ibadah, sampai jaringan irigasi dan jembatan ikut terdampak cukup berat,” ujarnya.
Data BPBD menunjukkan, 4.842 rumah warga rusak, terdiri dari 2.652 unit rusak ringan, 221 rusak sedang, 157 rusak berat, dan 66 unit hanyut terbawa arus banjir.
Kerusakan juga meluas ke fasilitas umum, termasuk 53 bangunan pendidikan, 49 rumah ibadah, dua fasilitas kesehatan, dan dua kantor pemerintah.
Menurut Emri, kerusakan pada fasilitas publik itu akan berdampak jangka panjang terhadap pelayanan dasar masyarakat.
“Banyak fasilitas pendidikan dan rumah ibadah yang tidak bisa digunakan, sehingga perlu upaya percepatan perbaikan agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal,” katanya.
Kerusakan infrastruktur juga menjadi salah satu penyumbang terbesar nilai kerugian. Tercatat 28 ruas jalan rusak serta 38 jembatan putus atau terdampak, menyebabkan distribusi logistik dan mobilitas warga terganggu.
Selain itu, 68 jaringan irigasi dan bendungan rusak, memengaruhi suplai air ke lahan pertanian. “Infrastruktur banyak yang terputus. Ini bukan hanya menghambat evakuasi, tapi juga proses pemulihan ekonomi warga,” jelas Emri.
Sektor pertanian ikut mengalami kerusakan luas. Banjir merendam 1.145 hektare sawah, mengganggu masa tanam petani.
Selain itu, 426,2 hektare kebun dan ladang terdampak, dan 50 unit kolam serta tambak rusak. Lebih dari 14.080 ekor ternak dilaporkan mati atau hanyut.
Emri menyebut, dampak di sektor pertanian dapat memengaruhi ketahanan pangan jangka pendek masyarakat. “Kerusakan sawah dan hilangnya ribuan ternak membuat pemulihan ekonomi keluarga petani akan memerlukan waktu lebih panjang,” ungkapnya.
Di tengah besarnya kerugian itu, pemerintah daerah memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana hingga 13 Desember 2025.
Perpanjangan ini dilakukan karena penanganan di lapangan masih terus berjalan, termasuk pencarian satu warga yang masih hilang serta pemulihan akses vital.
“Tim gabungan masih bekerja untuk membuka jalan yang tertutup material, memastikan kebutuhan pengungsi, dan melanjutkan operasi pencarian,” kata Emri.
Emri Nurman mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi potensi cuaca ekstrem.
“Kami minta masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan. Jika ada kondisi darurat, segera laporkan ke BPBD Padangpariaman melalui nomor 0811-6662-114,” ujarnya.
Usulkan 225 Unit Huntara
Di sisi lian, Pemkab Padangpariaman mengajukan usulan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga yang terdampak banjir bandang di sejumlah titik.
Fasilitas ini diprioritaskan untuk masyarakat yang kehilangan rumah akibat rusak berat maupun hanyut, sehingga membutuhkan tempat tinggal aman selama proses pemulihan.
Sekkab Padangpariaman Rudy Repenaldi Rilis menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi terkait penyediaan Huntara di Ruang Rapat Sekda, kemarin. Rapat tersebut turut dihadiri Kalaksa BPBD dan perangkat daerah terkait.
Menurut dia, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan 225 unit Huntara di 23 lokasi, yang tersebar pada 16 nagari di 9 kecamatan. Usulan tersebut disusun berdasarkan hasil verifikasi ulang yang dilakukan bersama pemerintah nagari.
“Pemerintah daerah mengusulkan sebanyak 225 unit Huntara di 23 titik, mencakup 16 nagari di 9 kecamatan. Data ini merupakan hasil verifikasi ulang yang telah kami lakukan bersama pemerintah nagari,” ujarnya.
Rudy menjelaskan bahwa penentuan lokasi penempatan Huntara masih akan dibahas dengan camat dan wali nagari untuk memastikan kesiapan lahan serta kelayakan lokasi.
“Kita berharap usulan ini dapat segera direalisasikan oleh BNPB mengingat kebutuhan hunian sementara sangat mendesak bagi masyarakat yang terdampak. Semakin cepat terealisasi, semakin cepat pula kita bisa memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga,” tambahnya.
Pemkab Padangpariaman menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan pascabencana, terutama pemulihan hunian, perbaikan infrastruktur, serta pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat yang terdampak. (apg)
Editor : Novitri Selvia