PADEK.JAWAPOS.COM — Pemerintah Kota Pariaman menyampaikan perkembangan pemulihan pascabencana sekaligus sejumlah usulan pembangunan kepada Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Nasional.
Hal itu dibahas saat Wali Kota Pariaman Yota Balad menerima kunjungan Marsma TNI Ridha Hermawan, S.H., M.Han., Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Alam wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di ruang kerja Wali Kota Pariaman, Rabu (16/9/2026).
Pertemuan diawali diskusi dan pemaparan mengenai sejumlah bangunan yang terdampak bencana di Kota Pariaman serta langkah percepatan pemulihannya.
Yota mengatakan sejumlah pembangunan pascabencana di Kota Pariaman telah berjalan dan hampir mencapai 75 persen.
Namun, masih terdapat beberapa usulan tambahan yang belum terakomodasi karena faktor sosial dan kekeluargaan.
Pemko Pariaman menargetkan persoalan tersebut segera diselesaikan agar pembangunan dapat kembali dilanjutkan.
Beberapa pembangunan yang disebut antara lain bangunan hunian tetap (huntap) serta relokasi jembatan gantung di Desa Rambai dan Kampung Apar.
Selain pembangunan yang telah berjalan, Yota juga menyampaikan usulan revitalisasi aliran Sungai Batang Mangua atau Batang Mangor sepanjang kurang lebih 12 kilometer.
Aliran sungai tersebut menjadi batas antara Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.
Menurut Yota, kawasan itu kerap mengalami longsor atau terkikis aliran air ketika hujan lebat dan kondisi tersebut membahayakan permukiman penduduk di sepanjang aliran sungai.
Yota berharap kehadiran Tim Satgas PRR Nasional dapat memperkuat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan pascabencana di Kota Pariaman maupun wilayah lain di tiga provinsi di Sumatera.
Marsma TNI Ridha Hermawan mengatakan pihaknya akan mendorong percepatan pembangunan di Kota Pariaman dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua Satgas Nasional yang diketuai Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian.
“Karena memang kegiatan kunjungan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memulihkan kondisi wilayah yang terdampak bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi penanganan bencana serta percepatan realisasi dana TKD agar tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Ridha.
Tim Satgas PRR juga akan melakukan survei lapangan untuk memastikan indikator dan usulan yang disampaikan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana umum, pendidikan, serta kesehatan.
Survei dan monitoring melibatkan sejumlah instansi di Kota Pariaman, yakni BPBD, Bappeda, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Dinas PUPR, Inspektorat, Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, serta bagian pemerintahan.(*)
Editor : Hendra Efison