Kesiapan itu disampaikan Riza karena mantan ’senator’ Sumbar di DPD RI ini khawatir, kalau kelak masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir, penggantinya belum tentu meneruskan kebijakan ini.
”Kita khawatir, kalau kelak masa jabatan Presiden Joko Widodo sudah berakhir pada 2024 mendatang, penggantinya belum tentu akan meneruskan kebijakan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru ini. Padahal, saya melihat kunci utama kemajuan Sumbar ke depan ada di jalan tol,” kata Riza Falepi dalam diskusi dengan Padang Ekspres di Payakumbuh, kemarin (7/11).
Riza menyebut, sebagai Wali Kota Payakumbuh akan menempuh langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk melakukan upaya pembebasan lahan, sesuai wewenang dan kompetensi yang ia miliki sebagai kepala daerah.
Sementara sebagai tokoh masyarakat Sumbar, Riza juga siap membantu hal yang sama.
Riza optimistis pembebasan lahan tidak akan menjadi kendala kelanjutan pembangunan jalan tol karena pada dasarnya upaya itu bisa dilakukan.
Tapi yang menjadi masalah, menurut Riza, upaya pembebasan lahan di Sumbar tidak sama dengan banyak daerah lain di Indonesia, karena persoalan status tanah hak ulayat. ”Tapi yang terpenting pada dasarnya bisa dicarikan jalan keluarnya,” tandas Riza.
Dikatakan Riza, kalau pembebasan lahan di Riau atau daerah lainnya di Indonesia hanya memakan waktu antara satu atau dua tahun saja, antara lain karena status tanah yang berbeda dengan di Sumbar, bukan tidak mungkin upaya serupa di daerah ini bisa menelan waktu empat sampai lima tahun untuk menuntaskannya. ”Tentu saja dengan menggunakan pandekatan-pendekatan tertentu,” kata Riza lagi.
Selain pembebasan tanah, Riza juga mengaku siap melakukan upaya-upaya lain untuk kelanjutan pembangunan jalan tol, khususnya trace Sicincin-Pangkalan yang untuk sementara ditunda kelanjutan pembangunannya.
Sebab, menurut Riza, kalau proyek pembangunan jalan tol tidak jadi dilakukan di daerah ini, ”Mau ke mana Sumbar? Apa yang bisa kita perbuat di daerah ini ke depan?” katanya, mempertanyakan.
Wali Kota Payakumbuh dua periode ini lalu mengingatkan semua pihak akan begitu banyaknya keterbatasan yang menyungkup Sumbar.
Dikatakannya, sebagai bagian yang integral dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Sumbar disungkup oleh begitu banyak keterbatasan, terutama potensi SDA (sumberdaya alam)-nya. ”Apa yang bisa dibanggakan dari Sumbar?” tanyanya.
Kalau pun geliat pembangunan masih berdenyut di 19 kabupaten/kota yang ada di Sumbar, menurut Riza, itu bukan bersumber dari potensi SDA-nya yang berlimpah, melainkan banyak didorong oleh bantuan pusat melalui DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum) yang dipasok setiap tahun anggaran. Tidak seperti Riau, yang punya DBH Migas (dana bagi hasil minyak dan gas bumi).
Jalan tol, menurut Riza, memberi peluang yang besar bagi Sumbar untuk maju lebih pesat lagi. Selain mempermudah mobilitas barang dan orang, menurut Riza, jalan tol juga akan membuka sentra-sentra ekonomi baru di daerah ini.
”Tapi manfaat terbesar kalau jalan tol jadi dilakukan di daerah ini, sektor pariwisata akan berkembang dengan sangat pesat, jauh dari kondisi yang ada sekarang,” ungkapnya.
Sementara pariwisata, menurut Riza lagi, salah satu sektor yang memiliki potensi yang besar untuk menggerakkan roda perekonomian Sumbar ke depan.
Yang menjadi masalah seperti yang dirasakan saat ini, menurut Riza, mana mungkin kemajuan sektor pariwisata bisa dipacu kalau koneksi antara satu titik dengan titik lain di daerah ini masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dasar dari jenis jalan dan jembatan.
”Bagaimana mungkin orang nyaman melakukan kegiatan kepariwisataan di Sumbar kalau untuk menuju satu titik tertentu dihadang oleh ketersediaan infrastruktur terbatas, kemacetan sejumlah titik sebelum sampai ke titik tertentu?” tayanya.
Riza kembali mengingatkan tentang pentingnya kenyamanan, kecepatan, dan kelancaran dalam sebuah perjalanan wisata. Selain pariwisata, tambah Riza, jalan tol juga akan membuka sentra-sentra ekonomi baru.
Riza menunjuk contoh kondisi perekonomian masyarakat yang memprihatinkan, antara lain disebabkan belum tersedianya infrastruktur yang layak ke lokasi pemukiman masyarakat dimaksud, yang menyulitkan untuk membuka sentra ekonomi baru.
Belum lagi hambatan ekonomi biaya tinggi bila berurusan ke luar kawasan. ”Kita juga tidak bisa menutup mata tentang realitas kondisi jalan yang ada di sejumlah kabupaten/kota di Sumbar,” tambahnya.
Selain berlubang dan sempit, status jalan juga tidak pernah bisa ditingkatkan bersebab keterbatasan anggaran daerah. ”Coba, berapa banyak daerah di Sumbar yang mampu meningkatkan kelas jalan. Uangnya mau diambilkan dari mana?” kata Riza.
Karenanya, menurut Riza, jalan tol datang menawarkan solusi yang menjanjikan harapan baru bagi Sumbar untuk mengalami lompatan kemajuan signifikan ke depan.
”Seyogianya kita berterima kasih ke pemerintah pusat yang telah mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk pembangunan jalan tol di daerah ini,” katanya. Khususnya ke Presiden Bapak Joko Widodo yang memiliki visi jauh ke depan,” katanya.
Diakui Riza, dalam soal aspirasi politik, ia berbeda dengan Presiden Joko Widodo. ”Tapi dalam soal pembangunan jalan tol, saya melihat ini merupakan langkah terobosan yang jauh ke depan yang dilakukan oleh Bapak Presiden.
Makanya saya khawatir, kalau kelak masa jabatan Joko Widodo sudah berakhir sebagai Presiden pada 2024 mendatang, penggantinya belum tentu akan meneruskan kebijakan yang satu ini,” ujar Riza.
Alumnus ITB ini mengaku sulit membayangkan kondisi Sumbar ke depan, bila rencana pembangunan jalan tol tidak jadi dilaksanakan di daerah ini.
Apalagi, ketika hubungan antarkawasan di semua provinsi di Pulau Sumatera sudah sangat lancar bersebab keberadaan jalan tol, maka Sumbar mesti menghadapi realitas berupa terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar yang layak.
”Mungkin Sumbar seperti barang antik. Memang harganya mahal, tapi tidak bisa diapa-apakan. Saat daerah-daerah lain terus memacu kemajuan, antara lain ditopang oleh ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai, maka pada saat bersamaan Sumbar akan tetap jalan di tempat. Hanya menatap sayup-sayup sampai kemajuan yang dialami oleh daerah-daerah lain,” ujar Riza.
Makanya, Riza mengaku menyesalkan langkah-langkah sejumlah pihak di daerah ini, terkesan berupaya menggagalkan pembangunan jalan tol. ”Janganlah masyarakat dibodoh-bodohi,” katanya mengingatkan.
”Kalau sedang terbuka peluang untuk melakukan sesuatu yang terbaik guna kepentingan daerah dan masyarakat Sumbar ke depan, mbok, ya, didukung bersama,” ajaknya.
Riza mengatakan, beda pendapat di tengah masyarakat sebagai hal biasa-biasa saja terjadi, sebagai sebuah dinamika demokrasi. ”Tapi beda pendapat untuk menuju tujuan bersama yang jauh lebih baik ke depan, bukan beda pendapat untuk menggagalkan sebuah atau sejumlah upaya yang diyakini akan membawa perubahan yang signifikan,” katanya.
Masyarakat yang dibodoh-bodohi, dicontohkan Riza, upaya menjegal pembangunan jalan tol oleh pihak-pihak tertentu di daerah ini dilakukan dengan mengangkat isu-isu yang dinilai tidak relevan.
Isu lingkungan hidup, misalnya. Diingatkan Riza, untuk kepentingan pembangunan jalan tol tidak terlalu luas lahan atau hutan yang dikorbankan. ”Hanya numpang lewat saja,” katanya, mengistilahkan.
Ia mengkalkulasi, untuk kepentingan pembangunan jalan tol sepanjang 100 km (kilometer), paling banter lahan yang terpakai sekitar 1.000 hektare saja, dengan asumsi lebar jalan 100 meter.
Kalau pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sekitar 300 km, berarti lahan yang dibebaskan sekitar 3.000 hektare saja. Kalau kelak pembangunan jalan tol sudah selesai dilakukan, bisa dilakukan rehabilitasi dengan menanami pohon-pohon pelindung di sisi kiri-kanan jalan tol.
”Untuk apa diributkan?” katanya. Yang membuat Riza heran, kenapa untuk kegiatan lain yang notabenenya sangat berpotensi merusak hutan karena melibatkan lahan atau hutan dalam hitungan puluhan ribu hektare, masyarakat cenderung diam.
Riza menunjuk contoh pembukaan lahan untuk usaha perkebunan dan kegiatan pertambangan, yang memerlukan luas lahan dalam jumlah yang tidak sedikit.
Pintu Gerbang Kemajuan Sumbar
Dalam diskusi dengan Padang Ekspres, Riza Falepi menyebut, Provinsi Sumbar dalam banyak hal harus diakui ”tidak ada apa-apa”-nya jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Indonesia.
Terutama dari sisi potensi SDA yang sangat minus sekali. ”Jalan tol pintu gerbang bagi Sumbar untuk mencapai kemajuan yang lebih cepat,” kata Riza.
Kendati minus di sisi potensi SDA, Riza mengingatkan, Sumbar sejatinya juga punya sejumlah keunggulan komparatif, yang relatif juga tidak dimiliki oleh daerah lainnya di Indonesia.
Terutama, keindahan alamnya yang memesona, struktur masyarakatnya yang unik, budaya dan tradisi masyarakatnya yang khas, hawanya yang sejuk, kulinernya yang banyak diburu, dan lainnya.
”Masyarakat di sejumlah daerah tetangga, seperti Provinsi Riau dan Sumatera Utara, sudah sejak lama menjadikan Sumbar sebagai tempat tujuan wisata untuk mengisi waktu libur,” katanya.
Arus mobilitas pengunjung dari kedua daerah tetangga ke Sumbar, ditambah dari daerah-daerah lainnya di Indonesia, diyakini akan meningkat dengan pesat bila daerah ini sudah ditunjang oleh keberadaan jalan tol.
Riza lalu menunjuk contoh Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, yang menjadi magnet bagi wisatawan dari Jakarta untuk mendatangi daerah itu, terutama untuk mengisi waktu libur.
Karena sudah ditunjang oleh jalan tol, arus kunjungan wisatawan dari Jakarta ke Bandung tiap musim libur meningkat pesat dibandingkan kondisi saat Jakarta-Bandung belum dilengkapi jalan tol.
Bisa dimaklumi, menurut Riza, karena untuk mencapai Bandung dari Jakarta setelah dilengkapi jalan tol, hanya membutuhkan waktu tempuh dua jam saja. Beda saat belum ada jalan, ruas Jakarta-Bandung memekan waktu tempuh hampir enam jam. ”Dampaknya tidak main-main,” kata Riza.
Ketika kondisi normal dulu, yaitu sebelum pandemi Covid-19 melanda, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menyentuh angka 8 persen, jauh di atas laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional.
”Semuanya dipicu oleh bergeraknya semua sektor ekonomi di kota itu, imbas dari tingginya tingkat kunjungan,” tambah Riza.
Baik kuliner, hotel, penginapan, tempat wisata, dan lainnya, menurut Riza, pada hari-hari libur di Kota Bandung dikunjungi dan didatangi oleh banyak wisatawan, terutama dari Jakarta.
”Coba, berapa banyak uang beredar, berapa banyak kegiatan ekonomi masyarakat berkembang dan terus tumbuh, berapa banyak peluang kerja, dan berapa banyak pula peluang berusaha baru terbuka,” bebernya.
”Kalau pembangunan jalan tol sudah jadi di daerah ini, bukan tidak mungkin Sumbar akan menjadi ’Bandung’-nya Pulau Sumatera. Karena kita punya modal besar untuk itu,” ia menambahkan.
Bila itu terjadi, disebutkan Riza, diyakini semua sektor yang menjadi andalan perekonomian masyarakat akan mengalami kemajuan dan perkembangan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi sekarang.
Makanya, Riza mengaku siap mendatangi Istana Negara di Jakarta buat menemui Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan keinginan kuat dari masyarakat Sumbar untuk kelanjutan pembangunan jalan tol.
”Dengan dikoordinir oleh Gubernur Sumatera Barat, para bupati dan wali kota di daerah ini tidak ada salahnya menyambangi Presiden untuk tujuan diyakini bisa memberi dampak jauh ke depan bagi daerah ini,” demikian ujar dia. (***) Editor : Novitri Selvia