Langkah ini dilakukan guna memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Rida Ananda menyampaikan bahwa rapat koordinasi monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan TKD menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi.
“Rapat koordinasi ini sangat penting sebagai wadah untuk menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman terkait penggunaan TKD, khususnya dalam konteks penanganan dan mitigasi bencana,” ujarnya.
Ia menegaskan, keikutsertaan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam kegiatan yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Fokus Transparansi dan Akuntabilitas
Menurut Rida, penguatan pengawasan dan evaluasi menjadi kunci agar alokasi TKD benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
Ia menilai, penggunaan anggaran harus diarahkan untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Dalam rakor tersebut, tim Inspektorat Jenderal Kemendagri memberikan arahan teknis terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan TKD.
Evaluasi Kesiapsiagaan Daerah
Evaluasi juga difokuskan pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi risiko bencana melalui alokasi anggaran berbasis prioritas.
Rida menegaskan bahwa Pemko Payakumbuh akan terus mengoptimalkan pemanfaatan TKD.
“Kita berkomitmen mengelola anggaran secara profesional dan sesuai ketentuan, sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta mempercepat penanganan pascabencana,” katanya.
Rida juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.
“Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, kita optimistis kualitas pengelolaan TKD semakin meningkat dan mampu memperkuat ketahanan daerah serta melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Peserta terdiri dari inspektur daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masing-masing wilayah.
Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan perencanaan dan penggunaan anggaran TKD di setiap daerah.(*)
Editor : Hendra Efison