PADEK.,JAWAPOS.COM—Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengusulkan bantuan rehabilitasi 100 rumah tidak layak huni (RTLH) kepada Kementerian Kesehatan RI untuk mempercepat penanganan 709 kasus tuberkulosis (TBC) di Kota Payakumbuh.
Usulan tersebut disampaikan Zulmaeta saat menghadiri kuliah umum bersama Wakil Menteri Kesehatan RI di Aula Prof. Dr. M. Syaaf Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Selasa (12/5/2026).
Zulmaeta mengatakan sebagian besar kasus TBC berkaitan dengan kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan, terutama dari sisi pencahayaan dan sirkulasi udara.
“Untuk percepatan penurunan kasus TBC di Payakumbuh, kita minta 100 paket perbaikan rumah tidak layak huni karena sebagian besar kasus TBC ini berawal dari kondisi rumah yang tidak layak,” ujar Zulmaeta.
Baca Juga: Duba Kebab Tanah Badantuang Sijunjung Resmi Dibuka, Terjual 100 Paket Saat Grand Opening
Menurutnya, penanganan TBC tidak cukup hanya melalui layanan kesehatan, tetapi juga harus disertai perbaikan lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh mendorong program rehabilitasi rumah bagi penderita TBC dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga 4.
“Kita ingin penderita TBC yang rumahnya tidak layak bisa mendapat bantuan rehab rumah. Ini penting agar upaya penanganan TBC berjalan maksimal,” katanya.
Ia menjelaskan, kategori rumah tidak layak huni tidak hanya berkaitan dengan struktur bangunan dan luas rumah, tetapi juga aspek kesehatan seperti ventilasi, pencahayaan, serta faktor pencemar yang dapat memengaruhi kondisi penghuni.
Baca Juga: Pemkab Dharmasraya Bantu 141 Ibu Hamil dengan Paket Gizi Rp3 Juta untuk Cegah Stunting
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benyamin Paulus Octavianus, mengapresiasi kehadiran kepala daerah dalam kuliah umum tersebut dan menekankan pentingnya pembangunan kesehatan berbasis penguatan sumber daya manusia.
“Bagaimana menjadi bangsa yang unggul kalau SDM-nya lemah. Karena itu pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis, bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembangunan rumah sakit dengan fasilitas lengkap sampai ke daerah,” ujarnya.
Ia meminta kepala daerah rutin turun ke lapangan untuk memastikan kecukupan gizi dan memantau kondisi kesehatan masyarakat secara langsung.
Menurut Benyamin, hingga kini terdapat 25.037 kasus TBC di Sumatera Barat, namun baru sekitar 62 persen yang berhasil teridentifikasi.
Baca Juga: PLN UID Sumbar Hadirkan Undian Umroh untuk 3 Pemenang, Cukup Bayar Listrik via PLN Mobile
“Kota Payakumbuh ada 709 kasus TBC dan baru ditemukan sekitar 57 persen atau 404 orang. Nanti anggarannya akan kita berikan karena pada umumnya penderita TBC berasal dari keluarga tidak mampu,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan rehabilitasi rumah bagi penderita TBC dari kelompok ekonomi bawah sebagai bagian dari strategi memutus rantai penularan.
“Kita ingin kasus TBC ini segera tuntas dan masyarakat bisa terbebas dari TBC,” tambahnya.
Baca Juga: Pupuk Indonesia Berhasil Salurkan 737 Ribu Ton Pupuk Bersubsidi di Sumatera
Sementara itu, Rektor Universitas Andalas mengatakan perguruan tinggi turut berkontribusi dalam penanganan berbagai persoalan kesehatan melalui riset dan pengabdian masyarakat.
Ia menyebut TBC masih menjadi tantangan besar kesehatan nasional karena Indonesia termasuk negara dengan jumlah penderita TBC tertinggi di dunia.
Karena itu, kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan dan pemberantasan TBC di Sumatera Barat maupun nasional.(*)
Editor : Hendra Efison