Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) BUMDesma se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Rabu (22/10/2025).
Acara yang diikuti sekitar 120 peserta tersebut mengusung tema “Evaluasi Kinerja, Strategi Pengembangan Usaha, dan Penguatan BUMDesma untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
Narasumber terdiri dari Gubernur Sumbar Mahyeldi, Kepala Dinas PMD Sumbar Yozarwardi Usama Putra, perwakilan Kejati Sumbar, serta pejabat teknis terkait.
Mahyeldi menyebut pendirian BUMDes dan BUMDesma bertujuan mendorong ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja di tingkat nagari dan desa.
Namun, ia menilai potensi ekonomi di nagari belum tergarap optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, kelembagaan, serta kemampuan dalam pemasaran dan pengelolaan keuangan.
“BUMDesma harus diperkuat, baik secara kelembagaan maupun tata kelola yang profesional agar dana pemberdayaan dapat dikelola lebih akuntabel,” ujar Mahyeldi.
Ia juga mendorong BUMDesma memperkuat kolaborasi dengan sesama lembaga dan pemerintah daerah melalui program strategis, termasuk bersinergi dengan Bank Nagari serta dinas teknis untuk memperluas pasar.
Gubernur menambahkan, BUMDesma perlu membangun kemitraan dengan petani, peternak, dan pelaku UMKM agar manfaat ekonomi kembali ke nagari.
Ia menekankan pentingnya peran BUMDesma dalam rantai pasok program MBG pemerintah pusat untuk membangun ekosistem ekonomi lokal yang berkeadilan.
“Jika desa maju dan mandiri, maka daerah pun akan maju, dan pembangunan nasional akan tercapai dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumbar Yozarwardi Usama Putra melaporkan jumlah BUMDes/BUMNag di Sumatera Barat terus meningkat. Pada 2024 tercatat sebanyak 713 unit, sedangkan per September 2025 bertambah menjadi 828 unit.
Selain jumlah, klasifikasi BUMDesma juga meningkat. Pada 2024, terdapat 120 BUMDes/BUMNag berkembang dan 53 yang masuk kategori maju. Per September 2025, jumlah tersebut naik menjadi 166 berkembang dan 84 maju.
“Peningkatan ini hasil dari pembinaan yang terus dilakukan Dinas PMD bersama pemerintah kabupaten dan kota,” kata Yozarwardi.
Rakor BUMDesma tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat peran lembaga ekonomi desa sebagai penggerak utama pembangunan nagari menuju kemandirian ekonomi Sumatera Barat.(*)
Editor : Hendra Efison