Upaya ini sebagai langkah strategis memperkuat pendidikan vokasi Islami bertaraf internasional. Penandatanganan ini berlangsung di Grand Ballroom Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (21/4/2025), difasilitasi Badan Penghubung Setdaprov Sumbar.
Penandatanganan LoI ini menjadi bagian dari visi besar Pemprov Sumbar dalam mengembangkan sistem pendidikan holistik, yang mengintegrasikan keterampilan teknis dengan nilai-nilai Islam.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang hadir secara khusus untuk bertemu Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, dua tokoh berdarah Minang.
Turut hadir dalam acara ini Menteri Desa dan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto, Presiden UniKL Prof. Ir. Dr. Azman Senin, CEO EMGS Novie bin Tajuddin, serta delegasi dari kedua negara.
“Kerja sama ini adalah bagian dari visi kami menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat pendidikan vokasi Islami bertaraf dunia,” ujar Mahyeldi.
Melalui program unggulan Huffaz Profesional TVET Minangkabau, Pemprov Sumbar menggabungkan pelatihan vokasi berbasis industri dengan pendidikan Al-Qur’an dan pembentukan karakter Islami.
Kerja sama ini mencakup pengembangan kurikulum, pelatihan guru, pertukaran pelajar, hingga program inkubasi kewirausahaan Islami.
UniKL, sebagai kampus unggulan Malaysia dalam bidang Technical and Vocational Education and Training (TVET), siap menjadi mitra strategis.
Sementara EMGS akan memfasilitasi mahasiswa Sumbar yang melanjutkan studi ke Malaysia, mulai dari pengurusan visa, orientasi, hingga layanan internasional lainnya.
Mahyeldi menegaskan bahwa kerja sama ini akan diterapkan merata, tidak hanya di sekolah unggulan perkotaan, tetapi juga SMK dan lembaga pendidikan di wilayah terpencil, demi memastikan pemerataan akses pendidikan vokasi berkualitas di seluruh Sumbar.
Baca Juga: Promosi Wisata Alam melalui Trabas Trail Adventure di Pesisir Selatan
Untuk mengawal implementasi program, Pemprov Sumbar akan membentuk tim kerja lintas perangkat daerah melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta kalangan industri.
Gubernur juga menekankan pentingnya membangun sistem pemantauan dan evaluasi transparan guna menjaga kualitas program secara berkelanjutan. (*)
Editor : Hendra Efison