PADEK.JAWAPOS.COM-Kondisi guru inklusi di Sumbar dinilai masih jauh dari ideal. Kesenjangan kompetensi dalam menangani kebutuhan belajar beragam menjadi persoalan utama yang dihadapi guru reguler di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
Hal itu disampaikan Pakar Pendidikan Inklusi dari Prodi PLB UNP, Prof Marlina. Dia menyebut banyak guru belum memperoleh pelatihan memadai mengenai asesmen kebutuhan khusus, perencanaan pembelajaran berdiferensiasi, hingga manajemen perilaku siswa.
Sementara itu, ketersediaan guru pendidikan khusus atau guru pendamping khusus masih sangat terbatas.
“Guru reguler akhirnya harus menangani kompleksitas kebutuhan siswa berkebutuhan khusus tanpa dukungan profesional yang cukup,” ujarnya.
Ia menambahkan, minimnya sarana pendukung juga memperburuk situasi. Alat bantu belajar, modul adaptif, serta aksesibilitas fisik di banyak sekolah belum memadai.
Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Sumbar memiliki semangat kuat, namun masih memerlukan investasi serius pada penguatan kapasitas guru, kolaborasi lintas profesi, dan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif.
Penyebab munculnya persoalan tersebut, menurut Marlina pelatihan guru selama ini masih sporadis dan belum berkelanjutan. Banyak pendidik hanya mendapat pelatihan dasar tanpa pendampingan lanjutan untuk menangani kebutuhan kompleksnya anak berkebutuhan khusus.
Kebijakan pendidikan inklusif di daerah juga belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan anggaran jangka panjang. “Dukungan sering berhenti pada level administratif, bukan pada pemenuhan kebutuhan nyata guru di lapangan,” katanya.
Selain itu, kekurangan tenaga profesional seperti guru pendidikan khusus, psikolog, ataupun terapis membuat guru sekolah reguler yang berlatar belakang reguler harus bekerja di luar kapasitas keilmuan mereka.
Keterbatasan sarana dan prasarana, baik fisik maupun nonfisik, juga menghambat praktik inklusi yang efektif. Ia menyebut masih adanya kesenjangan pemahaman di sekolah maupun masyarakat soal filosofi inklusi.
“Masih banyak pihak yang memandang inklusi sebagai beban tambahan, bukan sebagai filosofi yang menghargai terhadap keberagaman dan hak setiap anak,” jelasnya.
Meski demikian, Marlina mengapresiasi adanya payung regulasi dari pemerintah pusat, termasuk UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Kebijakan Akomodasi yang Layak.
Pemerintah daerah juga telah menggelar workshop, bimtek, serta menunjuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Namun, dia menilai realisasinya belum optimal.
“Pelatihannya belum berkelanjutan, pendampingan minim, dan guru pendamping khusus masih jauh dari mencukupi,” ucapnya.
Maka dari itu, Marlina menyampaikan harapan agar perjuangan guru inklusi tidak lagi menjadi upaya individual. Ia mendorong hadirnya dukungan nyata dari pemerintah dan masyarakat.
“Guru inklusi harus merasa dihargai, didukung, dan diperlengkapi. Mereka tidak boleh merasa bekerja sendirian,” tegasnya.
Menurutnya, penguatan pendanaan, ketersediaan guru pendamping khusus, pelatihan berkelanjutan, serta perlindungan profesi merupakan langkah penting yang harus segera diwujudkan.
Ia juga berharap pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif yang merupakan hak setiap anak.
“Dengan dukungan seluruh pihak, guru inklusi di Sumbar bisa bekerja lebih layak, profesional, dan memberikan layanan terbaik bagi peserta didik berkebutuhan khusus,” tutupnya. (yud)
Editor : Novitri Selvia