Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pessel, Doni Gusrizal, kemarin (24/11) di Painan.
“Alokasi dana yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerah ini untuk penanganan penanggulangan bencana hanya sebesar Rp 2,5 miliar. Karena anggaran sebesar itu adalah untuk penanganan mitigasi bencana, serta juga honor satgas di lapangan, sehingga saya katakan masih jauh dari cukup. Sebab potensi bencana yang sangat besar dan juga tersebar di 182 nagari, banyak sarana dan prasarana penunjang yang harus dilengkapi di lapangan,” katanya.
Ditambahkannya, kepedulian dan peran pemerintah nagari secara bersama-sama ikut peduli melakukan penanggulangan bencana, sangatlah dia harapkan.
“Sebab untuk memaksimalkan penanganan bila bencana terjadi, kita juga telah membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) pada 182 semua nagari yang ada di daerah ini. Makanya support untuk kelancaran operasional KSB sangat kita harapkan dari pemerintah nagari, tentunya melalui dukungan dana desa (DD),” ucapnya.
Ditambahkan lagi, secara geografis wilayah Pessel yang memanjang dari utara ke selatan dengan garis pantai mencapai 242,5 kilometer, memiliki potensi bencana yang cukup kompleks.
“Sebab potensi bencananya tidak saja bisa datang dari darat seperti banjir dan tanah longsor, tapi juga gempa yang disertai tsunami. Agar dampak yang ditimbulkan dari potensi berbagai bencana itu bisa diminimalisir, sehingga kita juga melakukan upaya mitigasi, dan pemetaan wilayah,” tutupnya.
Selain itu jumlah posko siaga bencana dan peralatan juga belum memadai karena baru ada sebanyak 4 posko. Semestinya di daerah itu memiliki 15 posko sesuai dengan jumlah kecamatan.
“Saya katakan peralatan belum memadai, sebab masing-masing posko hanya memiliki satu perahu dan tidak memiliki kendaraan taktis. Akibatnya bila terjadi bencana membuat mobilisasi personel dan peralatan menjadi lambat. Sebab secara topografi, beberapa wilayah di Pessel sulit untuk dijangkau,” ungkap Doni.
Dia menambahkan, dari pemetaan yang dilakukan per kecamatan potensi bencana banjir paling tinggi terdapat di Kecamatan Lunang, Ranah Ampek Hulu Tapan, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Pesisir, Lengayang, Batang Kapas, dan Kecamatan IV Jurai.
Sedangkan kecamatan dengan kerawanan longsor paling tinggi juga berpotensi bisa terjadi di Kecamatan IV Nagari, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Ranah Ampek Hulu Tapan dan Basa Ampek Balai Tapan.
“Itu adalah pemetaan yang dibuat pada 2020, dan tahun 2021 ini kondisinya masih tidak jauh beda dan relatif sama,” akunya. (yon) Editor : Novitri Selvia