PADEK.JAWAPOS.COM - Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut tetap hadir melayani masyarakat. Setiap program yang menyentuh kepentingan rakyat harus tetap berjalan.
Menghadapi efisiensi fiskal bukan perkara mudah. Namun, melalui tata kelola anggaran yang disiplin, inovasi pendapatan daerah, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah diyakini tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kondisi keterbatasan, setiap kebijakan justru diuji ketepatan dan keberpihakannya. Tantangan itu kini dihadapi Bupati Pasaman Welly Suhery dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kabupaten Pasaman yang terdiri atas 12 kecamatan dan 62 nagari dengan jumlah penduduk sekitar 318 ribu jiwa di wilayah seluas 3.947,63 kilometer persegi bukanlah daerah kecil dengan kebutuhan yang mudah dijangkau secara merata. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan struktur belanja yang belum optimal turut menjadi tantangan pembangunan.
Momentum tersebut dimanfaatkan Bupati Welly untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sejak dilantik pada 30 Mei 2025, ia mulai menggeser paradigma penganggaran dari money follows function menjadi money follows program, yakni memastikan setiap anggaran berdampak langsung bagi masyarakat.
Paradigma yang diatur melalui PP Nomor 17 Tahun 2018 itu diterapkan secara konkret di lapangan. Salah satu bentuk komitmennya terlihat pada program kesehatan gratis yang tetap diprioritaskan meski membutuhkan anggaran besar.
Langkah itu diambil karena kebutuhan masyarakat yang mendesak. Di saat sejumlah daerah mulai menghentikan program serupa akibat keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Pasaman tetap mempertahankannya di tengah tekanan efisiensi anggaran.
Welly juga melakukan perubahan pola birokrasi dengan menggeser fokus penganggaran dari berbasis struktur organisasi menjadi berbasis hasil yang dirasakan masyarakat.
Jika sebelumnya alokasi anggaran lebih banyak dibagi berdasarkan struktur organisasi dan kebutuhan operasional unit kerja, kini anggaran diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, program prioritas tetap didanai, sedangkan program yang dinilai kurang strategis dikurangi.
Salah satu program yang dinilai berhasil ialah Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta. Program ini memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman juga mulai mengefisienkan pelaksanaan program guna menghindari tumpang tindih fungsi overlapping antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Welly menegaskan seluruh kinerja OPD harus terukur berdasarkan hasil nyata, bukan sekadar rutinitas birokrasi. Ia menilai pola lama sering kali memunculkan ego sektoral sehingga anggaran habis untuk operasional tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.
Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, kepemimpinan dan visi pembangunan menjadi faktor penting. Pada masa awal pemerintahannya, Welly bersama Wakil Bupati Parulian mulai meletakkan fondasi pembangunan lima tahun ke depan melalui sejumlah program unggulan.
Dalam 100 hari kerja pertama, berbagai program mulai dijalankan, di antaranya Gerakan Nagari Bangkit (Bangga Memakmurkan Masjid Berbasis ABS-SBK), layanan berobat dan ambulans gratis SIGAP, pendidikan dan seragam sekolah gratis, serta ASN Bangkit (Bangga Melayani, Berkomitmen, dan Berintegritas).
Di sektor pertanian, pemerintah meluncurkan program Bajak Gratis dan optimalisasi pupuk bersubsidi di Nagari Jambak, Kecamatan Lubuksikaping. Program lain yang turut dijalankan meliputi penciptaan 1.000 lapangan kerja, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pusat kreativitas anak nagari, pemutakhiran data penerima PKH, hingga program nagari tangguh bencana.
Tak hanya itu, sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Pasaman kini mulai menikmati layanan internet gratis, khususnya di fasilitas kesehatan. Ke depan, layanan tersebut akan diperluas ke sektor pendidikan dan masyarakat umum.
Seluruh program unggulan itu akan dievaluasi menjelang satu tahun kepemimpinan Welly-Parulian pada akhir Mei 2026.
“Pada tahap ini kita akan melihat faktor keberhasilan maupun kendala agar langkah ke depan semakin tepat,” ujar Bupati Welly, Senin (6/5).
Menurutnya, apabila kendala terletak pada anggaran, pemerintah akan segera mencari solusi. Begitu pula jika hambatan berada pada sumber daya manusia, evaluasi akan menjadi dasar pengambilan kebijakan berikutnya.
Welly menegaskan, mewujudkan Pasaman Bangkit merupakan komitmen yang tidak bisa ditawar. Fondasi pembangunan telah dituangkan melalui dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja, serta diperkuat dengan program unggulan sebagai akselerator pembangunan.
“Sepuluh program unggulan ini kami susun untuk masyarakat. Alhamdulillah, satu per satu mulai berjalan setelah melalui proses panjang dan evaluatif,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang harus dijaga secara berkelanjutan.
Welly juga menyinggung program Bajak Gratis yang sempat menuai perdebatan di awal pelaksanaannya. Kini, program tersebut mulai berjalan dengan dukungan aplikasi BAGUS sebagai bagian dari transformasi digital di Pasaman.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, kemajuan Pasaman tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan semata, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ke depan, indikator Pasaman Bangkit akan terlihat dari pendidikan, kesehatan, pembangunan fisik, dan sektor lainnya. Kita ingin kemajuan yang berkarakter dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Pasaman Bangkit yang maju dan berdaya saing. “Mari kita teguhkan niat bersama mewujudkan Pasaman Bangkit yang berkarakter, maju, dan berkelanjutan,” tutupnya. (wni)
Editor : Adriyanto Syafril