Ketua Bawaslu Solok Selatan Zul Nasri menjelaskan bahwa partai politik, calon legislatif, tim sukses, simpatisan sudah seringkali mendapatkan sosialisasi dari Bawaslu terkait jenis pelanggaran yang meski menjadi perhatian dalam tahapan Pemilu. Termasuk sosialisasi melalui media massa, baik cetak, online, radio maupun televisi. Selain itu, disosialisasikan juga melalui website dan media sosial Bawaslu Solsel.
"Bawaslu juga telah mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat bersikap netral dalam setiap tahapan Pemilu 2024," ujar Zul Nasri didampingi Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Haikal serta Koordinator Divisi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Nila Puspita, Jumat (24/11/2023).
Menurutnya, semua pihak dilibatkan Bawaslu dalam pengawasan partisipatif, mulai Organisasi Masyarakat (Ormas), LSM, Perguruan Tinggi, TNI-Polri, Satpol PP, serta masyarakat. Hal ini dilakukan karena terbatasnya jumlah personel Bawaslu hingga ke tingkat kecamatan.
"Dengan jangkauan daerah sangat luas, partisipasi masyarakat untuk mengawasi, mencegah dan melaporkan jika terjadi pelanggaran Pemilu di daerah masing-masing sangat kami harapkan," imbau Zul Nasri.
Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong perlunya meningkatkan partisipasi memilih. Dengan begitu, tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Sumbar dapat kembali dipertahankan oleh Solok Selatan.
Lebih lanjut disampaikan Zul, pelanggaran Pemilu dapat diminimalisir di setiap daerah hingga ke pelosok yang menjadi titik rawan pelanggaran dengan keterlibatan semua pihak.
"Untuk itu, kita selalu sampaikan kepada parpol ataupun peserta pemilu di setiap kegiatan sosialisasi. Bawaslu juga selalu mengingatkan Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk meningkatkan kinerja pengawasannya," tambah Zul Nasri.
Pihaknya juga tak segan-segan memplenokan serta meneruskannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) jika ada ASN yang terbukti ikut berpolitik praktis. Apalagi sanksinya jika terbukti bisa diberhentikan sebagai pegawai.
"Terkait netralitas ASN, Bawaslu sudah menyampaikan imbauan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Syamsurizaldi, termasuk dinas, badan dan kantor di lingkungan pemerintah kabupaten Solok Selatan," katanya.
Bawaslu telah membuka ruang untuk siapapun melaporkan pelanggaran pemilu dan identitas pelapor akan dirahasiakan. "Untuk itu, pelapor jangan merasa takut mengadukan pelanggaran. Karena kerahasiaan identitas pelapor akan dirahasiakan Bawaslu," tegas Zul.
Sejauh ini, pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu juga telah dilakukan pihaknya bersama kaum adat beserta Ketua parpol dan masyarakat melalui "Deklarasi Nagari Partisipatif di Kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG)" atau di Kampung Adat terpopuler di Indonesia itu.
Begitu juga deklarasi "Kampung Pengawasan Pemilu Partisipatif" di Nagari Bidar Alam", yakni daerah pusat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan melibatkan seluruh Partai Politik (Parpol). Terobosan tersebut diapresiasi oleh Bawaslu Sumbar.
Di dua tempat itu, Sekretaris Bawaslu Solsel Admi Munandar membacakan isi deklarasi diikuti oleh seluruh parpol, sebelum deklarasi ditandatangani bersama-sama.
Deklarasi ini juga untuk menciptakan kondisi pemilu yang kondusif dan sukses di Solsel. "Kami dari Bawaslu Solok Selatan mengajak semua lapisan masyarakat di tujuh kecamatan berpartisipatif mengawasi jalannya proses demokrasi lima tahun sekali ini. Kesuksesan pemilu terletak di tangan seluruh masyarakat Solsel termasuk dalam menciptakan situasi dan kondisi yang lebih bersahabat," imbau Zul Nasri.(adv) Editor : Admin Padek