Sidang Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Pasbar Erianto dan disaksikan oleh Wakil Ketua Endra Yama Putra, Daliyus K dan anggota DPRD lainnya. Hadir juga dalam sidang para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat dan stakeholders terkait lainnya.
Sidang paripurna dimulai pukul 11.00 dengan agenda penyampaian laporan banggar tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2022.
Dilanjutkan dengan sidang paripurna DPRD dalam rangka penyampaian jawaban bupati atas laporan banggar tentang KUA PPAS APBDP tahun 2022. Setelah istirahat sholat dan makan (Ishoma) kegiatan dilanjutkan dengan agenda Sidang Paripurna DPRD penyampaian pendapat akhir fraksi atas jawaban bupati tentang KUA PPAS APBDP tahun 2022.
Selanjutnya sidang paripurna terakhir dengan agenda rapat paripurna DPRD penyampaian jawaban bupati atas pendapat akhir fraksi sekaligus pengambilan keputusan.
Dalam sidang Bupati Pasbar Hamsuardi menjawab pendapat beberapa pendapat fraksi tentang pembangunan daerah. Ia menyebutkan, pada intinya pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD dan memaksimalkan anggaran yang ada tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
“Selain mempedomani RPJMD juga memperhatikan rekomendasi dari banggar dan dalam pelaksanaannya. Kami akan menekankan kepada seluruh OPD untuk tetap memegang prinsip efektif dan efisien tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan umum,” kata Hamsuardi.
Ia melanjutkan, untuk memaksimalkan realisasi program dan kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan, pemerintah daerah akan terus mendorong SKPD atau OPD untuk meningkatkan kinerja serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana secara maksimal.
“Tentu saja dukungan DPRD Kabupaten Pasbar akan sangat membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Pasbar yang kita cintai ini,” ungkapnya.
Hamsuardi juga menyetujui jika DPRD mendukung penambahan anggaran di RSUD Pasbar dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berupa insentif. Begitu juga kebutuhan anggaran penunjang pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pratama Ujunggading. (roy)
Editor : Novitri Selvia