Indonesia Sumbar Bisnis Olahraga Gaya Hidup Harian Magazine Otomotif Pariwisata Features Internasional Opini Advertorial Pendidikan Buku & Film Hiburan Kesehatan

Meski Berstatus Rawan Bencana, Pemprov Sumbar Optimistis Masalah Kemiskinan Tetap Bisa Diatasi

Hendra Efison • Kamis, 26 September 2024 | 14:37 WIB

Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy saat membuka Rakor Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kamis (26/9/2024) di Aula Kantor Bappeda Sumbar.
Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy saat membuka Rakor Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kamis (26/9/2024) di Aula Kantor Bappeda Sumbar.
PADEK.JAWAPOS.COM—Strategi jangka panjang menuju 2045 sudah dirancang dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk rencana penurunan kemiskinan di Sumatera Barat.

“Ada tiga strategi utama yang diterapkan untuk menekan angka kemiskinan, yakni: mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan fokus pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi,” ungkap Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, saat membuka Rakor Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kamis (26/9/2024), di Aula Kantor Bappeda Sumbar.

Audy menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mengatasi masalah kemiskinan, terlebih Sumbar termasuk daerah yang rawan tertimpa bencana.

"Kita masih punya tantangan besar untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen. Meskipun pada 2023 sudah ada enam daerah yang berhasil, tapi kita tak menutup mata bahwa kondisi kebencanaan alam belakangan ini membuat kondisi kembali sulit," jelas Audy.

Dalam beberapa tahun terakhir, sambungnya, Sumbar menghadapi sejumlah kejadian bencana alam seperti letusan gunung pada Desember 2023 lalu, yang berdampak pada tiga kabupaten/kota, serta banjir bandang di bulan Maret dan Mei 2024 yang menghantam hampir seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

Bencana-bencana ini jelas berdampak kerusakan pada sektor pertanian, infrastruktur, dan fasilitas umum. Kerugian infrastruktur yang harus ditanggung Pemprov saja mencapai Rp1,6 triliun, belum termasuk kerusakan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota.

Hal ini, sambung Audy, juga berdampak pada naiknya kembali angka kemiskinan di beberapa wilayah yang sebelumnya sudah berhasil ditekan. Meski begitu, Audy tetap optimis bahwa dengan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, target kemiskinan ekstrem 0% masih bisa dicapai.

"Bencana alam memang memperlambat pencapaian target, tetapi dengan koordinasi yang baik, kerja keras, dan kebijakan yang tepat, kita akan bisa menurunkan lagi angka kemiskinan," ungkap Audy lagi.

Rapat ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber, termasuk Dr Ir Suprayoga Hadi (Deputi Bidang Dukungan Kebijakan PMPP Setwapres), Moch Achmad Lilik Cholid Imam Buchori (Kemenkeu), dan Adyawarman (Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres).

"Kehadiran para narasumber diharapkan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menuntaskan masalah kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun daerah," tutup Audy. (*)

Editor : Hendra Efison
#Masalah Kemiskinan di Sumbar #mengurangi beban pengeluaran masyarakat #Sumbar etalase bencana #daerah rawan bencana #dokumen perencanaan daerah #Strategi jangka panjang menuju 2045