Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Dandy Indarto Seno mengatakan, inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan komoditas pangan terutama cabai merah, minyak goreng, dan cabai rawit.
“Kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit disebabkan oleh tingginya permintaan jelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta menurunnya produksi lokal gangguan kondisi cuaca serta berakhirnya periode panen di wilayah sentra Jawa,” ujarnya dalam rilis yang diterima Padang Ekspres, Jumat (3/1).
Selain itu, lanjutnya, inflasi Sumbar Desember 2024 turut dipengaruhi oleh kenaikan harga rokok sigaret kretek mesin (SKM) dan jengkol.
Namun, laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti bawang merah, beras, ikan serai, jeruk nipis, ikan cakalang, ikan sisik, tomat dan ikan nila.
Dari sisi kelompok, penyumbang inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 1,04% (mtm) dengan andil 0,34% (mtm).
Peningkatan harga jengkol sebesar 12,77% (mtm) dengan andil 0,03% terhadap inflasi keseluruhan.
“Laju peningkatan harga tersebut dipengaruhi pola konsumsi masyarakat pada periode HBKN Nataru yang cenderung meningkat di tengah terbatasnya pasokan,” jelasnya.
Secara spasial, seluruh Kabupaten/kota IHK di Provinsi Sumatera Barat mengalami inflasi. Kabupaten Pasaman Barat mengalami inflasi 0,73% (mtm), Kabupaten Dharmasraya inflasi 0,30% (mtm), Kota Padang inflasi sebesar 0,25% (mtm), dan Kata Bukittinggi inflasi 0,34% (mtm).
Secara tahunan, Kota Bukittinggi mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 1,68% (yoy) di antara empat wilayah sampel IHK Sumatera Barat.
Diikuti oleh Kota Padang 1,00% (yoy), Kabupaten Dharmasraya 0,49% (yoy), dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar 0,37% (yoy).
Secara umum, inflasi Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan tahun sebesar 0,89% (yoy).
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat terus berkomitmen dalam menjaga stabilisasi laju inflasi agar tetap terkendali.
Menurutnya, berbagai upaya pengendalian inflasi daerah telah dilakukan pada Desember 2024.
“Ke depan, TPID Sumatera Barat berkomitmen untuk menjaga stabilitas laju inflasi melalui strategi 4K yaitu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif,” ujarnya.
Kemudian, penguatan sinergi dengan berbagai pihak juga terus dilanjutkan agar implementasi program pengendalian inflasi pangan lebih efektif serta mewujudkan terjaganya inflasi pada rentang 2,5 ±1 % (yoy) pada tahun 2025.
Perlu strategi yang berbeda dalam pengendalian inflasi khususnya harga pangan antara Kota Padang dan Bukittinggi, dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Dharmasraya.
Kota Padang dan Bukittinggi sebagai kota services harus memikirkan penguatan manajemen stok serta kemandirian pangan pada daerah padat penduduk atau kemandirian pangan pada daerah perkampungan.
Sementara itu, Kabupaten Pasaman Barat dan Dharmasraya perlu memperkuat neraca pangan. Pendapatan yang meningkat pada sektor perkebunan di kedua wilayah akan mengakibatkan kenaikan daya beli dan konsumsi.
Terdapatnya produksi tanaman bahan makanan dan hortikultura di kedua kabupaten tersebut harus terus ditingkatkan produktivitasnya serta secara paralel melakukan penguatan kemandirian stok. (rel)
Editor : Heri Sugiarto