PADEK.JAWAPOS.COM-Program makan bergizi gratis (MBG) yang belum berjalan di seluruh daerah di Sumbar, kecuali Kota Pariaman, pada hari pertama kemarin. Umumnya kabupaten dan kota beralasan persiapan peralatan dapur yang belum tuntas hingga menanti petunjuk teknis dari stakeholder terkait.
Di Kota Padang misalnya. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Padang Yopi Krislova mengatakan untuk kota Padang sendiri masih belum ditentukan terkait dengan pelaksanaan MBG. Meski demikian, ia mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Padang.
“Mereka mengatakan belum dilaksanakan karena barang kebutuhan seperti peralatan memasak masih belum sampai ke Padang sehingga pelaksanaanya diundur,” ucapnya.
Yopi menyebut, pihaknya telah menyerahkan data terkait dengan para siswa yang akan menerima MBG tersebut. “Tentunya kami mendukung dengan menyerahkan data. Ada sekitar 2800 lebih yang akan menerima makan bergizi gratis di kota Padang,” tuturnya.
Ada dua dapur yang dipersiapkan untuk program MBG di Padang. Yakni Batalyon 133/Yudha Sakti dan Lanud Sutan Sjahrir. Dari pantauan Padang Ekspres kemarin, keduanya tampak belum beroperasi.
Dapur yang akan digunakan untuk menyiapkan makanan bergizi ini terdiri atas beberapa ruangan yang nantinya akan diperuntukkan bagi penyimpanan bahan-bahan masakan serta peralatan masak yang diperlukan.
Dandim 0312/Padang Kolonel Kav Yudha Setiawan mengungkapkan, dapur itu belum dioperasikan karena masih menunggu koordinasi dan kepastian dari pihak pusat mengenai pelaksanaan program tersebut.
Meskipun demikian, ia tak dapat menjelaskan lebih lanjut kapan dapur ini akan mulai beroperasi. “Untuk tanggalnya belum diketahui, nanti akan kami beritahukan lebih lanjut,” tambahnya.
Kapenlanud Sutan Sjahrir Lettu Sus Ridho Hidayat menyampaikan berdasarkan koordinasi sebelumnya, MBG tersebut akan disiapkan oleh anggota TNI.
Namun, ia menyebutkan bahwa kemungkinan untuk melibatkan pihak lain, seperti ibu-ibu dari organisasi PIA, Persit, atau Jalasenastri, masih bisa terjadi.
Ia menekankan bahwa hal tersebut belum dapat dipastikan hingga ada kejelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program ini.
Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, mengatakan rencana pelaksanaan dapur yang akan didirikan di Kota Padang harus mengalami penundaan. Hal ini disebabkan oleh kelengkapan peralatan yang belum sepenuhnya tersedia.
Kata Mahyeldi, hingga saat ini peralatan yang dibutuhkan belum tiba di lokasi.
“Pelaksanaan kegiatan ini tergantung pada kesiapan penanggung jawab di sini. Pemerintah daerah sendiri belum memberikan informasi yang detail kepada kita. Meski demikian, sudah ada personel yang direkrut oleh Badan Gizi, dan mereka akan ditugaskan untuk menjalankan operasional dapur ini,” ujar Mahyeldi.
Penganggaran Daerah
Daerah-daerah lain seperti Limapuluh Kota, Payakumbuh, Pasaman, Sijunjung, Tanahdatar, Pesisir Selatan, Solok Selatan, belum melaksanakan program MBG karena masih menunggu petunjuk teknis dari stakeholder terkait.
Namun demikian Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat itu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut setara dengan 7,75 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Untuk anggaran di APBD sudah kita masukkan 7,75 persen dari PAD, yakni sekitar 11 Miliar pada tahun 2025 ini,” ujarnya pada Minggu (5/1).
Rida menambahkan Pemko Payakumbuh siap melaksanakan program ini begitu petunjuk teknis diterima. “Untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) kita siap, kita tunggu petunjuk teknis dan akan kita sesuaikan. Kita menunggu dari Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknasbud) Kabupaten Limapuluh Kota, Afri Effendi menyebutkan, belum tahu kapan pelaksanaan MBG di daerahnya.
“Sampai sekarang kita belum menerima petunjuk teknis (juknis) dan belum menerima petunjuk pelaksana (juklak) dan begitu pula betul sosialisasi tentang makan bergizi gratis ini belum ada,” sebutnya, Senin (6/1).
Terkait anggarannnya, dia menyatakan, juga belum tampak dan juga belum teranggarkan di dokumen pelaksana anggaran (DPA) pihaknya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Agam Taslim mengatakan, alokasi anggaran menjadi salah satu alasan Pemkab belum memulai pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, anggaran untuk program makan bergizi gratis memanfaatkan dana sharing dari pemerintah pusat dan daerah.
Namun hingga kini anggaran dari pusat belum turun.
Sementara pembiayaan dari APBD Agam 2025 juga belum masuk dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan masih perlu dilakukan pembahasan perubahan anggaran di tingkat daerah untuk program tersebut.
“Kita di daerah rencananya menyediakan anggaran sebesar Rp 16 miliar. Namun ini belum masuk DPA dan masih perlu dibahas lagi. Sementara dari pusat kita belum tahu besarannya berapa dan hingga kini anggarannya belum turun,” katanya. (yud/shy/wni/rid/ptr/rif/yon/stg/roy)
Editor : Novitri Selvia