PADEK.JAWAPOS.COM-Pemimpin dipilih untuk bekerja, bukan untuk bereuforia. Karena itu, 18 pasang kepala daerah di Sumbar yang kemarin (20/2) dilantik serentak di Jakarta pun harus segera menyingsingkan lengan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama wakilnya Vasko Ruseimy berkomitmen untuk langsung bergerak cepat membangun Sumbar. Serta menyelaraskan program kerja dengan visi-misi pemerintah pusat.
“Sebagaimana kita sampaikan saat masa kampanye yang lalu, segala visi dan misi yang diusung akan langsung dikebut pelaksanaannya. Dalam 100 hari pertama masa kerja, beberapa hal pokok akan menjadi fokus prioritas,” kata Mahyeldi dalam relis yang Padang Ekspres terima kemarin.
Prioritas yang antara lain terkait percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian yang tetap mendapatkan alokasi anggaran 10 persen, peningkatan kualitas pendidikan, pembentukan nagari creative hub, memacu sektor UMKM, serta menyukseskan program pemerintah pusat yang terangkum dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran. Termasuk di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Bapak wagub sendiri bahkan sebelum dilantik telah menjembatani Pemprov Sumbar dengan berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Termasuk di antaranya sekaitan dengan proyek Fly Over Sitinjaulauik dan percepatan Tol Padang-Pekanbaru,” sebutnya.
Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Sumbar turut aktif bersama pemerintah dalam menyukseskan berbagai program prioritas tersebut.
“Kami mengajak berbagai pihak, termasuk para bupati, wali kota, serta para perantau, untuk terus berperan aktif dan maksimal dalam memacu pembangunan Sumbar. Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran, kita tetap bergerak cepat dengan mengoptimalkan segenap potensi yang kita miliki,” terangnya.
Komitmen untuk bergerak cepat juga diungkapkan Wali Kota Padang Fadly Amran. Bahkan sebelum pelantikan, selama sekitar satu bulan, dia telah menjalin komunikasi dengan para pejabat di lingkup Pemko Padang.
Mantan wali kota Padangpanjang ini memperioritaskan kesejahteraan rakyat. Ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya kemarin. Visi presiden untuk hadir di tengah rakyat dan menyejahterakan mereka menjadi acuan utama dalam pemerintahannya.
Ia menjelaskan, program Padang Melayani akan menjadi fokus utama dalam meningkatkan pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Program ini mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk penyediaan BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan bantuan pendidikan berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Fadly menyampaikan, setelah resmi menjabat akan membenahkan penataan Pasar Raya, termasuk solusi untuk permasalahan pedagang kaki lima (PKL). Ia menyadari bahwa ini merupakan masalah klasik yang membutuhkan solusi komprehensif.
Pemerintah Kota Padang akan merevitalisasi infrastruktur pasar dan mencari lokasi yang tepat untuk PKL, sekaligus menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Peraturan daerah lama terkait PKL akan dicabut dan diganti dengan regulasi yang lebih baik.
“Secepatnya. Insya Allah, dalam anggaran perubahan sudah bisa anggarkan. Kami akan beautifikasi, kita akan carikan tempat di mana para pedagang ini tidak akan menolak. Jadi memang tempat yang betul-betul akan pedagang nikmati dan di senang,” ungkap dia.
Wali kota Pariaman Yota Balad menyatakan, meski saat ini tengah dalam keterbatasan anggaran, dia optimistis mampu mengemban amanat yang telah diberikan warga Kota Pariaman kepadanya.
Sebelum dilantik, ia bersama Mulyadi juga sudah membicarkan dengan sejumlah dinas terakit tentang program yang akan mereka jalani. Di antara program unggulannya adalah satu rumah satu hafiz.
“Fenomena saat ini, orang cerdas namun tak memiliki agama di dadanya. Tak berakhlak. Kecerdasannya tidak memberi manfaat bagi banyak orang, malah sebaliknya. Dengan menghafal dan mengerti ayat Al Quran diharapkan generasi muda yang tumbuh di Kota Pariaman, generasi kaya ilmu dan berakhlak mulia, itu point pentingnya,” beber dia.
Di Sawahlunto, meskipun dalam sepekan ke depan, wali kota Riyanda Putra mengikuti retret di Magelang, wakil wali kota Jeffry Hibatullah akan langsung mengawal implementasi program prioritas 100 hari kerja.
”Untuk itu, jajaran pimpinan perangkat daerah Pemko Sawahlunto dapat segera berkoordinasi sesuai arahan wawako Jeffry,” sebut Riyanda.
Bupati Solok Selatan Khairunas menyampaikan komitmennya untuk membawa Solok Selatan menuju kemajuan melalui berbagai program strategis.
“Kami siap bekerja dengan penuh dedikasi untuk membangun Solok Selatan yang lebih maju dan sejahtera. Bersama masyarakat dan seluruh elemen pemerintahan, kami akan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, serta kesejahteraan sosial,” jelasnya.
Integritas dan Bersatu
Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis (JKA) menyampaikan bahwa dirinya memahami betul pesan Presiden Prabowo. Misalnya menyangkut bagaimana kepala daerah harus menjadi bagian integral dari kebijakan nasional.
“Apa yang dilakukan di pusat, itulah yang akan kita laksanakan di daerah. Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menekankan, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar sebagai pelayan rakyat. Untuk itu, ia menggarisbawahi bahwa pelayanan harus diberikan dengan mudah, cepat, dan transparan.
“Kami akan pastikan program-program yang ada dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, agar masyarakat Padangpariaman bisa lebih maju dan hidup lebih baik,” tegas JKA.
Untuk mewujudkan itu, John Kenedy Azis pun mengajak seluruh jajaran Pemkab Padangpariaman bekerja dengan penuh integritas dan dedikasi dalam melayani masyarakat.
Ia berharap agar semangat pelayanan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo dapat diinternalisasi oleh seluruh aparatur di Padangpariaman.
Sementara itu Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Hendrajoni menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pessel. Baik yang di kampung halaman maupun di perantauan karena telah memberikan dukungan.
Dia berharap, ke depan tidak ada lagi perbedaan di masyarakat karena perbedaan pilihan. “Mari kita bersatu untuk kemajuan Pessel ke depan. Jangan lagi ada sekat-sekat di masyarakat karena beda pilihan. Sebab kita semua memiliki satu tujuan bagaimana agar Pesisir Selatan ini lebih maju lagi.
Lebih Berat
Terpisah, anggota DPR-RI asal Sumbar Benny Utama mengingatkan, tantangan kepala daerah saat ini jauh lebih berat dibandingkan masa lalu. Pemberlakuan efisiensi, pemotongan anggaran akan menyulitkan dalam membangun daerah.
Terkait hal tersebut, dituntut kreativitas, rekonsiliasi, konsolidasi dan kolaborasi dengan semua komponen, termasuk dengan antar daerah. Ia memberikan salah satu contoh nyata, di daerah yang pernah dipimpinnya dua periode sebagai bupati dan satu periode sebagai wakil bupati.
“Salah satu daerah di Kabupaten Pasaman, Mapattunggul Selatan saja, sampai kiamat mungkin belum akan terselesaikan oleh pemerintah kabupaten,” katanya.
Ia melanjutkan, jika tidak digarap bersama dengan pemerintah provinsi dan pusat, Mapattunggul Selatan akan tetap begitu saja. Kondisi serupa juga dimiliki seluruh daerah di Sumbar.
Benny berharap, pemerintahan provinsi benar-benar memberikan pendampingan utuh kepada kabupaten dan kota. Kendati pemerintahan provinsi tidak memiliki daerah secara langsung, namun capaian baik atau kondisi buruk di kabupaten/kota, tetap juga akan menjadi bagian dari “rapor provinsi”
Begitu pun kepada masyarakat dan tokoh masyarakat di Sumbar. Benny mengajak agar semua memberikan dukungan kepada kepala daerah yang baru. Perbedaan pilihan adalah hal lumrah.
Di sisi lain, Ia menyebutkan, kalau pun saat Pilkada lalu ada “piring pecah” maka kini saatnya untuk menata diri untuk menjadi lebih baik. Mengurus daerah dan negara perlu dengan hati dan rasa. Pemimpin harus memiliki hati dan rasa senasib sepenanggungan.
“Kalau pun dalam forum-forum tertentu ada perbedaan pendapat dan pandangan, tapi semua hanya karena semangat untuk membangun daerah, tidak diteruskan kepada hal-hal yang merugikan daerah dan masyarakat. Sangat aneh dan tak masuk akal kalau ada gubernur yang tidak bisa berkomunikasi dengan bupati atau walikota, atau walikota dan bupati sulit berkomunikasi dengan gubernur,” tukasnya dalam relis yang Padang Ekspres. (wni/cr1/nia/atn/tno/apg/yon)
Editor : Novitri Selvia