Dalam paparannya, Efendri menegaskan pentingnya peran wali nagari dan perangkat dalam menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku. Ia mengingatkan agar penggunaan anggaran di tingkat nagari dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tegaskan kepada wali nagari agar menggunakan dana nagari sesuai regulasi. Semua harus tertib administrasi, baik secara manual maupun digital. Arsip dan dokumen harus disusun dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Efendri.
Ia menekankan, perangkat nagari juga harus melek digitalisasi untuk menjamin keamanan arsip dan dokumen pemerintahan. Penggunaan dana desa harus dilakukan secara efisien dan tepat sasaran, tanpa adanya markup atau laporan fiktif.
“Selagi mereka menjalankan program sesuai aturan, tidak perlu takut. Yang penting jangan melakukan penyimpangan atau pertanggungjawaban fiktif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Efendri menyoroti berbagai tantangan yang kerap dihadapi pemerintah nagari, seperti keberadaan surat kaleng, laporan anonim, hingga tekanan dari oknum yang mengaku sebagai wartawan atau LSM.
Ia meminta para wali nagari agar memperkuat aspek pertanggungjawaban hukum atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Efendri juga menyampaikan bahwa Kejati Sumbar tengah mengawal program Koperasi Merah Putih yang akan dibentuk di kelurahan dan nagari se-Sumatera Barat.
Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap petunjuk teknis agar program tersebut dapat berjalan sesuai harapan.
Selain itu, Efendri mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Menurutnya, Bumnag memiliki potensi besar jika dikelola dengan inovatif dan akuntabel. Ia juga mengingatkan pentingnya pencatatan aset nagari agar tidak berpindah tangan secara ilegal.
Efendri turut menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan yang diinisiasi oleh Padang Ekspres ini. Ia menyebut pelatihan jurnalistik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas dan transparansi di tingkat nagari.
“Kegiatan hari ini sangat positif menurut saya. Dengan adanya partisipasi dari teman-teman Padang Ekspres dalam membina para kepala desa dan wali nagari, itu adalah langkah yang luar biasa. Kami dari Kejati Sumbar tentu mendukung penuh. Kami juga tadi sudah memberikan penguatan dari aspek hukum, mulai dari pengelolaan dana nagari, cara penyusunan laporan pertanggungjawaban, hingga konsekuensi hukum jika terjadi penyimpangan,” ujar Efendri.
Ia berharap pelatihan ini mampu memberikan pemahaman menyeluruh kepada perangkat nagari tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai aturan serta kesiapan menghadapi tantangan eksternal yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan nagari.(*)
Editor : Hendra Efison