Hingga pertengahan September, total penyaluran telah mencapai 95 persen dari target, yakni sebanyak 1.523.080 kilogram beras. Sisanya diperkirakan rampung pada akhir bulan ini.
Program distribusi beras SPHP ini bertujuan untuk menekan harga pangan di pasaran sekaligus memastikan rumah tangga miskin (RTM) dan keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau.
Melalui program ini, masyarakat bisa membeli beras SPHP dengan harga Rp 60 ribu hingga Rp 62 ribu per paket berisi 5 kilogram, atau sekitar Rp 12.000 per kilogram. Angka ini jauh lebih rendah dibanding harga pasar yang mencapai Rp 15 ribu hingga Rp 18 ribu per kilogram.
Direktur Pembinaan Masyarakat (Dir Binmas) Polda Sumbar, Kombes Pol Tedy Rayendra, menegaskan bahwa penyaluran beras SPHP ini bukan sekadar distribusi logistik, tetapi juga bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kesejahteraan rakyat.
“Penyaluran beras SPHP ini bukan hanya soal distribusi logistik, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial Polri. Kami melibatkan seluruh jajaran Satwil untuk memastikan beras sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya, tanpa celah penyelewengan. Total 1.523.080 kilogram beras ini sudah tersebar di seluruh kabupaten/kota Sumbar, dan monitoring ketat terus kami lakukan,” ujarnya, Selasa (23/9).
Lebih lanjut, Kombes Tedy berharap program SPHP tidak berhenti setelah target distribusi September tercapai. Ia menilai, program ini layak menjadi inisiatif berkelanjutan demi menjaga daya beli masyarakat kecil di tengah gejolak harga pangan.
Hal senada disampaikan Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya. Menurutnya, program SPHP memiliki nilai strategis karena lonjakan harga pangan kerap menjadi pemicu keresahan sosial.
“Melalui program ini, Polda Sumbar mendukung penuh kebijakan nasional di bidang pangan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bulog dan pemerintah daerah yang memfasilitasi proses distribusi. Kepada masyarakat, kami imbau agar segera melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan,” katanya.
Ia menambahkan, kehadiran Polri dalam penyaluran beras SPHP membuktikan bahwa kepolisian tidak hanya hadir dalam konteks keamanan, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Meski sempat terkendala cuaca ekstrem di wilayah pegunungan, proses distribusi beras SPHP relatif berjalan lancar. Di tingkat lokal, Polsek dan Polres menjadi ujung tombak distribusi dengan memastikan beras benar-benar diterima masyarakat penerima manfaat serta mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi harga.
Program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya, Leni Marlina, 43, warga Lubukbuaya, yang mengaku bisa membeli dua paket beras SPHP untuk kebutuhan keluarganya dalam sebulan.
“Kalau beli di pasar, satu kilogram bisa Rp 18 ribu. Sangat berat untuk kami yang hanya buruh harian. Dengan adanya beras murah dari polisi dan Bulog ini, kami merasa sangat terbantu,” ucapnya.
Leni menuturkan, program SPHP membuat keluarganya lebih tenang menghadapi harga pangan yang terus bergejolak. Ia berharap program ini dapat berlanjut secara rutin, bukan hanya sementara.
“Kami berharap program ini jangan hanya sekali-sekali, tapi bisa terus ada. Karena ini betul-betul membantu rakyat kecil,” katanya.
Namun demikian, Leni juga menekankan pentingnya kualitas beras yang disalurkan. “Meski harganya lebih murah dari pasaran atau beras premium, kami harap kualitasnya juga bagus. Karena ini kebutuhan pokok, harus tetap sehat dan layak konsumsi,” tambahnya.
Beras SPHP sendiri merupakan bagian dari program Kementerian Perdagangan yang disuplai langsung dari gudang Bulog untuk mendukung pengendalian inflasi pangan nasional. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, distribusi di Sumbar berjalan aman, transparan, dan tepat sasaran. (cr1)
Editor : Adetio Purtama