Pertemuan ini membahas berbagai program bantuan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat Kota Pariaman.
“Hari ini kami menghadap Pak Sekjen Kemensos RI membahas sarana, prasarana, dan program bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial untuk masyarakat penerima manfaat di Kota Pariaman,” ujar Yota Balad.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut difokuskan pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui dukungan program Kemensos.
Beberapa poin utama yang dibahas antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Universal Health Coverage (UHC), Bantuan Lumbung Sosial, alat bantu penyandang disabilitas, dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Terkait PKH, Yota berharap efisiensi anggaran nasional tidak berdampak pada pengurangan jumlah penerima manfaat di Kota Pariaman.
“PKH sangat dibutuhkan masyarakat kami. Kami berharap penerima di Pariaman tetap terjaga,” ungkapnya.
Untuk program UHC, Pemerintah Kota Pariaman juga mengajukan permohonan migrasi peserta BPJS Kesehatan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.
Hal ini dilakukan karena keterbatasan dana akibat berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Selain itu, Yota mengajukan permohonan bantuan Lumbung Sosial yang dinilai penting bagi daerah rawan bencana seperti Kota Pariaman, yang berada di zona merah Mentawai Mega Trust.
Ia juga menyampaikan kebutuhan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat.
Dalam kesempatan itu, Yota turut membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pariaman.
“Kami telah melengkapi seluruh administrasi dan persyaratan yang ditetapkan Kemensos. Harapannya, Sekolah Rakyat bisa terealisasi pada 2026 sebagai sarana pendidikan inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Plt Kepala BPKPD Kota Pariaman, Willy Firmadian, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Rozy Koesmadi, serta sejumlah pejabat pendamping lainnya.(*)
Editor : Hendra Efison