Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Kreatif Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kamis (6/11/2025).
Ferry menjelaskan, ketergantungan pembangunan pada APBN dan APBD perlu dikurangi karena keterbatasan anggaran pemerintah.
“Kita harus mulai berpikir kreatif menggunakan skema di luar yang biasa, seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sekuritisasi aset, dan sukuk daerah,” ujarnya.
Menurut Ferry, keberhasilan skema pembiayaan kreatif bergantung pada komitmen kepala daerah.
Ia menambahkan, pemerintah pusat siap mendampingi daerah agar mampu mengimplementasikan pembiayaan alternatif secara efektif.
Sejumlah provinsi seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan kini Sumatera Barat, telah mulai mengembangkan model pembiayaan kreatif, termasuk penerbitan sukuk daerah.
Ferry berharap forum ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan swasta untuk memperluas sumber pendanaan infrastruktur.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap rencana penerbitan sukuk daerah di Sumbar.
“Kami menargetkan sukuk daerah bisa diterbitkan dan ditawarkan ke publik pada awal 2027,” ujarnya.
Mahyeldi menyebut, ruang fiskal daerah semakin terbatas karena lebih dari separuh APBD digunakan untuk belanja rutin.
Padahal, kebutuhan infrastruktur seperti jalan, air bersih, pendidikan, dan kesehatan terus meningkat.
Baca Juga: Capaian Pemeriksaan Kesehatan Gratis Kota Pariaman Lampaui Target Nasional
Data Bappenas menunjukkan kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp6.000 triliun, sementara APBN dan APBD hanya mampu menutup sekitar 40 persen. Sisanya, 60 persen, perlu dibiayai melalui skema alternatif di luar anggaran pemerintah.
“Kita perlu berani menerapkan pembiayaan kreatif, bukan untuk menggantikan APBD, tetapi untuk memperluas kapasitas fiskal dan membuka ruang inovasi pembangunan,” tegas Mahyeldi.
Ia juga menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Sumbar, seperti penguatan kelembagaan, percepatan penyerapan anggaran, peningkatan pengawasan internal, dan reformasi birokrasi.
Selain itu, Mahyeldi menyoroti peningkatan manajemen risiko dan kualitas SDM agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Infrastruktur dan Logistik Kemenko Perekonomian Yuli Sri Wilanti, perwakilan OJK, DJPK Kemenkeu, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT SMI, World Bank, IFC, dan UNDP.(*)
Editor : Hendra Efison