PADEK.JAWAPOS.COM-JUMLAH korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar sejak 21 November lalu kembali bertambah.
Pemprov Sumbar melalui Pusdalops BPBD melaporkan hingga Minggu (30/11) pukul 09.00, total 129 orang meninggal dunia dan 86 orang masih dinyatakan hilang.
Pada saat yang sama, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar mengonfirmasi bahwa 16 ruas jalan provinsi mengalami kerusakan di 54 titik akibat bencana tersebut.
Sekretaris Provinsi Sumbar Arry Yuswandi mengungkapkan, kenaikan signifikan angka korban terutama terjadi di Kota Padangpanjang.
“Perubahan jumlah korban paling signifikan di Kota Padang Panjang. Laporan sebelumnya hanya menyebut 7 orang meninggal dan tidak ada korban hilang. Sekarang jumlah korban meninggal bertambah menjadi 21 orang dan 32 lainnya hilang,” ujar Arry.
Ia menegaskan data akan terus diperbarui seiring masuknya laporan dari pemerintah kabupaten dan kota terdampak. Hingga saat ini, dari 16 daerah terdampak, delapan di antaranya melaporkan adanya korban, sementara delapan lainnya nihil.
Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan jumlah korban tertinggi, yakni 87 orang meninggal dan 76 masih dalam pencarian. Adapun rincian korban yakni di Kabupaten Agam: 87 meninggal, 76 hilang.
Di Kota Padangpanjang: 21 meninggal, 32 hilang, Kota Padang: 10 meninggal, 0 hilang, Kabupaten Tanahdatar: 2 meninggal, 1 hilang, Kabupaten Pasaman Barat: 1 meninggal, 6 hilang.
Selanjutnya di Kabupaten Padangpariaman: 7 meninggal, 2 hilang, Kota Solok: 1 meninggal, 0 hilang dan Kabupaten Pesisir Selatan: 0 meninggal, 1 hilang.
Delapan daerah lain termasuk Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai melaporkan nihil korban.
Arry menyampaikan bahwa Posko Terpadu Penanganan Bencana Provinsi Sumbar akan terus memperbarui data terkait korban, kerusakan, dan kebutuhan darurat.
Sementara itu, dari aspek infrastruktur, Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, melaporkan bahwa 16 ruas jalan provinsi mengalami kerusakan akibat longsor, amblas, jembatan rusak, dan pohon tumbang.
“Total terdapat 54 titik permasalahan, terdiri dari badan jalan amblas, bahu jalan terban, longsor, jembatan rusak berat, serta pohon tumbang,” jelasnya.
Rincian kerusakan 54 titik yaitu Badan jalan amblas: 11 titik, Bahu jalan terban: 24 titik, Longsor: 13 titik, Jembatan rusak berat: 2 titik, dan Pohon tumbang: 4 titik.
Beberapa ruas yang terdampak antara lain Mangopoh–Padang Luar, Panti–Simpang Empat, Pangkalan Koto Baru–Sialang–Gelugur, Teluk Bayur–Nipah–Purus, hingga Lubuak Basung–Sungai Limau.
Adratus Setiawan, Kepala Bidang Bina Marga, menambahkan bahwa proses pendataan masih berlangsung. Prioritas utama saat ini adalah membuka akses jalan untuk evakuasi dan distribusi logistik.
“Di lapangan kami tidak bekerja sendiri. Ada dukungan dari TNI/Polri, relawan, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Sumbar saat ini mengerahkan seluruh sumber daya untuk dua fokus utama, pencarian korban yang masih hilang dan pemulihan akses jalan sebagai jalur vital bantuan.
Dengan kondisi korban dan infrastruktur yang sama-sama terdampak parah, proses penanganan bencana dipastikan akan berlangsung intensif dalam beberapa hari ke depan.
Percepat Pendataan Infrastruktur
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah lokasi terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Padangpariaman, akhir pekan lalu.
Salah satu titik prioritas yang dikunjungi adalah area runtuhnya Jembatan Anduriang di Kecamatan 2x11 Kayutanam, yang mengalami kerusakan fatal hingga memutus akses mobilitas masyarakat.
Dalam agenda itu, Qodari menekankan kebutuhan percepatan proses pendataan, khususnya pada kerusakan fisik infrastruktur umum yang berdampak langsung terhadap aktivitas warga.
Menurutnya, laporan komprehensif yang valid harus segera tersedia, agar pemerintah pusat dapat memetakan dan mengeksekusi tindak lanjut melalui kementerian dan lembaga teknis.
“Tim wajib segera merampungkan pendataan total, mencakup kondisi jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya. Setelah itu, data harus langsung disampaikan ke pusat untuk diproses oleh instansi terkait,” ujar Qodari.
Qodari mengungkapkan, kunjungan kali ini semula diagendakan menuju Posko Pengungsian Kampung Galapuang.
Namun, dinamika situasi di lapangan membuat fokus peninjauan beralih ke titik-titik kerusakan berat yang bersifat mendesak. Meski demikian, ia memastikan arahan untuk mendistribusikan bantuan presiden tetap berjalan sesuai rencana.
“Kami menugaskan sebagian tim untuk menuju Posko Galapuang dan menyalurkan bantuan yang bersumber dari Presiden, karena dukungan bagi warga di pengungsian tetap menjadi prioritas,” tambahnya.
Pastikan Pasokan Pangan Aman
Di sisi lain, Wali Kota Padang Fadly Amran, mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Kototangah, Minggu (30/11).
Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pangan serta perlengkapan dasar bagi masyarakat yang tengah mengungsi.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak bencana terpenuhi.
“Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak banjir tetap mendapatkan pasokan pangan yang aman dan cukup. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus bergerak bersama agar proses penanganan berjalan cepat,” ujarnya.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, melaporkan kondisi terkini warga terdampak banjir, serta langkah-langkah cepat yang telah dilakukan Pemko Padang sejak hari pertama kejadian. Ia menegaskan, evakuasi warga, pendistribusian bantuan, dan penguatan layanan di lapangan terus dilakukan secara intensif.
Lebih lanjut, ia menyebut Pemko Padang juga telah mendirikan posko tanggap darurat di sejumlah titik, menyiapkan dapur umum, serta memastikan ketersediaan air bersih melalui hidran umum untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.
“Upaya ini dilakukan agar penanganan bencana dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi. Dengan adanya dukungan pemerintah pusat dan sinergi lintas sektoral, semoga proses pemulihan diharapkan berjalan lebih cepat, dan warga terdampak dapat kembali beraktivitas dengan aman,” tambahnya. (wni/apg/eri)
Editor : Novitri Selvia