PADEK.JAWAPOS.COM-Berdasarkan perkiraan sementara, total kerugian akibat bencana hidrometeorologi di Sumbar mencapai sekitar Rp 13,5 triliun.
Nilai tersebut setara dengan dua tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Provinsi Sumbar Arry Yuswandi dalam Rapat Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Sumbar yang digelar di Posko Terpadu Penanganan Bencana, Aula Kantor Gubernur Sumbar, kemarin (16/12).
“Ini kondisi yang tentu tidak mudah bagi Sumbar. Oleh karena itu, pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota harus bersama-sama memastikan pendataan melalui Jitupasna dapat dilakukan secara valid dan akurat,” tekannya.
Ia merinci, berdasarkan pendataan yang masih berlangsung, taksiran kerusakan sektor permukiman di Sumbar mencapai Rp 570 miliar.
Kerusakan infrastruktur diperkirakan sekitar Rp 7,3 triliun, sektor sosial sekitar Rp17 miliar, sektor pendidikan Rp14 miliar, serta sektor keagamaan atau rumah ibadah sekitar Rp 3,2 miliar.
“Angka-angka tersebut masih jauh dari estimasi kerugian total yang telah diperkirakan. Selain itu, masih diperlukan penyamaan persepsi terkait kriteria kerusakan,” kata Arry.
Pada kesempata itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) sebagai langkah awal penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumbar.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian. Dalam forum ini Rustian mengingatkan, penanggulangan bencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat.
“Fase rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan harus direncanakan secara matang, berbasis data, partisipatif, sesuai dengan kondisi riil di lapangan, serta mengacu secara konsisten pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pembangunan kembali fasilitas umum, permukiman, dan infrastruktur yang rusak akibat bencana perlu diupayakan secepat mungkin.
Untuk itu, pendataan melalui Jitupasna menjadi langkah awal yang sangat krusial sebelum pelaksanaan pembangunan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurut Rustian, hasil Jitupasna akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen tersebut nantinya memuat peta pembangunan di berbagai sektor, mulai dari perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, hingga sektor lintas lainnya.
“Pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai penggerak utama pemulihan di wilayah masing-masing, dengan tanggung jawab yang melekat pada setiap perangkat daerah.
BNPB akan melakukan pendampingan langsung dalam pelaksanaan Jitupasna dan penyusunan Dokumen R3P dengan melibatkan akademisi serta pihak terkait lainnya,” tukasnya.
Uji Coba Lembahanai
Sementara itu, jalan nasional Padang-Bukitinggi via Lembahanai kembali dibuka sejak kemarin. Namun sifatnya baru uji coba untuk kendaraan roda empat.
Ini akan berlangsung hingga empat hari ke depan. Sebagaimana diketahui akhir bulan lalu, jalan tersebut terputus karena longsor dan banjir bandang. Hingga kini pun masih dalam proses perbaikan.
Kapolda Sumbar Irjen Polisi Gatot Suryanta mengatakan, uji coba dimulai setiap pukul 16.00 WIB hingga 09.00 WIB.
Kebijakan ini sebagai respons pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mempercepat dan memperlancar arus mobilitas masyarakat pascabencana yang terjadi di daerah itu.
Sebelum uji coba kendaraan roda empat dilakukan, seluruh kendaraan dari Kota Padang tujuan Kota Padangpanjang, Bukittinggi hingga ke Provinsi Riau harus berputar melewati Sitinjaulauik yang kemudian mengitari Danau Singkarak.
Baca Juga: Peduli Korban Bencana, Siswa SD Islam Darunnajah Sisihkan Uang Jajan Lewat One Day One Thousand
Selain menambah waktu tempuh dan jarak, lintasan ini juga ekstrem dan volume kendaraan meningkat pesat.
Selama masa uji coba, kepolisian hanya mengizinkan tiga jenis kendaraan yang melintas yakni sepeda motor, roda empat dan pengecualian khusus truk pengangkut bahan bakar minyak.
Di sisi lain, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, lembaganya mendukung pelaksanaan uji coba fungsional Jalan Nasional Padang–Bukittinggi sebagai bagian dari upaya pemulihan konektivitas dan peningkatan keselamatan pengguna jalan pascabencana di ranah Minang.
“Uji coba ini dilaksanakan sesuai kesiapan teknis yang sudah di kaji oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat,” sebutnya, kemarin.
Pada tahap awal, ruas jalan tersebut diperuntukkan bagi kendaraan roda dua, roda empat serta truk dengan muatan maksimal delapan ton khususnya truk BBM dengan pengaturan lalu lintas yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Selama masa uji coba, pengaturan dan pengamanan lalu lintas dilakukan oleh Polres Padang Panjang bersama instansi terkait.
Pengguna jalan diimbau untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengikuti arahan petugas, serta mengutamakan keselamatan selama melintas di ruas jalan tersebut.
Di luar jam operasional uji coba, serta pada kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, ruas Jalan Nasional Padang–Bukittinggi akan ditutup total.
Penutupan ini dilakukan untuk mendukung percepatan pekerjaan rekonstruksi sekaligus memastikan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.
Dukung Nataru
Jenderal Polisi Gatot Tri Suryanta mengatakan uji coba fungsional Jalan Lembahanai sekaligus untuk mendukung kelancaran selama libur Natal dan tahun baru atau Nataru.
“Sebentar lagi kita akan menghadapi Natal dan tahun baru bahkan Lebaran. Tentunya ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melintasi jalan ini,” ujarnya.
Dia mengatakan, uji coba fungsional Jalan Lembahanai bagi kendaraan roda empat diharapkan dapat mengurai kemacetan, serta mengurangi peningkatan volume kendaraan di Jalan Sitinjaulauik.
Terutama menjelang dan pada saat periode libur Nataru 2025/2026. Meskipun Lembahanai sudah bisa dilalui roda dua dan roda empat, ia mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar.
Ini mengingat belum semua jenis kendaraan bisa melintasi jalan itu. Karena petugas masih bekerja keras memulihkan jalan yang menghubungkan Sumbar dan Riau itu.
“TNI, Polri, Bina Marga, dan instansi terkait akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terutama di titik-titik yang sedikit menghambat masyarakat,” terangnya.
Ia pun menegaskan, kepolisian bersama instansi terkait akan mengevaluasi uji coba itu setiap hari. Terutama untuk memastikan keselamatan masyarakat. Evaluasi ditujukan untuk memastikan aspek keselamatan pengguna jalan.
“Saya minta pengertian dan kerja sama semua pihak. Intinya adalah negara hadir untuk memberikan keselamatan kepada pengguna jalan,” kata Gatot.
Di sisi lain, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Andi Mulya Rusli menargetkan lalu lintas permanen di kawasan Lembahanai pada saat libur mudik Idul Fitri 2026.
“Target permanen itu bisa kita buka pada arus mudik atau Maret 2026,” ucapnya.
Dia menyebut, salah satu tantangan terbesar dalam upaya percepatan perbaikan Jalan Lembahanai yang adalah cuaca. Hingga kemarin, curah hujan di ranah Minang, khususnya di kawasan tersebut, masih tergolong tinggi.
“Petugas bekerja dan mengoperasikan alat berat di tengah arus sungai yang deras,” tukasnya. (wni/ant)
Editor : Novitri Selvia