Wilayah rawan tersebut meliputi Lembah Anai dan Malalo di Kabupaten Tanahdatar, Batu Busuk di aliran Batang Kuranji Kota Padang hingga kawasan Palembayan Agam.
Ahli Geologi asal Sumatera Barat, Ade Edward, menilai pola perbaikan infrastruktur yang selama ini dilakukan masih berisiko rusak kembali saat bencana serupa terjadi.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah mengusulkan strategi pembangunan komprehensif kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Terjadi peliaran jalur sungai di sejumlah daerah akibat penumpukan sedimen berupa lumpur, pasir, kerikil, batu, hingga material bangunan dan pepohonan,” ujar Ade Edward, Senin (22/12/2025).
Ia menegaskan langkah mendesak yang perlu dilakukan adalah pembersihan alur sungai serta penataan jalur agar aliran air terkendali dan risiko banjir bandang susulan dapat ditekan.
Ade menjelaskan, infrastruktur di kawasan rawan galodo harus dirancang khusus untuk menghadapi aliran debris flow.
Strategi tersebut meliputi normalisasi sungai, pembangunan tanggul penguat tebing, serta konstruksi pengendali seperti check dam dan sabo dam.
“Bangunan ini berfungsi menahan sedimen agar tidak meluncur dengan kecepatan tinggi ke permukiman dan badan jalan,” katanya.
Selain itu, perawatan sungai secara berkala dinilai krusial agar kapasitas aliran tetap optimal, terutama saat curah hujan tinggi.
Tantangan utama mitigasi bencana di Sumatera Barat berada di wilayah hulu. Ade mengungkapkan adanya longsoran raksasa di tebing Bukit Barisan pada ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut.
Data yang ia sampaikan menunjukkan luas longsoran di hulu Batang Kuranji mencapai hampir 70 hektare, sementara di hulu Batang Air Dingin sekitar 60 hektare. Kondisi tersebut sulit dicegah karena lokasi yang luas dan medan yang ekstrem.
“Longsor di hulu akan terus terjadi jika dipicu hujan lebat. Karena tidak bisa dicegah, maka mitigasi harus difokuskan secara besar-besaran di sepanjang bantaran sungai hingga muara,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, Ade juga menyoroti aspek keselamatan warga. Ia mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan relokasi permukiman yang berada di kawasan bantaran sungai rawan bencana.
“Relokasi penting agar warga berada di lokasi yang lebih aman dari ancaman material banjir bandang ke depan,” ujar mantan Kepala Pusdalops BPBD Sumbar itu.
Ia berharap strategi penataan sungai yang terintegrasi dengan teknologi pengendali galodo menjadi prioritas pemerintah daerah untuk diusulkan ke pemerintah pusat, guna melindungi infrastruktur dan keselamatan masyarakat di masa mendatang.(CC1)
Editor : Hendra Efison