Berdasarkan data terbaru yang telah diverifikasi, sebanyak 163 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 38 korban lainnya masih dinyatakan hilang.
Seiring perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam resmi menghentikan operasi pencarian korban mulai Senin (22/12).
Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi lapangan yang semakin berat serta adanya persetujuan dari keluarga korban.
Kepala Diskominfo Agam, Roza Syafdefianti, mengatakan data korban tersebut merupakan hasil validasi terakhir yang dilakukan bersama pemerintah nagari dan instansi terkait untuk memastikan keakuratan pendataan.
“Data awal memang lebih tinggi, namun setelah dilakukan verifikasi, jumlah korban meninggal yang valid adalah 163 jiwa. Proses ini penting karena sebelumnya ditemukan data ganda serta pembaruan status korban,” kata Roza kepada wartawan, Selasa (23/12).
Roza menjelaskan, bencana terjadi di sejumlah kecamatan dengan dampak terparah dirasakan di Kecamatan Palembayan, Malalak, Tanjungraya, Lubukbasung, dan Palupuah.
Jenis bencana didominasi banjir bandang, disusul tanah longsor dan kejadian orang hanyut.
“Sebagian besar korban berasal dari wilayah Palembayan, terutama Nagari Salareh Aia dan sekitarnya. Banyak korban merupakan anak-anak dan lansia yang terdampak langsung saat kejadian berlangsung,” ujarnya.
Selain korban meninggal dan hilang, Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Kabupaten Agam juga mencatat masih terdapat jenazah yang belum teridentifikasi, baik dalam kondisi utuh maupun berupa bagian tubuh.
Sebagian jenazah telah dimakamkan secara massal, sementara lainnya masih berada di ruang pendingin RSUD Lubukbasung.
“Ada 18 jenazah utuh dan lima jenazah berupa bagian tubuh yang belum teridentifikasi. Proses identifikasi masih terus dilakukan bersama pihak kepolisian dan rumah sakit,” jelas Roza.
Ke depan, fokus penanganan dalam dua pekan ke depan akan diarahkan pada pembersihan material longsor dan sedimen di badan jalan, serta penyempurnaan jembatan darurat yang hingga kini masih bersifat sementara.
Butuh Tambahan Cadangan Pangan
Di sisi lain, Kabupaten Agam membutuhkan tambahan cadangan pangan untuk menghadapi perpanjangan masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) kian menipis, sementara kebutuhan masyarakat terdampak bencana masih tinggi. Hingga Selasa (23/12), total beras yang telah tersalurkan di Agam mencapai 79,79 ton.
Namun, cadangan pangan yang tersisa di tingkat daerah kini berada pada batas sangat terbatas. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Agam, Rosva Deswira, mengatakan sepanjang tahun ini CPPD Agam telah disalurkan sebanyak 18 ton.
Penyaluran tersebut digunakan untuk menopang dua fase rawan pangan, yakni penanganan puso akibat kekeringan serta bencana alam yang terjadi pada November 2025.
“Penyaluran dari CPPD Agam sebanyak 15,2 ton untuk bencana hidrometeorologi. Ditambah 2,8 ton untuk bencana kekeringan dan gagal panen di Tilatangkamang dan Kamangmagek bagi 619 jiwa,” ujarnya.
Dari total pangan yang disalurkan, sebagian besar bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat yang mencapai 64,79 ton.
Sementara untuk penanganan puso, Agam juga mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 40,59 ton, yang menyasar 9.021 jiwa di Kecamatan Canduang dan Ampekangkek.
Terbaru, Pemkab Agam kembali menyalurkan 2 ton cadangan pangan ke Salarehaia Timur, menandakan tekanan kebutuhan pengungsi masih tinggi.
“Untuk menopang perpanjangan masa tanggap darurat, persediaan CPPD Agam saat ini hanya tersisa 2 ton lagi. Itu sangat terbatas,” kata Rosva.
Pemkab Agam memang merencanakan penambahan 2 ton melalui anggaran perubahan serta 6 ton pada APBD 2026.
Namun, jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) Nomor 15 Tahun 2023, Kabupaten Agam seharusnya memiliki cadangan pangan minimal 88,8 ton.
Standar ini ditetapkan untuk menghadapi kondisi rawan pangan, mulai dari bencana alam, gagal panen, hingga pengendalian inflasi.
Dengan stok yang jauh di bawah ketentuan, Agam berada dalam posisi rentan. Jika kebutuhan pengungsi terus meningkat sementara cadangan daerah tidak mencukupi, permintaan tambahan ke pemerintah pusat menjadi satu-satunya opsi.
Rosva berharap, dampak bencana kali ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengembalikan dana efisiensi yang sempat ditarik.
“Mudah-mudahan, karena kondisi bencana ini, dana efisiensi bisa dikembalikan sehingga stok cadangan pangan daerah dapat ditambah,” katanya.
Di tengah ancaman bencana berulang, keterbatasan cadangan pangan menegaskan Agam belum mandiri dan masih sangat bergantung pada intervensi pusat.
Tanpa penguatan cadangan pangan lokal, daerah ini akan terus berada pada posisi rentan setiap kali bencana datang.
40 Jenazah Ditemukan di Padangpariaman
Kalaksa BPBD Padangpariaman, Emri Nurman, menyatakan hingga kini sebanyak 40 korban meninggal dunia telah ditemukan di wilayah Padangpariaman.
Dominan korban diduga korban dari insiden jembatan kembar di Padangpanjang yang hanyut di aliran Batang Anai.
“Penemuan korban dilakukan secara bertahap mengikuti pergerakan arus sungai, sehingga lokasi temuan tersebar di beberapa titik,” ujar Emri Nurman, kemarin.
Proses pencarian korban melibatkan lintas sektor, mulai dari tim SAR, TNI, Polri, relawan, hingga masyarakat setempat. Operasi pencarian dilakukan secara intensif sejak bencana terjadi.
“Kami mengerahkan seluruh potensi yang ada, termasuk dukungan masyarakat di sekitar lokasi, untuk mempercepat proses pencarian,” katanya.
Selain korban dari luar daerah, lanjutnya, bencana banjir dan longsor juga menelan korban jiwa dari Kabupaten Padangpariaman.
Tercatat sembilan warga setempat meninggal dunia, terdiri atas tiga orang yang terseret arus banjir dan enam lainnya yang tertimbun longsor di sejumlah lokasi.
Emri memastikan tidak ada lagi warga Padangpariaman yang berstatus hilang pascakejadian bencana tersebut.
“Saat ini tidak ada lagi laporan warga Padangpariaman yang dinyatakan hilang. Seluruhnya sudah berhasil ditemukan,” ungkapnya.
Bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan signifikan pada permukiman warga, fasilitas umum, serta jaringan transportasi.
Sejumlah ruas jalan tertutup material longsor, sementara puluhan rumah dilaporkan terdampak banjir.
Terkait penanganan bencana, Pemkab Padangpariaman menyatakan masa tanggap darurat yang sebelumnya diperpanjang dua kali telah resmi berakhir, dan kini daerah tersebut memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sembari mempercepat perbaikan infrastruktur yang terdampak,” ujar Emri.
Pada masa transisi tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan pemulihan infrastruktur, penyaluran bantuan kepada warga terdampak, serta penataan kembali wilayah rawan bencana.
Pendataan kerusakan terus dilakukan sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat kondisi cuaca yang masih berpeluang ekstrem. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan berjalan optimal dan aktivitas warga kembali normal,” tukasnya. (*)
Editor : Eri Mardinal