Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).
Tito menyatakan pendataan tidak hanya untuk jembatan yang rusak akibat bencana, tetapi juga untuk wilayah pedesaan yang belum memiliki akses penyeberangan layak.
Ia menilai program ini penting untuk keselamatan warga serta peningkatan akses pendidikan dan ekonomi.
“Program ini bisa dimanfaatkan untuk daerah yang masyarakatnya masih harus menyeberangi sungai tanpa jembatan,” kata Tito.
Ia meminta usulan pembangunan disusun berdasarkan data lapangan dan disampaikan melalui Gubernur untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.
“Presiden Prabowo ingin tidak ada lagi anak-anak harus mengambil risiko menyeberangi sungai. Karena itu, data harus benar-benar dicek,” ujarnya.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan kesiapan provinsi mengoordinasikan pendataan bersama pemerintah kabupaten dan kota.
“Ini peluang besar bagi Sumatera Barat. Kita akan segera melakukan pendataan dengan bupati dan wali kota,” kata Mahyeldi.
Pada agenda yang sama, Tito juga meminta percepatan pendataan warga terdampak bencana yang mengalami penurunan status ekonomi.
Data tersebut diperlukan agar warga dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
“Masyarakat terdampak yang menjadi warga miskin berhak mendapatkan PKH dan PBI. Dengan begitu mereka bisa hidup lebih nyaman,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa dalam enam bulan terakhir terdapat 3,97 juta penerima PKH dan PBI yang sudah tidak layak, sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk usulan baru.
Ia meminta kepala daerah segera menyerahkan rekap data untuk diteruskan ke Kementerian Sosial.
Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pendataan warga terdampak bencana.
“Ini penting agar masyarakat yang benar-benar terdampak bisa segera mendapatkan perlindungan sosial,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten dan kota dapat segera mengajukan permintaan cadangan beras pemerintah ke Badan Pangan Nasional untuk memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak.
“Jika surat permintaan sudah disampaikan, bantuan pangan bisa segera diproses,” ujar Mahyeldi.
Dalam rapat tersebut, Mahyeldi turut meminta dukungan pemerintah pusat agar Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana tidak dipotong guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.(*)
Editor : Hendra Efison