Agenda utama kunjungan tersebut meliputi peresmian hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana serta peninjauan progres pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam.
Peresmian Huntara dipusatkan di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dan diikuti secara daring oleh pemerintah daerah terdampak lainnya, yakni Kabupaten Padangpariaman, Limapuluh Kota, dan Pesisir Selatan.
Sebelum peresmian, Menko PMK menghadiri pertemuan paparan progres penanganan bencana di Sumatera Barat yang digelar di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Benny Warlis, Wakil Kepala BPS RI Dr. Soni Hari Budi Utomo Harmadi, unsur Kemenko PMK, TNI, Polri, serta kepala daerah dan Forkopimda se-Sumatera Barat.
Dalam pertemuan itu, Pratikno menyampaikan Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di tiga provinsi di Sumatera.
“Satgas ini bertugas mengoordinasikan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi pemulihan pascabencana di wilayah terdampak,” kata Pratikno.
Ia menegaskan arahan Presiden agar pemulihan pascabencana dilakukan dengan pendekatan membangun lebih baik dan lebih aman.
“Pemulihan tidak sekadar membangun kembali, tetapi membangun dengan lebih baik dan lebih aman, berbasis data akurat, termasuk data geospasial serta by name by address,” ujar Pratikno.
Pratikno menjelaskan pendataan kerusakan dan kebutuhan pemulihan dilakukan pemerintah daerah dengan pendampingan BNPB, diverifikasi Badan Pusat Statistik, serta didukung BRIN dan Badan Informasi Geospasial.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan penanganan darurat di Sumatera Barat masih terus berjalan.
Ia menyebut pembangunan jembatan darurat, termasuk jembatan Bailey dan Aramco, hampir rampung, dengan dukungan ratusan alat berat dari pemerintah pusat.
“Ketersediaan logistik masih aman dan layanan dasar seperti listrik, komunikasi, air bersih, kesehatan, BBM, dan LPG hampir sepenuhnya pulih,” ujar Suharyanto.
Distribusi bantuan saat ini dilakukan melalui jalur darat setelah posko logistik di Bandara Internasional Minangkabau ditutup.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan total estimasi kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp33 triliun.
Bencana tersebut berdampak pada 15 kabupaten dan kota, dengan tingkat kerusakan tertinggi di Kabupaten Agam, Tanahdatar, dan Padangpariaman.
“Total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperkirakan mencapai Rp21,4 triliun,” kata Mahyeldi.
Ia menyebut anggaran tersebut mencakup sektor infrastruktur, permukiman, sosial dan pendidikan, ekonomi pertanian dan perkebunan, serta lintas sektor pengurangan risiko bencana.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya pembangunan sabo dam dan cek dam, khususnya di Kabupaten Agam dan Tanahdatar, sebagai langkah mitigasi banjir dan lahar dingin.
Ia berharap pendanaan pemulihan dapat bersumber dari APBN serta percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah guna mendukung perbaikan infrastruktur pascabencana.(*)
Editor : Hendra Efison