PADEK.JAWAPOS.COM — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat realisasi rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana mencapai 50,8 persen dari target 3.902 hektare, Kamis (30/4/2026). Capaian ini mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri karena menjadi yang tertinggi di Sumatera.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyebut progres rehabilitasi di Sumbar lebih baik dibandingkan provinsi terdampak lain seperti Aceh dan Sumatera Utara. Dari total target, sekitar 98 persen lahan telah berkontrak dan lebih dari separuhnya telah selesai direhabilitasi.
“Capaian ini lebih baik dibandingkan dua provinsi terdampak bencana lainnya di Sumatera,” ujar Tomsi dalam rapat koordinasi Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar secara virtual.
Meski demikian, Tomsi menyoroti masih adanya dua daerah di Sumbar yang progresnya belum berjalan optimal, yakni Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman. Ia meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian rehabilitasi.
Baca Juga: Tanam Serentak 50 Ribu Ha Dipusatkan di Agam, Kementan Geber Produksi Pascabencana
“Seluruh proses ditargetkan rampung paling lambat akhir Juli, mengingat Agustus sudah memasuki musim kemarau,” tegasnya.
Permintaan tersebut langsung direspons oleh perwakilan Pemkab Pesisir Selatan dan Pemko Pariaman yang menyatakan kesanggupan mempercepat penyelesaian hingga akhir Mei 2026.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Pertanian, Ali Jamil, memaparkan total kerusakan sawah akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera mencapai sekitar 94.000 hektare. Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan rehabilitasi 42.000 hektare untuk kategori kerusakan ringan dan sedang.
“Sekitar 39.000 hektare sudah berkontrak dan 12.000 hektare telah selesai direhabilitasi, namun baru sekitar 1.700 hektare yang sudah diolah kembali,” jelasnya.
Baca Juga: Kementan Tanam Padi Serempak di 25 Provinsi untuk Antisipasi Kekeringan 2026
Dalam konteks tersebut, capaian Sumbar menjadi yang tertinggi, jauh di atas Aceh yang baru mencapai 0,6 persen dan Sumatera Utara 5 persen, serta rata-rata nasional sekitar 6 persen.
Kondisi ini menunjukkan percepatan rehabilitasi lahan di Sumbar mulai berdampak pada pemulihan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Namun, keterlambatan di sebagian daerah berpotensi mengganggu musim tanam jika tidak segera diselesaikan sebelum kemarau.
Inspektur Daerah Sumbar, Andri Yulika, yang mewakili Gubernur Mahyeldi Ansharullah, menyatakan pemerintah provinsi akan terus memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota untuk mempercepat progres.
Baca Juga: Banjir Rendam 1.200 Hektare Sawah di Pariaman, Jalan Penyangga Putus dan Warga Masih Mengungsi
“Masih ada dua daerah yang belum berprogres, dan ini akan kita kawal bersama. Hasil rapat ini segera kami laporkan kepada Bapak Gubernur untuk arahan lebih lanjut,” ujarnya.
Ke depan, Pemprov Sumbar juga mengoptimalkan peran pengawasan inspektorat serta dukungan TNI dan Polri agar seluruh proses rehabilitasi berjalan tepat waktu dan akuntabel.(*)
Editor : Hendra Efison