PARIAMAN, PADEK.JAWAPOS.COM – Hari Jadi ke-24 Kota Pariaman menjadi momentum untuk melihat capaian pembangunan yang berhasil diraih pemerintah daerah selama dua tahun terakhir.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Yota Balad dan Wakil Wali Kota Mulyadi sejak dilantik pada Februari 2025, sejumlah indikator ekonomi, sosial, hingga pelayanan publik menunjukkan tren positif.
Perbaikan tersebut terlihat dari berbagai indikator makro yang menjadi tolok ukur pembangunan daerah.
Pemerintah Kota Pariaman menilai hasil tersebut merupakan buah dari kolaborasi pemerintah, masyarakat, DPRD, pemerintah pusat, hingga dunia usaha dalam mempercepat pembangunan.
Pada sektor ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman pada 2025 mencapai 3,46 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang berada di angka 3,37 persen. Kondisi itu mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang terus bergerak di tengah tantangan fiskal.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 80,49 menjadi 81,27. Sementara angka kemiskinan berhasil ditekan dari 4,26 persen menjadi 3,83 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,32 persen menjadi 5,16 persen.
Selain itu, Kota Pariaman kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama dua tahun berturut-turut, yakni 2025 dan 2026.
Daerah ini juga meraih predikat sebagai kota dengan inflasi terendah secara nasional dari Kementerian Dalam Negeri serta memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis (IG) untuk produk unggulan Sulaman Kapalo Paniti Nareh.
Program Unggulan Dorong SDM, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial
Sejalan dengan target RPJMD 2025–2030, Pemerintah Kota Pariaman terus menjalankan berbagai program unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Melalui program Pariaman Risalah dan Satu Keluarga Satu Hafiz, sebanyak 17.827 siswa SD dan SMP telah mengikuti pembinaan hafalan Al-Qur'an.
Dari jumlah tersebut, 2.107 siswa atau sekitar 11,82 persen telah menjadi hafiz dengan capaian hafalan mulai dari satu hingga 30 juz.
Penguatan nilai keagamaan juga diterapkan di lingkungan birokrasi melalui peluncuran Pesantren ASN Virtual yang diikuti 1.333 aparatur sipil negara.
Di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Kota Pariaman memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada 641 petugas keagamaan dan ninik mamak hingga Juni 2026.
Program tersebut memberikan santunan kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia saat menjalankan tugas.
Sementara pada sektor pendidikan, program Satu Keluarga Satu Sarjana Plus (Saga Saja Plus) telah mengantarkan 222 mahasiswa dari keluarga kurang mampu menempuh pendidikan tinggi di 18 perguruan tinggi mitra, termasuk melalui kerja sama internasional dengan University College MAIWP International (UCMI) Kuala Lumpur.
Di bidang kesehatan, Kota Pariaman juga berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Kategori Madya, dengan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 99,29 persen atau sekitar 104.230 jiwa.
Strategi Jemput Anggaran Berbuah Proyek Infrastruktur
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Wali Kota Yota Balad memilih memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta guna menghadirkan pembangunan tanpa membebani APBD.
Ia menepis anggapan bahwa perjalanan dinas yang dilakukan hanya bersifat seremonial.
"Jangan ada anggapan Yota Balad melakukan perjalanan dinas ke luar daerah untuk berleha-leha. Kami melakukan 'PHK'—panjek, hoyak, kaik (panjat, goyang, kait)—ke pusat demi membawa pulang anggaran di tengah keterbatasan ruang fiskal kita," ujar Yota Balad.
Strategi tersebut menghasilkan sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jogging track GOR Rawang melalui dukungan dana CSR PT Semen Padang, PT Hutama Karya, dan Bank Nagari.
Pemerintah Kota Pariaman juga berhasil mengaktifkan kembali Irigasi Anai II yang lama tidak berfungsi melalui sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan DPR RI.
Di sektor pendidikan, pemerintah memperoleh Dana Revitalisasi Rp25 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk merehabilitasi 36 sekolah.
Selain itu, sebanyak 461 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mendapat bantuan perbaikan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Pemerintah juga mengembangkan Desa Marunggi dan Desa Ampalu sebagai Kampung Nelayan Merah Putih terpadu melalui dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Yota Balad menegaskan seluruh capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Memasuki usia ke-24, ia berharap Kota Pariaman terus bergerak lebih cepat untuk mewujudkan visi Pariaman Hebat melalui pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(*)
Editor : Hendra Efison