PADEK.JAWAPOS.COM— Rencana pemindahan payroll aparatur sipil negara (ASN) dari bank pembangunan daerah (BPD) ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai dapat menggerus dana murah perbankan daerah hingga berdampak pada kemampuan BPD menyalurkan kredit dan menyetor dividen kepada pemerintah daerah.
Kekhawatiran itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat Nagari Mabit Chapter 2 di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Jumat (4/9/2026).
Bahkan, Mahyeldi meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diganti jika kebijakan tersebut tetap dipaksakan.
Menurut Mahyeldi, pemindahan payroll ASN berpotensi mengurangi sumber dana murah yang selama ini dihimpun BPD melalui rekening gaji aparatur.
Kondisi tersebut dinilainya dapat memengaruhi kemampuan bank daerah (baca: Bank Nagari) menjalankan fungsi intermediasi.
"Ini langkah yang kurang tepat. Saya sudah menelepon Gubernur Kaltim. Jika Menteri Keuangan tetap memaksakan, maka akan memiskinkan daerah dan secara terang-terangan mematikan bank daerah," ujar Mahyeldi.
Mahyeldi merujuk komunikasinya dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu dibahas bersama karena menyangkut kepentingan pemerintah daerah dan keberlangsungan BPD.
Payroll ASN dan Dana Murah BPD
Rekening payroll ASN selama ini menjadi salah satu sumber dana murah bagi perbankan. Jika rekening tersebut berpindah secara signifikan dari BPD ke bank Himbara, dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) yang dihimpun bank daerah berpotensi ikut berkurang.
Berkurangnya dana murah tersebut dikhawatirkan dapat menekan likuiditas BPD. Dampak lanjutannya berpotensi memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
Mahyeldi menilai persoalan tersebut perlu dilihat lebih jauh karena BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian daerah.
"Ekonom telah mengkritisi kebijakan Menteri Keuangan ini, apalagi daerah juga memiliki potensi lokal dalam menggerakkan ekonominya," katanya.
Kredit ASN hingga Dividen Daerah Berpotensi Terdampak
Pemindahan payroll juga dikhawatirkan berpengaruh terhadap bisnis kredit ASN yang selama ini memiliki keterkaitan dengan rekening penerimaan gaji. Perubahan sistem pembayaran tersebut berpotensi menimbulkan penyesuaian dalam mekanisme pembayaran angsuran.
Dalam kondisi tertentu, perubahan tersebut juga dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Namun, dampak tersebut masih berupa potensi dan sangat bergantung pada mekanisme serta pelaksanaan kebijakan payroll yang diterapkan.
Jika bisnis dan kinerja BPD ikut melemah, dampaknya berpotensi menjalar ke laba bank. Kondisi itu pada akhirnya dapat memengaruhi besaran dividen yang diterima pemerintah daerah sebagai pemegang saham BPD.
Penurunan dividen tersebut kemudian berpotensi mengurangi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Karena itu, Mahyeldi melihat persoalan payroll ASN bukan sekadar perubahan rekening pembayaran gaji, tetapi berkaitan dengan kapasitas ekonomi dan fiskal daerah.
Mahyeldi Minta Persoalan Dibawa ke DPR RI
Mahyeldi mendorong persoalan tersebut dibahas bersama pemerintah pusat dan DPR RI. Ia meminta isu pemindahan payroll ASN dibawa ke Komisi II DPR RI untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut.
"Kita meminta hal ini dibicarakan dengan Komisi II DPR RI untuk ditindaklanjuti. Selain itu, akan dilakukan pertemuan pimpinan bank-bank daerah untuk menindaklanjuti ini," katanya.
Mahyeldi juga menilai kebijakan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kondisi dan potensi ekonomi masing-masing daerah. Ia menilai kebijakan yang berkaitan dengan perbankan daerah semestinya tidak justru mempersempit ruang pemerintah daerah dalam menggerakkan ekonomi lokal.
"Saya kira sekarang ini kebijakan yang dilakukan Menteri Keuangan tidak berpihak kepada daerah," ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi Soroti Pembiayaan Daerah melalui PT SMI
Selain persoalan payroll ASN, Mahyeldi menyoroti kebijakan pembiayaan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), perusahaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Ia mempertanyakan kebijakan pembiayaan melalui skema pinjaman tersebut ketika pemerintah pusat memiliki kemampuan fiskal untuk memberikan dukungan kepada daerah.
"Saya melihat pusat mau berdagang dengan daerah, dengan cara peminjaman kepada PT SMI. Jika pusat punya uang, kenapa tidak memberikan secara langsung kepada daerah. Seharusnya, negara kesatuan memberikan dukungan kepada daerah, tidak memberikan hutang," tegasnya.
Menurut Mahyeldi, pemerintah daerah membutuhkan ruang fiskal dan inovasi pembiayaan untuk menjalankan pembangunan. Salah satu opsi yang disebutnya adalah penerbitan obligasi daerah.
Bagi Mahyeldi, persoalan payroll ASN dan pembiayaan daerah tersebut sama-sama berkaitan dengan ruang pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan menggerakkan perekonomian.
Langkah selanjutnya, Pemprov Sumatera Barat akan mendorong pembahasan persoalan payroll ASN bersama Komisi II DPR RI serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pimpinan BPD untuk menyikapi rencana tersebut.(*)
Editor : Hendra Efison