Sensus ekonomi (SE) 2026 segera dimulai. Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan SE serentak di seluruh Indonesia pada 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Sensus sepuluh tahunan ini mencatat seluruh aktivitas usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, untuk memotret potret utuh perekonomian nasional demi perumusan kebijakan yang akurat.
Tujuannya mengumpulkan data usaha (UMKM, rumah tangga, perusahaan) untuk perencanaan ekonomi dan mencakup seluruh sektor usaha non-pertanian.
Sensus ini merupakan yang ke-5 kalinya diadakan untuk memetakan potensi ekonomi daerah dan menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan usaha.
SE 2026 memberikan manfaat krusial bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memetakan potensi pasar, menentukan lokasi strategis, dan merencanakan ekspansi.
Data yang akurat memudahkan pemerintah menyalurkan bantuan/subsidi tepat sasaran dan membantu pelaku usaha memahami profil kompetitor.
Data SE2026 menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk akses ke program bantuan, subsidi, dan kredit bagi UMKM.
Pelaku usaha dapat menggunakan data tersebut untuk membandingkan posisi usaha mereka dengan rata-rata industri, guna mengidentifikasi kendala dan merancang strategi perbaikan.
Jadi pelaku usaha tak perlu ragu dan khawatir untuk memberikan data yang akurat. Selain dijamin rahasianya juga memberi peluang untuk usaha berkembang, mendapatkan akses modal, pangsa pasar dan lainnya.
Masyarakat juga tidak usah cemas, sensus ini diklaim tidak ada kaitannya dengan pajak. Bukan mendata untuk dipajaki lagi. Karena pajak-pajak yang dibebankan kepada masyarakat kini sudah berat. Jangan ditambah lagi.
Apalagi usaha mikro dan UMKM pasca-Covid- 19 belum sepenuhnya pulih. Daya beli masyarakat tak kunjung meningkat, seperti produk industri kreatif. Diperparah belum membaiknya kondisi ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat. Masyarakat cenderung membeli kebutuhan pokok dan berhemat menghadapi situasi global yang makin bergejolak.
Baru-baru ini kenaikan harga plastik dampak perang Timur Tengah ikut menekan uaha mikro dan UMKM. Belum lagi dampak naiknya harga BBM nonsubsidi yang menyebabkan naiknya harga barang dan jasa. Ini menjadi pukulan bagi UMKM untuk survive.
Hendaknya, sensus tidak sekadar mendapatkan data tapi juga bisa memberikan solusi bagi pelaku usaha untuk keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Selain modal juga perlu mencarikan akses pasar. Termasuk adaptasi teknologi.
Masih banyak UMKM yang belum mengadopsi teknologi untuk pemasaran seperti e-commerce dan lainnya. Adaptasi teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mengatasi ketidakpastian global dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Untuk Sumbar, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi. Berdasarkan data terbaru per April 2026, jumlah UMKM di Sumatera Barat tercatat meningkat menjadi lebih dari 740.000 unit usaha dalam tiga tahun terakhir.
UMKM juga banyak menyerap tenaga kerja dan mengentaskan pengangguran. Jadi sudah seharusnya pemerintah memperkuat sektor UMKM agar terus bertumbuh dan berkembang. (*)
Editor : Adriyanto Syafril