Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Agenda utama rapat membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi di daerah sepanjang tahun 2025.
Usai mengikuti rakor, Wakil Bupati Ahmad Fadly menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bagian dari upaya bersama pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga.
Ia menegaskan pentingnya memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
“Rakor ini bermanfaat bagi kita di daerah, karena diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjaga daya beli, menekan potensi kenaikan harga, serta menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil di tengah masyarakat,” ujar Wabup.
Pemerintah daerah menyatakan akan menindaklanjuti hasil rakor sebagai dasar penguatan kebijakan pengendalian inflasi di Tanah Datar ke depan.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memaparkan bahwa tingkat inflasi kalender dari Januari hingga November 2025 tercatat sebesar 2,27 persen.
Menurutnya, angka tersebut masih berada di bawah batas ideal nasional sebesar 2,5 persen.
“Angka 2,5 ini baik untuk produsen maupun konsumen. Kurang lebih sudah 11 bulan angka kita di tahun 2025 ini merupakan angka yang sangat ideal. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih atas kerja sama selama ini,” katanya.
Selain membahas inflasi, Tomsi Tohir juga mengimbau kepala daerah agar turut membantu masyarakat di wilayah Pulau Sumatera yang terdampak bencana alam, khususnya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Dia berharap daerah dengan kondisi keuangan yang masih memungkinkan dapat menyalurkan bantuan.
“Bagi kepala daerah yang keuangan daerahnya masih memadai, agar bisa membantu untuk memberikan bantuan kepada tiga provinsi terdampak tersebut,” pesannya.(*)
Editor : Heri Sugiarto