PADEK.JAWAPOS.COM-Kurang dari dua tahun, jalan nasional di Lembahanai, Kabupaten Tanahdatar, sudah dua kali terputus. Yakni pada Mei 2024 dan terbaru bulan lalu.
Keduanya karena diterjang galado.Dengan kondisi rawan bencana tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merencanakan pembangunan jalan alternatif jangka panjang untuk penghubung jalur Padang-Bukittinggi itu.
Ini guna mengurangi beban pada area Lembahanai, Kabupaten Tanahdatar, yang selama ini merupakan akses utama penghubung kedua daerah.
“Kami sempat diskusi awal bahwa harus membuat beberapa alternatif jalan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau kondisi jalan di Lembahanai kemarin, kemarin.
Dia menyatakan, pada dasarnya dalam beberapa bulan terakhir, Kementerian PU telah merencanakan untuk percepatan pembangunan jalan tol. Yakni dari Padang-Sicincin menuju Padangpanjang hingga Bukittinggi.
Namun masalah terbesarnya, ujar dia, dalam pembangunan tersebut harus ada tunnel atau terowongan yang menembus bukit yang cukup tinggi di kawasan sekitar Lembahanai.
“Tapi, kalau tadi saya lihat di situ ada jalan kereta api. Jadi menurut saya itu masih bisa dikejarkan,” kata dia lagi.
Selain itu, alternatif lainnya juga perlu dibangun flyover di sekitar air terjun Lembahanai. Sebab kondisi airnya yang seringkali melimpah hingga ke jalan saat musim penghujan.
“Kami berpikir untuk membuat flyover, tapi itu kita baru pikiran awal ya, pasti harus ada proses,” ujarnya pula.
Namun, ia memastikan pihaknya akan berupaya secepatnya. baik dalam feasibility study, Detail Engineering Design (DED), dan sebagainya.
Sehingga, pengerjaan fisik dapat dilakukan 2026. Sebab, kondisi cuaca tidak akan pernah bisa ditebak atau mungkin saja memburuk.
“DED untuk flyover sebetulnya sudah ada, tapi itu DED lama yakni 2015. Jadi mesti kita update sembari kita bicara dengan teman-teman di daerah terkait masalah lahannya. Karena, lahan itu sebenarnya punya ulayat sehingga nanti perlu diskusi yang terpisah,” katanya lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menambahkan dalam pembangunan tol ruas Sicincin-Bukittinggi nantinya akan dibangun terowongan sebelum Maliboanai. Titik keluarnya di Padangpanjang.
“Jadi kalau seandainya jalur via Lembah Anai kena longsor, ada tol. Nantinya akan ada tol itu yang berada di dalam bukit atau dibuat terowongan sepanjang sekitar 3,5 kilometer,” kata dia pula.
Roda Empat Bisa Lewat 16 Desember
Untuk saat ini, jalan di Lembahanai sudah bisa dilalui kendaraan roda dua. Untuk kendaraan roda empat diperkirakan bisa lewat pada 15 hingga 16 Desember mendatang.
Namun di sisi lain saat melakukan tinjauan lapangan, Dody mengatakan, terdapat tebing yang cukup curam di sekitar kawasan tersebut. Sehingga perlu penanganan lebih lanjut.
Oleh sebab itu, ia telah menginstruksikan tim dari pihak terkait untuk mempercepat penanganan pada sisi tebing yang curam tersebut.
“Karena kalau hujan terus-menerus, saya takutnya tebing itu yang runtuh lalu berimbas pada pengerjaan jalan,” kata dia.
Ia menyampaikan, telah berkoordinasi dengan BNPB, BMKG serta pihak terkait lainnya melalui Wakil Gubernur Sumbar untuk meminta modifikasi cuaca di provinsi itu dalam rangka percepatan penanganan di titik-titik terdampak yang sedang dilakukan perbaikan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy sebelumnya telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat langkah-langkah penanganan termasuk pelaksanaan modifikasi cuaca agar akses wilayah terdampak bencana dapat segera terbuka.
Menurut dia, situasi di Sumbar saat ini masih dalam kondisi darurat dengan cuaca yang tidak menentu membuat setiap penanganan harus terus disesuaikan dari waktu ke waktu.
“Kami akan terus upayakan dengan modifikasi cuaca untuk membuat hujan lebih ringan,” kata dia lagi.
Usulkan Rp 13 T untuk Rekonstruksi
Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan anggaran sekitar Rp 13 triliun untuk merehabilitasi dan rekonstruksi seluruh infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Sumbar.
“Namun itu baru personal. Nanti akan dibuat usulan tertulis kepada Presiden. Kita akan mengusulkan lagi,” kata Doddy Hanggodo.
Ia mengungkapkan, pihaknya sudah melihat sejumlah titik yang terdampak di provinsi itu termasuk Malalak di Kabupaten Agam serta Lembah aAnai, Malalo dan Sumpur di Kabupaten Tanahdatar.
Berdasarkan tinjauan di lapangan tersebut, ia menegaskan Kementerian PU dan pihak-pihak terkait sepakat untuk segera membereskan semua infrastruktur yang terdampak bencana termasuk jalan, jembatan dan lainnya.
“Pokoknya kita akan bereskan semua infrastruktur yang terdampak dan sesuai arahan Presiden Prabowo akan dikerjakan ulang oleh pemerintah pusat,” ujar dia.
Andre Rosiade berharap agar usulan Kementerian PU tersebut dapat disetujui. Sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh infrastruktur yang rusak akibat bencana di Sumbar dapat dilakukan.
Ia pun memastikan anggaran Rp 13 triliun tersebut tidak akan berpengaruh pada proyek infrastruktur yang saat ini tengah berjalan termasuk flyover atau Jalan Layang Sitinjaulauik.
“Tidak usah khawatir karena anggaran yang sudah berjalan itu tidak ada pemotongan. Anggaran rutin maupun pembangunan yang lain tetap jalan,” tambah dia.
Tanggung Biaya Perbaikan Jalan Malalak
Dody Hanggodo juga menegaskan pemerintah pusat akan menanggung seluruh biaya perbaikan jalan dan jembatan yang terputus akibat bencana alam di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam.
Dia mengatakan, Presiden Prabowo sudah menegaskan komitmennya untuk memulihkan dan memperbaiki daerah-daerah terdampak bencana khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang porak-poranda dihantam banjir bandang dan tanah longsor.
“Masalah bencana alam kita harus full suport agar masyarakat bisa kembali ke kehidupan semula. Bahkan, kalau bisa lebih baik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan Kementerian PU akan memetakan dulu dampak kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang rusak.
Apabila jalur utama masih bisa digunakan maka hal itu akan dilakukan. Namun, apabila kondisinya sudah tidak memungkinkan maka Kementerian PU bersama pemerintah daerah terpaksa membuat trase baru.
“Kalau tidak bisa di-recovery, terpaksa bikin trase baru. Nanti kita kirim tim lah untuk memetakannya,” ujar dia. (ant)
Editor : Novitri Selvia