Kondisi tersebut mengganggu kenyamanan pengguna dan meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat musim hujan.
Hingga kini, jalan yang menjadi kewenangan provinsi tersebut belum diperbaiki. Efisiensi anggaran disebut menjadi salah satu kendala, meski pemerintah daerah terus melobi pemerintah provinsi hingga pusat agar perbaikan segera terealisasi.
Untuk mempercepat pemulihan kondisi jalan arteri yang menjadi sarana utama transportasi, ekonomi, dan sosial masyarakat, Bupati Tanahdatar Eka Putra, menemui Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (Kemenko Infrastruktur) Agus Harimurti Yudhoyono AHY) di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
“Masyarakat Tanahdatar mari kita dukung agar usulan ini bisa disinergikan dengan pemerintah provinsi dan keluhan jalan rusak segera teratasi," ujarnya.
Eka menambahkan bahwa meski jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi, dirinya merasa bertanggung jawab karena sering melewati dan merasakan langsung kondisi jalan yang dikeluhkan masyarakat.
Koordinasi Berlanjut untuk Perbaikan Jalan
Bupati Eka Putra menegaskan bahwa kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berkoordinasi dengan provinsi dan pusat agar perbaikan jalan dilakukan bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas jalan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas di Tanahdatar.
Dalam pertemuan dengan Menko AHY, Bupati Eka Putra juga menyerahkan usulan terkait perbaikan jalan yang masih membutuhkan perhatian serius dan dukungan dari pemerintah pusat.
"Pemkab berharap langkah ini dapat segera diwujudkan demi kelancaran aktivitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian, perkebunan, serta layanan publik lainnya," ungkap Eka.(*)
Editor : Heri Sugiarto